Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
OTIRITAS Myanmar akan merilis hasil pemilihan awal pada hari Senin (9/11) dengan jumlah pemilih cukup antusias meskipun di tengah pandemi covid-19. Mereka memberikan suara dalam pemilihan nasional, dan diperkirakan partai pemenang Hadiah Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi kembai berkuasa
Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Suu Kyi memenangkan pemilihan terakhir pada tahun 2015 dengan telak. Kemenangan tersebut mengakhiri lebih dari lima dekade pemerintahan yang didiktekan militer di negara itu. Dalam penghitungan suara di halaman Facebook resminya, NLD mengatakan telah memenangkan 15 dari 315 kursi yang diperebutkan di majelis rendah beranggotakan 425 orang.
"Kami yakin kami akan menang, sejauh kami dapat membentuk pemerintahan," kata juru bicara NLD Myo Nyun.
Pemilihan berlangsung damai dan lancar, tambahnya. Perwakilan juga dipilih untuk majelis tinggi dengan 161 kursi untuk diperebutkan di kamar 217 kursi.
Di tengah ancaman lonjakan virus korona, otoritas mewajibkan warganya untuk mengenakan masker di tempat pemungutan suara. Banyak pemilih juga mengenakan pelindung wajah dan sarung tangan plastik. Suhu tubuh diukur dan gel pembersih tangan dibagikan dengan gratis oleh petugas, aturan jarak sosial pun dipatuhi dengan ketat. Kampanye tradisional menjelang pemilu sangat dibatasi oleh jarak sosial dan karantina di beberapa daerah.
"Kehadiran pemilih di sini lebih dari yang kami harapkan," kata Zaw Win Tun, administrator lingkungan dan pejabat di TPS Pho Myae Yangon.
"Saya pikir orang-orang bersemangat untuk memilih, karena mereka ingin melarikan diri dari perjuangan politik. Mereka menginginkan demokrasi yang sebenarnya."
baca juga: Menantu Erdogan Mundur Sebagai Menteri Keuangan Turki
Dia tidak merinci lebih lanjut, tetapi tampaknya merujuk pada perebutan kekuasaan antara pemerintah sipil Suu Kyi dan militer. Kemampuan pemerintahan Suu Kyi untuk menjalankan negara telah dilumpuhkan oleh klausul dalam konstitusi yang dirancang militer tahun 2008 yang memberi militer 25% kursi di Parlemen, yang memungkinkannya memblokir reformasi konstitusi.
Di TPS lain, Eaint Yadanar Oo yang berusia 19 tahun mengatakan dia senang karena ini adalah pemungutan suara pertamanya.
"Saya datang ke sini untuk memberikan suara guna menjalankan tugas sipil saya," katanya. (OL-3)
Min Aung Hlaing mengonsolidasikan kekuasaan yang direbutnya dalam kudeta militer 2021 untuk menggulingkan pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi.
PEMERINTAH Tiongkok mengeksekusi 11 terpidana, termasuk anggota keluarga Ming, yang terlibat jaringan penipuan telekomunikasi lintas negara serta pembunuhan berencana di Myanmar.
Aung San Suu Kyi kini genap 20 tahun dalam tahanan. Di tengah kondisi kesehatan yang misterius, mampukah "The Lady" mengakhiri perang saudara di Myanmar?
PARTAI yang berafiliasi dengan militer dan selama ini mendominasi politik Myanmar mengeklaim kemenangan besar dalam tahap pertama pemilihan umum yang digelar junta militer.
DIREKTORAT Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri, bekerja sama dengan KBRI Yangon dan KBRI Bangkok, kembali memulangkan 54 WNI dari perbatasan Myanmar-Thailand.
KBRI di Yangon melaporkan bahwa sebanyak 56 WNI yang terdampak operasi penertiban pusat online scam dan online gambling di kawasan KK Park dan Shwe Kokko, Myawaddy.
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved