Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WARGA Iran menggunakan hak suara mereka, Jumat (1/3), untuk memilih anggota parlemen dan badan ulama, di tengah kekhawatiran minimnya partisipasi warga dan kelompok konservatif diperkirakan akan semakin berkuasa.
Pemimpin besar Iran Ayatollah Ali Khamenei menjadi yang pertama menggunakan hak suaranya di sebuah TPS di Teheran.
Pemilu itu merupakan yang pertama di Iran sejak demonstrasi besar memprotes kematian Mahsa Amini setelah dia ditangkap karena dianggap melanggar aturan berpakaian ketat bagi perempuan.
Baca juga : Hak Angket Kecurangan Pemilu Butuh Kekuatan Politik di Parlemen
Sejak pemilu terakhir, Iran telah terpengaruh oleh sanksi internasional yang menyebabkan terjadinya krisis ekonomi.
Lebih dari 61 juta orang dari total 85 juta penduduk Iran berhak memilih untuk anggota parlemen serta ulama yang akan duduk di Majelis Ahli, badan yang bertugas memilih pemimpin besar Iran.
Ada kekhawatiran jumlah warga Iran yang menggunakan hak suara mereka akan minim setelah jajak pendapat yang digelar stasiun televisi milik pemerintah menekukan lebih dari separuh responden tidak yakin akan ambil bagian dalam pemilu.
Baca juga : PPP Lolos Parlemen, Mardiono: Kita Kawal Rekapitulasi Hingga Tuntas
"Jika saya memilih, apa yang akan berubah," ujar seorang warga berusia 21 tahun asal Provinsi Kurdistan yang mengaku bernama Hanna. "Para wakil rakyat terpilih tidak pernah memenuhi janji mereka."
Pernyataan yang sama juga diungkapkan Hashem, warga berusia 32 tahun dari Provinsi Khuzestan.
"Masalahnya, warga tidak puas dengan sistem pemilu karena kondisi politik dan ekonomi Iran saat ini," ungkapnya.
Baca juga : Meta Hapus Akun Instagram dan Facebook Khamenei Iran
Namun, Moradiani dari Teheran, mengaku akan mengikuti ajakan Khameini untuk memilih.
"Pemimpin tertinggi mengatakan ambil bagian dalam pemilu adalah kewajiban, sama seperti salat," katanya.
Pemilihan umum di Iran akan berakhir pada Sabtu (2/3) tengah malam. (AFP/Z-1)
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Upaya itu untuk mendongkrak elektabilitas PSI di Pemilu 2029. Mengingat, saat ini PSI masih belum bisa lolos ke parlemen di Senayan.
Raja Juli Antoni juga menegaskan bahwa PSI merupakan partai yang terbuka bagi berbagai kalangan, baik muda maupun senior.
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi resmi membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (House of Representatives) pada Jumat (23/1) pagi waktu setempat.
usulan pembentukan koalisi permanen dalam Rapimnas I Partai Golkar perlu dicermati secara serius agar tidak mengancam fungsi demokrasi di parlemen
Transformasi digital di DPD RI bukan sekadar pengadaan teknologi baru, melainkan perubahan budaya kerja secara menyeluruh.
rancangan undang-undang (RUU) Pemilu berbasis kodifikasi harus dibangun secara paralel dengan pembenahan sistem kepartaian di Indonesia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved