Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
DUTA Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan, Minggu (5/11), mengatakan dirinya menggunakan bintang kuning dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB sebagai efek kejut bagi lembaga PBB itu agar mengecam Hamas. Hal itu dikatakan Erdan setelah aksinya itu mendapatkan kecaman dari berbagai pihak termasuk dari berbagai pihak di Israel.
Keputusan Erdan untuk mengenakan bintang kuning, yang merupakan simbol penindasan terhadap warga Yahudi yang digunakan oleh Nazi, langsung mendapatkan kritik keras dari Yad Vashem, lembaga holocaust Israel, yang meminta Erdan sebaiknya menggunakan bendera Israel.
"Aksinya mencoreng para korban holocaust juga negara Israel," sebut ketua Yad Vashem, Dani Dayan, dalam bahasa Yahudi di X.
Baca juga : AS Ingin Gencatan Senjata Sementara di Gaza, Hamas Ogah
Dalam wawnacara dengan CNN, Minggu (5/11), Erdan membela keputusannya dan mengecam Dewan Keamanan PBB karena bungkam menanggapi aksi Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober lalu.
"Saya ingin menggarisbawahi bahwa target saya adalah mengejutkan Dewan Keamanan," ungkap Erdan mengenai pilihannya menggunakan bintang kuning itu.
Dewan Keamanan, hingga kini, belum mengeluarkan satu resolusi pun terkait serangan Hamas atau pun serangan balasan Israel ke Jalur Gaza.
Baca juga : Saudi Peringatkan Bencana Kemanusiaan jika Israel Deportasi Warga Rafah Palestina
"Saya ingin mengejutkan mereka. Saya ingin mengingatkan mereka mengenai kebungkaman mereka. Saya ingin mengirimkan pesan bahwa kami tidak lemah seperti saat holocaust," tegas Erdan.
Hamas menyerang Israel pada 7 Oktober dan menewaskan 1.400 orang dan menyandera 240 orang.
Israel kemudian melancarkan serangan balasan dengan membombardir Jalur Gaza serta melancarkan serangan darat. Ulah 'Negeri Zionis' itu telah menewaskan 9.770 orang, mayoritas warga sipil.
Baca juga : Soal UNRWA, Rusia Minta PBB Buktikan Israel Benar atau Bohong
Selama berpekan-pekan, Dewan Keamanan gagal menghasilkan resolusi mengenai konflik antara Israel dan Hamas.
Beberapa draft ditolak oleh Amerika Serikat (AS), sekutu Israel, karena tidak menyebut hak Israel untuk membela diri.
Resolusi lainnya, yang diajukan AS, ditolak oleh Rusia dan Tiongkok, karena tidak menyebut mengenai gencatan senjata.
Erdan menegaskan Israel tidak akan berhenti melancarkan serangan ke Jalur Gaza.
"Kami akan terus menyerang tanpa gencatan senjata hingga kami memusnahkan Hamas," tegasnya. (AFP/Z-1)
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyoroti bahaya fenomena cuaca panas ekstrem yang semakin meningkat di banyak negara.
Menteri Negara Bangladesh untuk Informasi dan Penyiaran, Mohammad Arafat, membela penanganan pemerintah terhadap protes massal, meskipun para ahli PBB serukan investigasi.
SEKITAR 150 ribu warga sipil telah meninggalkan Khan Younis di Jalur Gaza menyusul perintah evakuasi dari Israel. Ini dikatakan juru bicara PBB pada Selasa (23/7).
Parlemen Israel meloloskan tiga RUU dalam pembacaan pertama menutup Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dan menetapkannya sebagai "organisasi teroris".
Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi menegaskan fatwa ICJ mendukung perjuangan Palestina dan meminta semua negara serta PBB, tidak mengakui keberadaan ilegal Israel.
Sekjen PBB Antonio Guterres akan menyerahkan opini hukum Mahkamah Internasional (ICJ) kepada Majelis Umum yang menganggap pendudukan Israel di wilayah Palestina sejak 1967 melanggar hukum.
Indonesia mendesak Inggris memainkan perannya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk terus mengawal isu Palestina
Masalah pelanggaran HAM di Korea Utara menjadi sorotan dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) yang dipimpin Duta Besar Korea Selatan, Hwang Joon-kook.
Setelah DK PBB mendukung proposal gencatan senjata yang didukung AS di Gaza, fokus beralih ke kesediaan Israel dan Hamas untuk mengakhiri perang di bawah tekanan internasional.
Israel menyatakan akan melanjutkan operasi militernya di Gaza dan tidak akan terlibat dalam negosiasi yang dianggap tidak bermakna dengan Hamas.
Hamas dan Jihad Islam Palestina telah menyatakan kesediaan untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza, dengan mengajukan respons mereka kepada mediator Qatar dan Mesir.
PADA 10 Juni, draf Resolusi DK PBB yang disusun AS disetujui 14 dari 15 anggota DK PBB. Rusia mengambil sikap abstain.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved