Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Amerika Serikat (AS), Joe Biden, meminta Kongres untuk mengesahkan undang-undang untuk memerangi politik uang jelang pemilihan umum (Pemilu). Ia mengatakan peredaran uang gelap dalam politik dapat menghancurkan sendi-sendi demokrasi.
"Terlalu banyak uang yang digunakan untuk mempengaruhi pemilihan di AS mengalir dalam bayang-bayang," katanya.
Baca juga:
Dia mendukung rancangan aturan bertajuk Disclose Act yang mengharuskan organisasi politik yang berpartisipasi dalam kampanye untuk mengungkapkan sumber donor. Rancangan aturan yang diusulkan juga akan melarang kontribusi oleh entitas asing.
“Saat ini, kelompok advokasi dapat menjalankan iklan tentang masalah, menyerang atau mendukung kandidat hingga hari pemilihan tanpa mengungkapkan siapa yang membayar iklan itu,” kata Biden.
“Terlalu sering kepentingan khusus yang kuat menggunakan kelompok depan untuk menjalankan iklan ini untuk menang dengan biaya berapa pun.” tandasnya.
Rancangan Undang-undang itu tidak mungkin disahkan di Senat yang beranggotakan 100 orang. Pasalnya anggota dari Demokrat tidak akan bisa meraih suara mayoritas atau 60 kursi.
Di bawah aturan yang ada saat ini komite aksi politik biasanya disebut sebagai PAC dan individu hanya dapat menyumbangkan dana terbatas secara langsung kepada kandidat politik. Namun dalam keputusan 2010, Mahkamah Agung AS memutuskan bahwa perlindungan kebebasan berbicara yang dijamin oleh Amandemen Pertama Konstitusi AS memberi entitas hak untuk menyumbangkan uang dalam jumlah tak terbatas untuk menentang atau mendukung kandidat secara tidak langsung.
Selain itu, beberapa kelompok advokasi politik tidak harus mengungkapkan sumber donor. Rancangan aturan yang didukung Biden menjelang pemilihan paruh waktu pada November dilandaskan pada tuduhan mantan Presiden Donald Trump.
Kala itu, Trump menilai pemilihan 2020 yang dimenangkan Biden penuh dengan kecurangan dan money politik. Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer mengatakan bahwa majelis akan mengambil keputusan atas rancangan aturan itu.
Meskipun bakal aturan itu kemungkinan besar akan gagal disahkan karena Demokrat kalah jumlah dari Republik. Tapi, dia mengatakan upaya itu cukup untuk menunjukkan kepada publik bahwa Demokrat memerangi money politik.
"Minggu ini, kita semua akan mencatat apakah kita pikir orang Amerika pantas tahu siapa yang menghabiskan miliaran untuk mempengaruhi demokrasi kita," kata Schumer.
Isu ini mendominasi pemilihan awal dari Demokrat dengan kelompok-kelompok pro-Israel sering didanai jutaan dolar oleh pihak yang melawan kelompok progresif. Tujuannya untuk menekan kelompok progresif yang kerap mengadvokasi hak asasi manusia bagi warga Palestina.
Sementara Partai Republik sejauh ini menolak seruan untuk reformasi dana kampanye. “Uang gelap telah menjadi begitu umum dalam politik kita. Saya percaya sinar matahari adalah disinfektan terbaik,” tutup Biden. (Aljazeera/Cah/OL-6)
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved