Partai Republik dan Joe Biden Saling Bentrok mengenai Nasib Perbatasan AS dan Ukraina

NASIB bantuan militer AS untuk Ukraina dalam melawan invasi Rusia dan isu imigrasi ilegal ke Amerika Serikat yang meledak secara politis berada dalam ketidakpastian pada Jumat, ketika Presiden Joe Biden menegur Partai Republik di Kongres karena menunda kesepakatan.

Juru bicara Partai Republik di Dewan Perwakilan Rakyat mengatakan Kongres belum siap menyetujui perpanjangan bantuan militer AS yang sangat penting bagi Ukraina dalam perjuangan putus asa melawan invasi Rusia, karena tidak ada kesepakatan sejajar tentang penguatan perbatasan AS-Meksiko, yang menjadi jalur utama bagi imigran tanpa dokumen.

Senat "tampaknya tidak dapat mencapai kesepakatan apa pun," tulis juru bicara Mike Johnson dalam surat kepada para legislator, menambahkan dalam setiap kasus, partainya tidak akan memberikan persetujuan di DPR, yang berarti itu "akan menjadi mati seketika."

Baca juga: Biden Menguatkan Ancaman ke Partai Republik Terkait Bantuan Militer untuk Ukraina

Tetapi Biden merespons dalam sebuah pernyataan Partai Republik dan Partai Demokrat sebenarnya telah bekerja intensif untuk mencapai kesepakatan bipartisan untuk menangani masalah keamanan perbatasan tersebut.

"Apa yang telah dinegosiasikan, jika dijadikan undang-undang, akan menjadi rangkaian reformasi yang paling ketat dan adil untuk mengamankan perbatasan yang pernah kita miliki di negara kita," katanya dalam pernyataan. "Jika Anda serius tentang krisis perbatasan, luluskan undang-undang bipartisan dan saya akan menandatanganinya."

Baca juga: Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin akan Pulih Penuh dari Kanker Prostat

"Undang-undang tersebut akan memberi saya, sebagai presiden, wewenang darurat baru untuk menutup perbatasan saat menjadi kewalahan. Jika diberi wewenang itu, saya akan menggunakannya pada hari saya menandatangani undang-undang tersebut," katanya.

Kesepakatan bipartisan itu telah berkembang di Senat dalam beberapa hari terakhir. Ini akan menggabungkan bantuan baru yang besar untuk militer Ukraina yang pro-Barat - yang segera memasuki tahun ketiganya melawan invasi Presiden Vladimir Putin - dan reformasi luas kebijakan imigrasi AS, termasuk lebih banyak kemampuan untuk menutup perbatasan selatan yang mudah ditembus.

Tetapi negosiasi yang kompleks ini sekarang tampaknya telah runtuh.

Ini mengikuti kampanye lobi oleh Donald Trump, mantan presiden dan kemungkinan kandidat Partai Republik untuk bersaing dalam pemilihan presiden November.

Trump, yang telah mempertanyakan dukungan AS terhadap upaya perang Ukraina, telah menempatkan ketakutan atas imigrasi ilegal sebagai inti dari platformnya.

Pekan ini, dia menyebut reformasi perbatasan yang sedang dinegosiasikan "tak berarti," meskipun pejabat senior Partai Republik sebelumnya memuji langkah-langkah yang diusulkan sebagai pembatasan baru yang paling ketat terhadap perlintasan perbatasan dalam beberapa tahun.

Partai Demokrat mengendalikan Senat dengan tipis, sementara Partai Republik memiliki mayoritas tipisnya sendiri di DPR, dengan sekutu dekat Trump yang memegang keseimbangan kekuasaan di sana.

Johnson mengatakan Biden bertanggung jawab atas "bencana perbatasan" dan mengatakan Partai Republik akan berusaha untuk menggulingkan Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas dalam proses pemakzulan yang dimulai minggu depan.

Pemungutan suara tentang pemakzulan Mayorkas akan dilakukan "secepat mungkin," tulis Johnson.

Senat yang dikuasai Demokrat hampir pasti akan membebaskan Mayorkas, yang berarti dia tidak akan dipaksa keluar dari pekerjaannya, yang termasuk tanggung jawab keamanan perbatasan. (AFP/Z-3)