Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) mengkritik Kazakhstan setelah tentara pemerintah di sana terlihat mengenakan helm biru penjaga perdamaian PBB, selama kerusuhan kekerasan pekan lalu.
"Kami telah menyampaikan keprihatinan kami kepada Misi Tetap Kazakhstan secara langsung mengenai masalah ini, dan kami telah menerima jaminan dari mereka bahwa masalah ini telah ditangani," kata juru bicara PBB Stephane Dujarric kepada wartawan pada Senin (10/1).
"Setiap pasukan PBB dan negara penyumbang polisi harus menggunakan lencana PBB hanya ketika mereka melakukan tugas yang diamanatkan sebagai penjaga perdamaian PBB. Khususnya dalam konteks penempatan mereka dalam operasi penjaga perdamaian PBB, sebagaimana diamanatkan oleh Dewan Keamanan PBB,” imbuhnya.
Foto-foto yang diunggah di media sosial menunjukkan beberapa tentara di kota utama Kazakhstan, Almaty, mengenakan seragam militer dan mengenakan helm biru dengan lencana PBB.
Kazakhstan mengeluarkan pernyataan sebagai tanggapan, mengatakan helm adalah satu-satunya bagian dari perlengkapan PBB yang dikenakan oleh tentaranya.
"Selama kerusuhan kekerasan di Almaty, Unit Penjaga Perdamaian Kementerian Pertahanan Kazakhstan (Kazbat) disiagakan untuk membantu dan melindungi fasilitas infrastruktur strategis kota dari teroris dan ekstremis," kata misi Kazakhstan untuk PBB dalam sebuah pernyataan di Twitter.
"Kecuali helm yang dipakai sebagai bagian dari perlengkapan resmi penjaga perdamaian lokal selama ancaman tinggi, tidak ada peralatan bertanda 'PBB' yang digunakan,” tambahnya.
Puluhan orang tewas dalam bentrokan antara pengunjuk rasa dan pasukan pemerintah selama kekerasan bersejarah di negara bagian Asia Tengah itu pekan lalu. Sejumlah pihak menyebut apa yang digambarkan pihak berwenang sebagai upaya kudeta yang diilhami oleh pasukan asing.
Ribuan orang ditahan untuk diinterogasi. (AFP/France24/OL-13)
Baca Juga: Hampir 8.000 Orang Ditangkap Usai Kerusuhan Mematikan di Kazakhstan
Indonesia mendesak Inggris memainkan perannya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk terus mengawal isu Palestina
Masalah pelanggaran HAM di Korea Utara menjadi sorotan dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB (DK-PBB) yang dipimpin Duta Besar Korea Selatan, Hwang Joon-kook.
Setelah DK PBB mendukung proposal gencatan senjata yang didukung AS di Gaza, fokus beralih ke kesediaan Israel dan Hamas untuk mengakhiri perang di bawah tekanan internasional.
Israel menyatakan akan melanjutkan operasi militernya di Gaza dan tidak akan terlibat dalam negosiasi yang dianggap tidak bermakna dengan Hamas.
Hamas dan Jihad Islam Palestina telah menyatakan kesediaan untuk mencapai kesepakatan gencatan senjata di Gaza, dengan mengajukan respons mereka kepada mediator Qatar dan Mesir.
PADA 10 Juni, draf Resolusi DK PBB yang disusun AS disetujui 14 dari 15 anggota DK PBB. Rusia mengambil sikap abstain.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyoroti bahaya fenomena cuaca panas ekstrem yang semakin meningkat di banyak negara.
Menteri Negara Bangladesh untuk Informasi dan Penyiaran, Mohammad Arafat, membela penanganan pemerintah terhadap protes massal, meskipun para ahli PBB serukan investigasi.
SEKITAR 150 ribu warga sipil telah meninggalkan Khan Younis di Jalur Gaza menyusul perintah evakuasi dari Israel. Ini dikatakan juru bicara PBB pada Selasa (23/7).
Parlemen Israel meloloskan tiga RUU dalam pembacaan pertama menutup Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) dan menetapkannya sebagai "organisasi teroris".
Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi menegaskan fatwa ICJ mendukung perjuangan Palestina dan meminta semua negara serta PBB, tidak mengakui keberadaan ilegal Israel.
Sekjen PBB Antonio Guterres akan menyerahkan opini hukum Mahkamah Internasional (ICJ) kepada Majelis Umum yang menganggap pendudukan Israel di wilayah Palestina sejak 1967 melanggar hukum.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved