Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
TEHERAN pada Senin (24/1) mengatakan ada kemungkinan untuk mencapai kesepakatan tentang dua masalah pembebasan tahanan Iran-AS dan pembicaraan Wina untuk memulihkan kesepakatan nuklir 2015.
"Itu dua jalan yang berbeda, tetapi jika pihak lain (AS) memiliki tekad, ada kemungkinan kita mencapai kesepakatan yang andal dan langgeng di keduanya dalam waktu singkat," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Saeed Khatibzadeh dalam konferensi pers mingguan.
Komentar Khatibzadeh muncul sebagai reaksi atas pernyataan yang dibuat oleh utusan AS untuk Iran, Robert Malley. Pada Minggu ia mengatakan tidak mungkin Washington akan mencapai kesepakatan kecuali jika Teheran membebaskan empat warga AS.
"Iran belum menerima prasyarat apa pun sejak hari pertama negosiasi," kata Khatibzadeh. Dia menambahkan, "Negosiasi cukup rumit dan seharusnya tidak menjadi lebih kompleks dengan komentar yang rumit."
Baca juga: Ratusan Pengurus Gereja Jerman Mengaku LGBT Tuntut Penerimaan
Empat warga AS yang ditahan di Iran ialah pengusaha Iran-Amerika Siamak Namazi, 50, dan ayahnya Baquer, 85, serta aktivis lingkungan Morad Tahbaz, 66, dan pengusaha Emad Sharqi, 57. "Ini masalah kemanusiaan dan ada dalam agenda kami, baik sebelum negosiasi ini maupun selama negosiasi itu," kata Khatibzadeh yang merujuk pada situasi warga negara Iran yang ditahan di AS.
Mengenai situasi terakhir pembicaraan nuklir di Wina, Khatibzadeh mengatakan pihaknya melihat kemajuan dalam negosiasi ke arah yang benar. Akan tetapi masalah yang sangat penting masih tetap ada sehingga memerlukan keputusan politik oleh Washington.
Upaya untuk menyelamatkan kesepakatan nuklir 2015 dimulai kembali pada akhir November, setelah pembicaraan dihentikan pada Juni ketika Iran memilih Presiden ultrakonservatif Ebrahim Raisi. Kesepakatan 2015--yang disepakati oleh Iran, AS, Tiongkok, Rusia, Inggris, Prancis, dan Jerman--menawarkan bantuan sanksi kepada Teheran sebagai imbalan atas pembatasan program nuklirnya.
Baca juga: Kesepakatan Nuklir Dilakukan Jika Iran Bebaskan Tahanan Warga AS
Namun AS secara sepihak menarik diri pada 2018 di bawah presiden saat itu Donald Trump dan menerapkan kembali sanksi ekonomi yang mencekik. Ini mendorong Teheran untuk mulai membatalkan komitmennya. (AFP/OL-14)
Sinyal pemangkasan suku bunga The Fed dalam waktu dekat menjadi perhatian bagi Bank Indonesia.
AMERIKA Serikat akan terus mengupayakan gencatan senjata di Jalur Gaza meskipun ketua biro politik Hamas Ismail Haniyeh meninggal. Ini dikatakan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken.
PEMBUNUHAN terhadap Kepala Biro olitik kelompok perjuangan Palestina, Hamas, Ismail Haniyeh di Teheran, Iran, dapat mengakibatkan perang masif di Timur Tengah.
IHSG Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu (31/7) sore ditutup menguat di tengah pelaku pasar bersikap wait and see terhadap kebijakan suku bunga acuan The Federal Reserve (The Fed).
NILAI tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada perdagangan Rabu (31/7) ditutup menguat saat pasar menunggu kebijakan suku bunga acuan Amerika Serikat (AS) atau Fed Funds Rate.
Kamala Harris membawa kampanye presidennya ke Georgia, sebuah negara bagian yang kini dianggap sebagai kunci dalam pemilihan mendatang.
Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan 50 negara di Eropa membutuhkan perlindungan dari senjata nuklir secara mandiri.
Bulan lalu ia memperingatkan negara-negara Barat bahwa ada risiko nyata terjadinya bencana nuklir jika mereka ikut campur pada konflik di Ukraina.
Presiden Rusia, Vladimir Putin, memperingatkan negara-negara Barat untuk tidak mengirimkan pasukan ke Ukraina, mengatakan konsekuensinya akan tragis.
Menlu Retno Marsudi mendorong dunia untuk bersama-sama mendesak pemilik senjata nuklir mengikuti protokol pelucutan.
Badan pengawas nuklir PBB, IAEA, mengungkapkan kekhawatiran yang semakin meningkat terkait kemampuan Iran dalam membangun senjata nuklir.
Tiongkok belum berencana untuk menghentikan larangan impor produk hasil laut dari Jepang
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved