Inggris dan Kanada Beri Sanksi Bagi Pimpinan Militer Myanmar

INGGRIS dan Kanada memberlakukan sanksi terhadap para jenderal di Myanmar atas pelanggaran hak asasi manusia terkait kudeta militer, Kamis (18/2).

Kementerian Luar Negeri Inggris akan menjatuhkan sanksi pada tiga pejabat junta, termasuk Menteri Pertahanan dan Dalam Negeri serta memulai peninjauan untuk menghentikan bisnis Inggris yang bekerja sama dengan rezim tersebut.

"Inggris mengutuk kudeta militer dan penahanan sewenang-wenang terhadap Aung San Suu Kyi dan tokoh politik lainnya," kata Menteri Luar Negeri Dominic Raab dalam sebuah pernyataan merujuk pada pemimpin de-facto Myanmar yang ditahan dalam kudeta tersebut.

"Kami bersama sekutu internasional akan meminta pertanggungjawaban militer Myanmar atas pelanggaran hak asasi manusia mereka dan mengejar keadilan bagi rakyat Myanmar," tambahnya.

Sanksi Inggris diberikan kepada Menteri Pertahanan Mya Tun Oo, Menteri Dalam Negeri Soe Htut dan wakil menteri dalam negeri Than Hlaing.

Pemerintah menunjuk pada peran yang dimainkan para menteri dalam mengarahkan dinas keamanan karena melarang mereka bepergian ke Inggris dan membekukan aset apapun yang mungkin mereka miliki di Inggris.

Baca juga: Junta Myanmar Keluarkan Surat Perintah Tangkap Enam Selebritas

Namun kelompok aktivis Burma Campaign Inggris mengatakan sanksi itu terbatas pada perjalanan liburan.

"Para pemimpin militer ini tidak akan memiliki aset di Inggris untuk dibekukan, jadi hasil praktis dari jenis sanksi ini adalah mereka tidak dapat berlibur di Inggris," kata Direktur Burma Campaign Inggris Mark Farmaner.

Sementara itu, Amerika Serikat telah memberikan sanksi kepada para pemimpin Myanmar setelah kudeta 1 Februari.

Menteri Luar Negeri Kanada Marc Garneau mengumumkan daftar sanksi yang lebih luas memengaruhi sembilan pejabat di Myanmar.

"Sanksi yang diumumkan hari ini merupakan bagian dari tanggapan bersama untuk mengirimkan pesan yang jelas bahwa Kanada tidak akan menerima tindakan militer Myanmar dan pengabaian sepenuhnya atas kemauan dan hak demokrasi rakyat Myanmar," ungkapnya.

Para menteri luar negeri dari kelompok negara kaya G7 mengatakan dalam pernyataan bersama awal pekan ini bahwa mereka sangat prihatin dengan kudeta di Myanmar.

Kudeta awal Februari mengakhiri satu dekade transisi dari pemerintahan militer langsung di Myanmar dan menyebabkan penangkapan Suu Kyi serta para pemimpin lainnya yang terpilih secara demokratis.

Para jenderal membenarkan perebutan kekuasaan dengan menuduh telah terjadi kecurangan dalam pemilihan November yang dimenangkan oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Suu Kyi secara telak.(France24/OL-5)