Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DIPLOMAT Brunei yang ditunjuk ASEAN sebagai utusan khusus untuk Myanmar, Erywan Yusof, meminta diberikan akses penuh. Tepatnya, ketika dirinya mengunjungi negara yang dilanda krisis politik, di mana militer telah menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi.
Setelah resmi diangkat ASEAN, Erywan tidak memberikan waktu pasti terkait jadwal kunjungan ke Myanmar. Dirinya telah ditugaskan untuk mengawasi bantuan kemanusiaan, mengakhiri kekerasan di Myanmar, serta membuka dialog antara penguasa militer dan pemerintahan terpilih.
Baca juga: RI Tekankan Pentingnya Akses Bagi Utusan Khusus untuk Myanmar
"Rencana kunjungan ke Myanmar sedang dalam proses. Apa yang perlu kami lakukan adalah memastikan kami siap ketika kami pergi ke sana. Tidak seperti kunjungan yang saya lakukan pada Juni lalu," ujar Menteri Luar Negeri Kedua Brunei tersebut kepada wartawan.
Erywan menyebut pihaknya siap membangun ruang diskusi yang lebih substantif. Khususnya, terkait upaya penghentian kekerasan dan mediasi kunjungan ASEAN berikutnya ke Myanmar. Dalam hal ini, sembari menekankan pentingnya pemberian akses penuh ke semua pihak.
Kelompok masyarakat sipil Myanmar diketahui menolak pengangkatan Erywan. Mereka menilai ASEAN seharusnya berkonsultasi dengan lawan junta dan pihak lain. Sementara itu, Erywan berharap pihaknya dapat mengumpulkan bantuan kemanusiaan untuk krisis Myanmar.
Baca juga: Sekjen PBB Sambut Penunjukan Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar
PBB dan banyak negara telah mendesak ASEAN, yang 10 anggotanya termasuk Myanmar, untuk menginisiasi upaya diplomatik. Tujuannya, memulihkan stabilitas politik dan ekonomi di negara tersebut.
Petinggi militer Myanmar Min Aung Hlaing, yang menjabat sebagai perdana menteri sementara, berjanji untuk mengadakan pemilihan pada 2023. Pihaknya siap bertindak sesuai konstitusi untuk menghapus pemerintahan Aung San Suu Kyi. Serta, menepis adanya tudingan kudeta militer.(Straitstimes/OL-11)
Pada sesi talkshow ini, dibahas mengenai pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya DBD di Indonesia bahwa kasus DBD masih menjadi masalah kesehatan yang serius.
Pameran GIIAS 2024 bisa menjadi kesempatan untuk menampilkan aneka solusi pengisian daya mobil listrik mutakhir dan berinteraksi dengan para pelaku industri dan konsumen
KEPALA Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell dalam pertemuan dengan diplomat ASEAN di Laos pada Jumat (26/7) membela kebijakan Brussels terkait krisis Gaza.
Keberadaan mangrove krusial secara nilainya baik ekologi, sosial maupun ekonomi. Namun demikian tantangannya juga cukup besar.
Indonesia punya strategic action plan dari tahun 2025 sampai dengan 2030. Dalam hal ini ini Indonesia bisa menjadi lead untuk mangrove.
KLHK merumuskan berbagai standar sebagai guidance dalam pengelolaan hutan dan hasil hutan, misalnya dalam pemanenan, pengelolaan produk hingga pengelolaan lingkungan.
JUNTA Myanmar dituding membahayakan nyawa pemimpin sipil yang dipenjara, Aung San Suu Kyi. Hal ini diungkapkan partai politik Suu Kyi.
MILITER Myanmar telah memberikan grasi kepada mantan pemimpin Aung San Suu Kyi, untuk lima dari 19 kasus yang menjeratnya dan akan tetap berada dalam tahanan rumah.
Langkah tersebut merupakan bagian dari tindakan grasi kepada para tahanan, sehubungan dengan upacara keagamaan, minggu depan.
"Pemilu tanpa keikutsertaan seluruh stakeholder tidak bisa dan tidak akan dipandang sebagai pemilu yang bebas atau adil."
PENGADILAN Myanmar menjatuhkan vonis penjara selama tiga tahun kepada Aung San Suu Kyi karena kecurangan selama pemilu 2020 yang dimenangkan partainya dengan telak.
Aung San Suu Kyi dituduh melakukan kecurangan pemilu dan tindakan melanggar hukum, lapor surat kabar pemerintah Global New Light of Myanmar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved