Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PERDANA Menteri Pakistan, Shehbaz Sharif mengatakan negara-negara berkembang tidak memiliki banyak kemampuan untuk mengatasi dampak perubahan iklim yang menghancurkan. Ia mencontohkan saat banjir menutupi sepertiga wilayah Pakistan membuat rakyatnya menderita.
Pembicaraan pada konferensi iklim PBB di Mesir atau COP27 telah didominasi oleh seruan agar negara-negara kaya memenuhi janji untuk membantu negara-negara miskin. Bentuknya secara finansial untuk membangun energi hijau dan ketahanan bencana.
"Dunia terbakar lebih cepat dari kapasitas kita untuk memulihkannya. Kesenjangan pembiayaan saat ini terlalu tinggi untuk menopang kebutuhan pemulihan nyata dari mereka yang berada di garis depan bencana iklim," kata Sharif.
Ia berpendapat bahwa Pakistan merupakan satu dari ratusan negara yang mengalami kerentanan ekonomi yang ekstrim. Bencana banjir di Pakistan pada Agustus usai gelombang panas telah melumpuhkan ekonomi selama dua bulan.
Dampak perubahan iklim itu sudah membuat sengsara 33 juta orang. Aliran air yang menggenangi sepertiga wilayah Pakistan berasal dari gletser yang mencair.
Banjir menimbulkan kerusakan senilai US$30 miliar. Pakistan, yang sudah menghadapi krisis ekonomi, penurunan mata uang rupee dan penipisan cadangan devisa, kini harus diterpa inflasi setelah banjir.
"Kami telah mengalihkan sumber daya kami yang sedikit untuk memenuhi kebutuhan dasar jutaan korban banjir yang menghancurkan ini. Dan ini semua terjadi meskipun jejak karbon kami sangat rendah," kata Sharif.
Negara-negara kaya yang secara historis bertanggung jawab atas kenaikan suhu telah gagal dalam memberikan pendanaan iklim di beberapa bidang. Janji negara-negara kaya 12 tahun lalu yang dibuat di COP15 untuk menyediakan US$100 miliar per tahun kepada negara-negara miskin mulai 2020 masih belum direalisasikan.
“Bagaimana bisa orang mengharapkan dari kita bahwa kita akan melakukan tugas besar ini sendiri?” kata Sharif.
Pada pertemuan dengan Sharif, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan dunia perlu memikirkan kembali sistem keuangan internasional untuk memberikan keringanan utang kepada negara-negara yang dilanda dampak iklim. "Pakistan layak mendapat dukungan besar langsung dari masyarakat internasional," kata Guterres. (AFP/OL-13)
Baca Juga: Lantang Abaikan AS, India Lanjutkan Impor Minyak Rusia
Menurut Kementan tidak ada cara lain menghindari krisisi pangan selain mengebut program pompanisasi dan oplah.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyoroti bahaya fenomena cuaca panas ekstrem yang semakin meningkat di banyak negara.
Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, mendesak negara-negara untuk bertindak menanggapi dampak panas ekstrem yang dipicu oleh perubahan iklim.
Suhu baru tertinggi yang tercatat sebesar 17,09 derajat Celcius, sedikit melampaui rekor sebelumnya sebesar 17,08 derajat Celcius yang terjadi pada 6 Juli 2023.
Untuk menghadapi tantangan ini, dibutuhkan generasi muda yang peduli pada lingkungan dan memiliki pengetahuan serta keahlian membangun masa depan berkelanjutan.
Langkah nyata ini juga sebagai bentuk dukungan BMKG untuk memberikan data yang lebih akurat dalam mewujudkan target Net Zero Emission tahun 2060.
PEMERINTAH Tiongkok seharusnya bijaksana dalam merespons kesulitan negara-negara miskin atau berkembang yang berhutang kepada mereka.
Dalam data IMF 15 Januari 2023, Luksemburg merupakan negara terkaya di dunia berdasarkan PDB per kapita.
PDB adalah indikator nilai ekonomi sebuah wilayah, berisi gabungan dari barang dan jasa yang diproduksi di wilayah itu. Semakin tinggi PDB populasi, negara itu bisa disebut sejahtera
Mengingat, masih banyak negara menengah dan miskin yang belum mendapat pasokan vaksin covid-19, bahkan untuk tenaga kesehatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved