Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DUTA Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan, Minggu (5/11), mengatakan dirinya menggunakan bintang kuning dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB sebagai efek kejut bagi lembaga PBB itu agar mengecam Hamas. Hal itu dikatakan Erdan setelah aksinya itu mendapatkan kecaman dari berbagai pihak termasuk dari berbagai pihak di Israel.
Keputusan Erdan untuk mengenakan bintang kuning, yang merupakan simbol penindasan terhadap warga Yahudi yang digunakan oleh Nazi, langsung mendapatkan kritik keras dari Yad Vashem, lembaga holocaust Israel, yang meminta Erdan sebaiknya menggunakan bendera Israel.
"Aksinya mencoreng para korban holocaust juga negara Israel," sebut ketua Yad Vashem, Dani Dayan, dalam bahasa Yahudi di X.
Baca juga : AS Ingin Gencatan Senjata Sementara di Gaza, Hamas Ogah
Dalam wawnacara dengan CNN, Minggu (5/11), Erdan membela keputusannya dan mengecam Dewan Keamanan PBB karena bungkam menanggapi aksi Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober lalu.
"Saya ingin menggarisbawahi bahwa target saya adalah mengejutkan Dewan Keamanan," ungkap Erdan mengenai pilihannya menggunakan bintang kuning itu.
Dewan Keamanan, hingga kini, belum mengeluarkan satu resolusi pun terkait serangan Hamas atau pun serangan balasan Israel ke Jalur Gaza.
Baca juga : Saudi Peringatkan Bencana Kemanusiaan jika Israel Deportasi Warga Rafah Palestina
"Saya ingin mengejutkan mereka. Saya ingin mengingatkan mereka mengenai kebungkaman mereka. Saya ingin mengirimkan pesan bahwa kami tidak lemah seperti saat holocaust," tegas Erdan.
Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober dan menewaskan 1.400 orang dan menyandera 240 orang.
Israel kemudian melancarkan serangan balasan dengan membombardir Jalur Gaza serta melancarkan serangan darat. Ulah 'Negeri Zionis' itu telah menewaskan 9.770 orang, mayoritas warga sipil.
Baca juga : Soal UNRWA, Rusia Minta PBB Buktikan Israel Benar atau Bohong
Selama berpekan-pekan, Dewan Keamanan gagal menghasilkan resolusi mengenai konflik antara Israel dan Hamas.
Beberapa draft ditolak oleh Amerika Serikat (AS), sekutu Israel, karena tidak menyebut hak Israel untuk membela diri.
Resolusi lainnya, yang diajukan AS, ditolak oleh Rusia dan Tiongkok, karena tidak menyebut mengenai gencatan senjata.
Erdan menegaskan Israel tidak akan berhenti melancarkan serangan ke Jalur Gaza.
"Kami akan terus menyerang tanpa gencatan senjata hingga kami memusnahkan Hamas," tegasnya. (AFP/Z-1)
PBB menegaskan rencana Israel memperluas permukiman di Dataran Tinggi Golan ilegal. Suriah upayakan kesepakatan keamanan baru terkait penarikan pasukan.
Ia menilai, serangan terhadap prajurit TNI yang bertugas dalam misi perdamaian PBB merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.
TNI dan PBB percepat pemulangan jenazah Praka Rico Pramudia yang gugur di Libanon. Simak kronologi dan proses repatriasi pahlawan perdamaian ini.
Pasukan PBB tersebut menyampaikan duka cita yang mendalam terhadap keluarga dan rekan-rekan Praka Rico.
Presiden AS Donald Trump memperpanjang gencatan senjata dengan Iran selama dua minggu atas permintaan PM Pakistan Shehbaz Sharif, meski blokade Hormuz berlanjut.
Presiden Kazakhstan itu pun menyatakan keprihatinan atas meningkatnya negosiasi konflik global di luar kerangka PBB, yang menandakan marginalisasi perannya.
Arab Saudi mendesak Dewan Keamanan PBB secara eksplisit mengecam serangan Iran sejak awal krisis, sembari menyoroti pentingnya keamanan Selat Hormuz bagi ekonomi global.
Rusia memveto rancangan resolusi DK PBB terkait Selat Hormuz yang diajukan negara Timur Tengah. Moskow dan Tiongkok siapkan draf tandingan yang lebih seimbang.
Sumber diplomatik juga menyebutkan bahwa perbedaan pandangan tidak hanya terjadi di antara anggota tetap, tetapi juga di antara 10 anggota tidak tetap Dewan Keamanan.
Dewan Keamanan PBB dijadwalkan melakukan voting resolusi Selat Hormuz guna mengamankan jalur navigasi internasional dari ancaman blokade dan serangan.
Mereka juga menyerukan agar semua pihak menahan diri dari tindakan yang dapat membahayakan penjaga perdamaian.
INDONESIA menyerukan pertemuan darurat DK PBB dan mendesak penyelidikan yang cepat, menyeluruh, serta transparan terkait gugurnya anggota asal Indonesia di UNIFIL.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved