Biden Berharap Kebijakan Perdagangannya Dapat Dukungan Dunia

PRESIDEN terpilih Joe Biden mengatakan Amerika Serikat harus bergabung dengan negara demokrasi dunia lainnya untuk menghadirkan front persatuan dalam kebijakan perdagangan global sebagai penyeimbang Tiongkok.

"Gagasan bahwa kami menusuk jari kami di mata teman-teman kami dan merangkul otokrat tidak masuk akal bagi saya," kata Biden dalam konferensi pers untuk membahas rencana ekonominya, Senin (16/11).

Dia berjanji untuk merilis rincian agenda kebijakan perdagangannya pada 21 Januari atau sehari setelah dia menjabat. Selama ini pemerintah AS di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump menggunakan kebijakan perdagangan agresif terhadap kawan dan musuh. Seperti memberlakukan tarif pada baja, aluminium dan barang-barang lain dari Kanada, Meksiko dan Uni Eropa termasuk Tiongkok. Untuk itu Biden sangat ingin kebijakan ekonominya mendapat dukungan dari negara-negara mitra agar Tiongkok tidak bisa mendikte AS.

Pada Pemerintahan Trump menghindari organisasi multilateral, dan melumpuhkan Organisasi Perdagangan Dunia karena dianggap tidak adil bagi AS. Trump juga melumpuhkan badan penyelesaian perselisihan dan memblokir penamaan direktur jenderal baru. Retorika Trump umumnya lebih bersahabat dengan Rusia dan Korea Utara.

baca juga: Trump Sempat Mengaku Kalah

Biden mengatakan dia telah berbicara dengan beberapa pemimpin dunia secara umum tentang masalah perdagangan, tetapi menolak untuk membahas secara spesifik dengan mereka tentang apa yang mungkin dia lakukan. Termasuk apakah dia akan bergabung dengan pakta perdagangan bebas Asia-Pasifik yang baru.

Biden juga mengatakan dia tidak akan mengejar kebijakan perdagangan yang"menghukum, melainkan bertujuan untuk membuat pekerja Amerika lebih kompetitif. 

"Dan memastikan para pemimpin serikat tenaga kerja ada di meja dalam setiap kesepakatan perdagangan yang kita buat," tegasnya.

Biden juga mengulangi janjinya untuk bergabung kembali dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan kesepakatan iklim Paris yang ditolak Trump. (AFP/OL-3)