Ratusan Demonstran Tuntut PM Thailand Mundur dari Jabatan

RATUSAN demonstran pro-demokrasi berunjuk rasa di Bangkok pada Kamis (24/6) untuk menuntut kepala pemerintah mundur dari jabatannya.

Aksi protes itu dilakukan pada peringatan 89 tahun Revolusi Siam, pemberontakan yang mengubah Thailand dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional.

Hampir setiap hari Bangkok diguncang aksi protes terhadap pemerintah yang dipimpin Perdana Menteri (PM) Prayut Chan-O-Cha pada paruh kedua tahun 2020.

Akan tetapi, gerakan pro-demokrasi telah kehilangan mereda setelah merebak wabah Covid-19 dan aparat keamanan memenjarakan para pemimpin mahasiswa pro-demokrasi.

Pihak berwenang telah membatasi pertemuan publik karena kerajaan itu bergulat dengan gelombang infeksi ketiga, dengan jumlah kasus harian berkisar di sekitar angka 3.000.

Terlepas dari peringatan polisi, ratusan orang berkumpul di Monumen Demokrasi, sebuah persimpangan utama di Bangkok, dan berbaris ke arah Gedung Parlemen untuk memprotes pemerintahan Prayut, mantan kepala militer yang berkuasa dalam kudeta 2014.

Para pengunjuk rasa berkumpul di persimpangan sebelum fajar untuk upacara penyalaan lilin.

Som, seorang pelajar berusia 16 tahun yang mengikuti aksi protes, mengatakan dia tidak khawatir tentang risiko virus korona.

"Kami tidak pernah memiliki demokrasi yang sesungguhnya," kata Som. "Negara ini tidak akan kemana-mana,” imbuhnya.

Pemimpin mahasiswa, Parit "Penguin" Chiwarak, yang menghadapi tuduhan pencemaran nama baik kerajaan dan dibebaskan dengan jaminan bulan lalu, berbaris mengikuti tabuhan genderang mengenakan mahkota emas plastik dan membawa bendera.

Seorang pengunjuk rasa berpakaian seperti Patung Liberty AS dan para demonstran membakar konstitusi palsu, pada minggu yang sama parlemen Thailand memperdebatkan perubahan pada piagam negara itu.

"Tuntutan kami tidak akan diturunkan. Konstitusi harus datang dari rakyat," kata Jatupat 'Pai' Boonpattararaksa melalui pengeras suara.

Beberapa demonstran membawa spanduk bertuliskan "Hapus 112", mengacu pada undang-undang pencemaran nama baik kerajaan yang memberi hukuman penjara 15 tahun bagi mereka yang terbukti menghina monarki.

Demonstrasi juga direncanakan di seluruh negeri, dari kota wisata Chiang Mai di utara hingga provinsi selatan Nakhon Si Thammarat.

Gerakan pro-demokrasi Thailand mengirimkan gelombang kejutan melalui pendirian negara itu tahun lalu, terutama tuntutan paling kontroversial para pengunjuk rasa - seruan untuk mereformasi cara kerja monarki.

Sekitar 150 orang telah didakwa sejak gerakan itu dimulai, dengan para pemimpin kunci didakwa dengan berbagai tuduhan di bawah undang-undang pencemaran nama baik kerajaan Thailand yang keras.

Banyak dari mereka dibebaskan dengan jaminan, dengan syarat termasuk tidak melakukan aksi protes. Saat ini Thailand telah mencatat lebih dari 228.500 total kasus Covid-19 dan 1.744 kematian. (Aiw/Straitstimes/OL-09)