Standar Ganda PBB atas Ukraina dan Gaza Memalukan

“SAYA malu dengan PBB," kata Menteri Pertahanan Republik Ceko Jana Cernochova.

Menurutnya Republik Ceko tidak bisa mengharapkan apa pun dari organisasi yang mendukung teroris dan tidak menghormati hak dasar manusia untuk membela diri. Dia pun menyarankan negaranya keluar dari organisasi yang katanya ingin mewujudkan perdamaian dunia tersebut. "Ayo keluar (dari PBB),” tegasnya.

Hampir semua negara dari 193 anggota PBB sudah muak dan semakin yakin PBB dengan cepat menjadikan institusinya tidak relevan lagi. Organisasi ini dimaksudkan untuk menjadi organ utama dunia dalam kerja sama multilateral dan pemeliharaan perdamaian kolektif, dan piagamnya melarang penggunaan atau ancaman kekerasan.

Baca juga: Warga Gaza yang Terluka Berhasil Masuk Mesir

Jika terus begini, PBB akan segera mengalami nasib seperti pendahulunya, Liga Bangsa-Bangsa, yang terbukti tidak berguna tahun 1930an dan akhirnya dibubarkan setelah Perang Dunia II.

Kemarahan Cernochova berkaitan dengan resolusi PBB yang diperkenalkan oleh Yordania dan disahkan oleh Majelis Umum dengan 120 suara mendukung, 14 menentang, dan 45 abstain. Mereka menuntut gencatan senjata kemanusiaan yang segera, tahan lama dan berkelanjutan dalam konflik antara Israel dan Hamas yang kini berkecamuk di Jalur Gaza.

Baca juga: Scholz Ingatkan Netanyahu Mengenai Pentingnya Melindungi Warga Sipil

Namun majelis tersebut menolak amandemen yang disponsori Kanada. Ia menambahkan  PBB juga dengan tegas menolak dan mengutuk serangan yang dilakukan Hamas dan menuntut pembebasan segera semua sandera.

Sebagaimana disahkan, resolusi tersebut tidak menyebutkan Hamas, para sandera, atau hak Israel untuk membela diri. Tindakan nyata di PBB ada di Dewan Keamanan, badan yang terdiri dari lima anggota tetap dan 10 anggota bergilir yang dapat mengirimkan pasukan untuk menciptakan atau menjaga perdamaian di tempat-tempat bermasalah.

Namun forum tersebut telah menjadi versi diplomatik dari pertarungan sengit antara negara-negara Barat lewat lima negara pemegang hak veto, Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Perancis melawan Rusia dan Tiongkok.

Pekan lalu AS mengusulkan resolusi dewan yang mengutuk terorisme Hamas dan menegaskan kembali hak semua negara untuk membela diri. Mereka menuntut pembebasan para sandera dan juga menyerukan jeda kemanusiaan untuk melindungi warga sipil.

Rusia dan Tiongkok menolaknya. Keduanya bergabung dengan salah satu anggota DK tidak tetap, Uni Emirat Arab. Setelah itu giliran usulan Rusia yang ditolak AS dan sekutunya.

Resolusi tersebut menyerukan gencatan senjata segera dan mengutuk semua kekerasan terhadap warga sipil. Jumlah tersebut berasal dari negara yang telah membom, menculik, melukai dan membunuh warga sipil Ukraina selama lebih dari 600 hari.

Masalah lainnya adalah usulan Rusia juga gagal mengakui hak Israel untuk membela diri dan bahkan menyerukan pembatalan perintah evakuasi terhadap warga Gaza, padahal perintah tersebut dimaksudkan untuk melindungi warga sipil. Jadi AS dan Inggris menolaknya.

Negara-negara lain, terutama negara-negara yang disebut sebagai Global South, berusaha menghindari pertikaian geopolitik ini dan angkat tangan karena kesal. Gabon, yang merupakan anggota bergilir DK PBB, memilih rancangan resolusi AS dan Rusia, hanya untuk menyelesaikan pertikaian.

“Kami menyesalkan antagonisme di dalam dewan ini membuat kemajuan tidak mungkin dicapai," kata perwakilan Gabon, Lily Stella Ngyema-Ndong.

Perselisihan pada tingkat tertentu di forum global seharusnya tidak mengejutkan. Meskipun politik dalam negeri terpecah dan terpolarisasi. Dia sulit mengharapkan keharmonisan ketika muncul di lembaga-lembaga internasional yang secara ipso facto menggolongkan benturan peradaban.

Namun internasionalisme idealis bertumpu pada aspirasi untuk mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada. Hal ini mempunyai tradisi yang panjang dan terhormat, yang paling terkenal diwujudkan dalam diri Woodrow Wilson, presiden AS yang dengan enggan ikut serta dalam Perang Dunia I namun ingin membuat dunia aman bagi demokrasi.

Liga Bangsa-Bangsa

Hasilnya, seperti yang dia bayangkan, adalah Liga Bangsa-Bangsa, sebuah perkumpulan negara-negara yang, secara teori, berjanji untuk memberikan keamanan kolektif satu sama lain, menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase dan membela korban agresi.

Namun, sejak awal, liga ini tertatih-tatih ketika Senat AS, yang menolak Wilson, gagal meratifikasi perjanjian tersebut. AS tidak hanya keluar dari persaingan, namun malah menjadi isolasionis. Tanpa kepemimpinan Amerika, liga tersebut pun tidak memiliki elemen kekuatan realis Wilson.

Hal ini menjadi jelas pada 1930-an, ketika terjadi serangkaian krisis yang seharusnya dicegah atau diperbaiki oleh liga, namun gagal. Mulai 1931, Jepang merebut Manchuria.

Pada 1935, Duce Italia, Benito Mussolini, merebut Abyssinia, yang sekarang disebut Ethiopia. Ketika liga menunjukkan impotensinya dalam setiap krisis berturut-turut, Italia, Jepang, dan Nazi Jerman mengabaikannya dan membuat dunia bergejolak.

Oleh karena itu, PBB, yang dibentuk di San Francisco tepat setelah Perang Dunia II, seharusnya menjadi lembaga yang baru dan lebih baik. Dan kali ini, AS, yang merupakan hegemoni tatanan pascaperang, akan tetap menjadi orang tua asuhnya.

Perang Dingin tentu saja mempersulit hal ini. Namun gagasan keamanan kolektif, yang berasal dari Wilsonianisme hingga PBB, memiliki peluang.

Pada 1950 Korea Utara menyerbu semenanjung selatan. Di Dewan Keamanan, Tiongkok masih diwakili oleh Partai Nasionalis Tiongkok (yang saat itu berada di Taiwan), menyebabkan Soviet memboikot pertemuan dewan, yang berarti mereka tidak dapat menggunakan hak vetonya.

Dalam ketidakhadiran mereka, badan tersebut memberi wewenang kepada pasukan PBB yang dipimpin oleh AS tetapi termasuk 14 negara lain untuk membebaskan Korea Selatan.

Saat ini, intervensi seperti itu tidak terpikirkan. Tahun lalu, salah satu anggota Dewan Keamanan, Rusia, menginvasi anggota PBB lainnya, Ukraina, dan terus menyiksa penduduknya hingga hari ini. Kemudian Hamas mengamuk. Namun komunitas internasional, bahkan tidak dapat sepakat mengenai apa yang disebut sebagai terorisme.

Memang benar, PBB masih memainkan peran penting dalam hal lain. Norma-norma dan konvensi-konvensinya mengatur segalanya mulai dari telekomunikasi internasional hingga pelayaran dan lembaga-lembaga bantuannya bekerja keras untuk mengurangi jumlah korban jiwa akibat konflik dan bencana di Gaza dan sekitarnya.

Namun di masa krisis seperti sekarang, Majelis Umum dan Dewan Keamanan berubah menjadi kitab suci yang setiap orang tidak mempercayai orang lain dan menjadi mustahil untuk menemukan kata-kata yang sama. Ketika Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengutuk teror Hamas tetapi menambahkan bahwa serangan itu tidak terjadi dalam ruang hampa, perwakilan Israel, Gilad Erdan, menuduhnya melakukan pencemaran nama baik dan menuntut pengunduran dirinya.

Dan segala sesuatunya menjadi berantakan, pusatnya tidak dapat bertahan. Pusatnya sama seperti nasib Liga Bangsa-Bangsa pada zaman Wilson dan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada zaman sekarang.

Sebaliknya, seperti yang dikatakan Erdan dari Israel dan Cernochova dari Republik Ceko serta negara-negara lain setuju, PBB tidak lagi memiliki legitimasi atau relevansi sedikit pun. Kita telah memasuki zaman bangsa-bangsa yang terpecah belah, suatu zaman ketika anarki terjadi di dunia. (CNA/Z-3)