Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PBB mengatakan pembatasan Israel terhadap bantuan kemanusiaan Gaza mungkin merupakan kejahatan perang. Badan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB menggambarkan krisis di Gaza ini sepenuh dibuat atau ulah manusia.
"Pembatasan Israel terhadap masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza mungkin merupakan kejahatan perang berupa kelaparan yang disengaja," ungkap pernyataan PBB, Selasa (19/3).
Gedung Putih menyerukan akses bantuan tanpa hambatan ke jalur pantai tersebut. Bencana kelaparan di beberapa wilayah Gaza semakin meningkat sesuai hasil penting resmi PBB.
Baca juga : RS Al-Shifa di Gaza Terus-Terusan Jadi Target Bom Israel
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk mengatakan pembatasan Israel terhadap masuknya bantuan mungkin sama dengan kelaparan sebagai metode perang.
Komentarnya menyusul pernyataan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang menggambarkan kekurangan pangan sebagai sepenuhnya buatan manusia. Laporan Klasifikasi Fase Ketahanan Pangan Terpadu (IPC), badan standardisasi internasional untuk mengukur krisis pangan, memperingatkan akan terjadinya kelaparan di bagian utara wilayah tersebut.
“Besarnya pembatasan yang dilakukan Israel terhadap masuknya bantuan ke Gaza, dan cara mereka terus melakukan permusuhan, mungkin sama saja dengan menggunakan kelaparan sebagai metode perang, yang merupakan kejahatan perang,” kata Turk.
Baca juga : Oxfam Mengatakan Israel Sengaja Blokir Bantuan Kemanusiaan ke Gaza
Meskipun badan-badan bantuan PBB menyalahkan Israel karena memblokade Gaza, pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu terus menyangkalnya.
Para pejabat Israel mengatakan pihaknya memfasilitasi bantuan dan PBB serta kelompok-kelompok bantuan bersalah atas masalah kuantitas dan kecepatan pengiriman.
Namun Turk melalui juru bicaranya Jeremy Laurence mengatakan Israel sebagai kekuatan pendudukan mempunyai kewajiban untuk memastikan penyediaan makanan dan perawatan medis bagi penduduk Gaza. Termasuk memfasilitasi kerja organisasi kemanusiaan untuk memberikan bantuan tersebut.
Baca juga : UE Serukan Penghentian Blokade Bantuan untuk Warga Gaza
Ia menggambarkan Israel sebagai negara yang melakukan pendudukan dan telah menyebabkan krisis ini yang sepenuhnya dapat dicegah.
"Setiap orang, terutama mereka yang mempunyai pengaruh, harus menegaskan Israel bertindak memfasilitasi masuknya dan distribusi bantuan kemanusiaan dan barang-barang komersial yang dibutuhkan tanpa hambatan untuk mengakhiri kelaparan dan menghindari semua risiko kelaparan," paparnya.
Masalah aliran bantuan ke Gaza telah menjadi titik utama perselisihan antara pemerintahan Biden dan Netanyahu. Amerika Serikat dan negara-negara lain sama-sama mengirimkan bantuan melalui udara ke Gaza dan berupaya membuka jalur laut dari Siprus.
Baca juga : Uni Eropa: Kelaparan di Gaza sebagai Senjata Buatan Manusia
Namun, para pejabat dan pakar mengatakan jalur darat ke Gaza, yang dikuasai Israel, tetap menjadi cara paling efektif untuk menyalurkan bantuan kepada warga Palestina yang terjebak dalam konflik yang menghancurkan selama berbulan-bulan.
Senada dengan PBB, Oxfam America dan Human Rights Watch mengirimkan memorandum kepada Biden yang merinci dugaan pelanggaran Israel terhadap hukum kemanusiaan internasional dan penghalangan bantuan. Kedua organisasi itu juga menyerukan penangguhan pasokan senjata AS ke Israel.
Ditulis sebagai balasan terhadap dokumen kebijakan Keamanan Nasional baru pemerintahan Biden (NSM-20) yang mewajibkan penerima senjata AS untuk bertindak sesuai dengan hukum internasional, kedua kelompok tersebut mengatakan jaminan Israel untuk bertindak berdasarkan hukum internasional tidak dapat dipercaya.
Baca juga : PBB Desak Penyelidikan Penembakan Massal oleh Israel di Gaza
"Israel secara sistematis mencegah bantuan menjangkau sekitar 300 ribu warga Palestina yang masih berada di Gaza utara, yang terancam kelaparan paling parah," kata memorandum kedua organisasi tersebut.
Oxfam America dan Human Rights Watch menilai dalam enam minggu pertama tahun ini, lebih dari separuh rencana misi bantuan kemanusiaan ke Gaza utara dihalangi oleh otoritas Israel. Israel dengan sengaja melakukan kebijakan kelaparan, dokumen tersebut.
"Hukum kemanusiaan internasional melarang pihak-pihak yang berkonflik dengan sengaja menyebabkan penduduk menderita kelaparan, terutama dengan merampas sumber makanan atau pasokan," tambah Oxfam America dan Human Rights Watch.
Baca juga : PBB: Israel Blokir Akses Bantuan Gaza Secara Sistematis
Sementara itu, Guterres menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera untuk memungkinkan masuknya bantuan ke Gaza.
"Warga Palestina di Gaza mengalami tingkat kelaparan dan penderitaan yang mengerikan,” kata Guterres di New York.
Ia menggambarkan laporan IPC sebagai dakwaan yang mengerikan terhadap kondisi di lapangan bagi warga sipil. (The Guardian/Z-3)
Tindakan Israel selama ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Piagam PBB dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).
Pasukan pendudukan Israel menargetkan Sekolah Dalal al-Maghribi di Gaza.
Selain 16.314 anak, 10.980 wanita, 885 petugas medis, 165 jurnalis, dan 79 personel pertahanan sipil juga tewas dalam serangan Israel.
PEMIMPIN kelompok Houthi Yaman, Sayyed Abdul Malik al-Houthi, mengatakan pembunuhan Kepala Politik Hamas Ismail Haniyeh oleh Israel telah meningkatkan pertempuran ke lingkup lebih luas.
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyampaikan berbelasungkawa atas kematian petinggi Gerakan perlawanan Palestina Hamas, Ismail Haniyeh.
PEMIMPIN Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei berjanji akan memberikan hukuman berat dan membalas dendam terhadap Israel akibat pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Teheran.
PT Bank Negara Indonesia (BNI) memblokir 882 rekening yang terbukti disalahgunakan sebagai sarana judi online, pada sepanjang September 2023 hingga Juli 2024.
WhatsApp merupakan aplikasi pesan instan yang paling banyak digunakan di dunia, telah mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan dukungan untuk sejumlah perangkat seluler tahun ini.
Kemkominfo bakal melayangkan surat teguran ketiga untuk aplikasi Telegram pekan ini. Hal buntut Telegram yang mewadahi aktivitas judi online.
PPATK mencatat aliran dana 5.000 rekening yang diblokir terkait judi online mengalir ke luar negeri.
Kemenkominfo mengancam akan kembali memblokir aplikasi layanan pesan singkat Telegram. Aplikasi layanan pesan singkat itu dinilai tidak kooperatif dalam pemberantasan konten judi online.
KEPALA Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dian Ediana Rae menyampaikan pihaknya telah memblokir 5.000 tabungan rekening terkait judi online.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved