Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PROTES dan tuduhan kecurangan telah merusak pemilu di Pakistan. Partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) yang dipimpin mantan Perdana Menteri Imran Khan keluar sebagai pemenang.
Komisi pemilihan umum (KPU) Pakistan mengumumkan secara resmi perolehan suara setelah hampir tiga hari penghitungan pada Minggu (11/2). PTI memenangkan 101 kursi, diikuti Liga Muslim Pakistan-Nawaz (PML-N) yang dipimpin oleh Nawaz Sharif 75, dan Partai Rakyat Pakistan (PPP) yang berhaluan kiri-tengah dengan tokoh Bilawal Bhutto Zardari mendapat 55.
PTI telah menyerukan protes nasional dan telah mengajukan gugatan ke pengadilan. Meskipun merajai perolehan suara namun merasa dicurangi dalam pemilihan legislatif atau Majelis Nasional yang beranggotakan 266 orang itu.
Baca juga : Gonjang-ganjing Pemilu Pakistan
Polisi Islamabad mengatakan pihaknya memberlakukan Pasal 144 atau dapat membubarkan rapat atau pertemuan ilegal. “Beberapa orang menghasut pertemuan ilegal di sekitar KPU dan lembaga pemerintah lainnya. Perlu dicatat bahwa menghasut untuk berkumpul juga merupakan kejahatan,” ungkap pernyataan kepolisian Islamabad di X.
Ketua Partai Politik Keagamaan Arus Utama atau Jamaat-e-Islami (JI) Sirajul Haq juga menolak hasil pemilu tersebut, dan menyebutnya sebagai hasil kecurangan.
Bersama PTI, JI mengadakan demonstrasi protes Karachi. JI mengklaim berhasil merajai perolehan suara namun berbanding terbalik dengan yang diumumkan KPU.
Baca juga : Pemilu Pakistan, Khan Dipenjara dan Sharif Diprediksi Menang
Partai Jamiat Ulama Islam (JUI) yang dipimpin oleh Maulana Fazlur Rehman juga memblokir jalan raya utama di beberapa titik di provinsi Sindh.
Pembentukan pemerintahan Pakistan membutuhkan mayoritas suara atau sebanyak 134 kursi parlemen. Itu tidak termasuk kursi yang diperuntukkan bagi perempuan dan minoritas.
Jumlah itu juga dapat diperoleh dengan cara koalisi antarpartai. Partai besutan Khan mengklaim kemenangan dan bersedia membentuk pemerintahan federal.
Baca juga : 25 Orang Tewas Dalam Serangan Teroris di Pakistan Jelang Pemilu
Namun dua partai utama lainnya di negara itu tidak tertarik dengan PTI. Keduanya memilih untuk berkoalisi.
PTI mengatakan pihaknya mampu membentuk pemerintahan di provinsi tengah dan pemimpin di provinsi Punjab dan barat laut Khyber Pakhtunkhwa (KP).
Pemimpin PML-N Marriyum Aurangzeb mengatakan mereka mengadakan perundingan dengan PPP, namun tidak ada terobosan. Tetapi kedua pihak sepakat untuk melanjutkan pembicaraan.
Baca juga : Dua Ledakan Bom Tewaskan 24 Orang Menjelang Pemilu di Pakistan
“Kami juga menghubungi calon independen yang mempunyai peran penting dalam proses pemilu,” ujarnya di media sosial X.
Senator Sherry Rehman, salah satu pemimpin PPP mengatakan belum ada pembicaraan formal soal koalisi. “Bilawal Bhutto Zardari (Ketua PPP) telah mengklarifikasi posisi partai dengan kejelasan yang jelas. Tidak ada titik setelah pemilu, partai tersebut tidak berbicara dengan Liga N mengenai pembentukan pemerintahan Federal, Balochistan, atau Punjab,” katanya di X.
Menurut Aurangzeb, delegasi Gerakan Muttahida Quami (MQM), yang secara mengejutkan meraih 17 kursi dari ibu kota komersial Karachi, juga dijadwalkan bertemu Nawaz di Lahore. (Anadolu/Cah/Z-7)
Caleg terpilih dapat mendaftaran diri dalam kontestasi Pilkada 2024. Kendati demikian, mereka harus mengundurkan diri sebagai caleg terpilih.
Titi mengaku kecewa dengan dugaan adanya plagiasi yang dilakukan oleh anak kedua dari Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) tersebut.
PKB mendorong pemisahan pelaksanaan pileg dan pilpres dengan meminta revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu.
Keserentakan pada Pemilu 2024 lalu merupakan salah satu dari lima model yang direkomendasikan Mahkamah Konstitusi (MK).
Pemberitaan tentang keputusan Presiden Biden untuk mundur dari kampanye 2024 dan mendukung Wakil Presiden Kamala Harris sebagai penggantinya telah mengejutkan banyak pihak
Joki pantarlih adalah sebutan untuk orang di luar pantarlih yang menggantikan tugas-tugas pantarlih saat melakukan coklit ke rumah-rumah warga.
Protes meletus di beberapa kota Venezuela setelah Nicolás Maduro secara resmi dinyatakan sebagai pemenang pemilihan presiden oleh otoritas pemilihan negara.
PP Muhammadiyah mengadakan konsolidasi nasional di kampus Universitas 'Aisyiyah. Acara ini membahas berbagai topik penting, termasuk izin pengelolaan tambang.
Pemerintah Bangladesh memberlakukan jam malam nasional dan memberikan perintah "tembak di tempat" kepada polisi menyusul protes besar yang dipimpin mahasiswa.
Pemkot Yogyakarta dituding kurang memperhatikan nasib pedagang kaki lima (PKL) di Malioboro
Wisatawan yang berkunjung juga menyempatkan diri untuk berbelanja oleh-oleh di Teras Malioboro Dua, yang menawarkan berbagai macam suvenir khas Yogyakarta.
Hamas menyerukan kepada masyarakat dunia untuk melakukan aksi protes terhadap serangan Israel di sekolah al-Awda dekat kota Khan Younis yang menewaskan puluhan warga Palestina.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved