Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Kyrgyzstan Sooronbay Jeenbekov mengundurkan diri dari jabatannya. Dia ingin mengakhiri krisis akibat pemilihan parlemen yang disengketakan awal bulan ini.
Aksi protes meluas setelah pemilu pada 4 Oktober dimenangkan sejumlah partai yang setia pada Jeenbekov. Muncul dugaan adanya pembelian suara publik. Hasil pemilu akhirnya dibatalkan, namun belum mampu meredakan ketegangan.
"Saya tidak ingin ada dalam sejarah Kyrgyzstan sebagai presiden yang membiarkan pertumpahan darah dan penembakan terhadap rakyat. Saya mengambil keputusan untuk mengundurkan diri," ujar Jeenbekov dalam pernyataan resmi.
Baca juga: PM Kyrgyzstan Mundur Pasca-kerusuhan Pemilu
Lebih dari 1.200 orang terluka dan satu orang tewas dalam bentrokan pascapemilu. Pendukung Perdana Menteri (PM) Sadyr Japarov berkumpul pada Kamis waktu setempat. Mereka pun menuntut pengunduran diri Jeenbekov.
"Situasi saat ini dekat dengan konflik dua sisi. Di satu sisi pengunjuk rasa, di sisi lain aparat penegak hukum," imbuh Jeenbekov.
Sebelumnya, Jeenbekov menerima pencalonan Japarov sebagai PM Kyrgyzstan. Namun, Japarov bersikeras agar sang presiden mundur dari jabatannya.
Jeenbekov meminta Japarov dan politisi lain untuk menarik pendukung mereka dari Ibu Kota Negara. Sehingga, warga Bishkek bisa kembali ke kehidupan yang damai.(AFP/OL-11)
Ketua KPD Miftahul Arifin menjelaskan bahwa putusan tersebut sudah memberikan garis yang jelas mengenai batasan penerapan ambang batas parlemen.
Pengalaman pemerintahan sebelumnya yang menunjukkan bahwa besarnya dukungan parlemen tidak selalu berbanding lurus dengan efektivitas pemerintahan.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan praktik tersebut membuka celah manipulasi hasil elektoral oleh pihak-pihak tertentu.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengusulkan formula terkait ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu.
KPK usulkan 5 poin perbaikan pemilu 2026 untuk cegah korupsi elektoral, mulai dari pembatasan uang tunai kampanye hingga penerapan rekapitulasi suara elektronik
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pergantian pemerintah bisa dilakukan secara damai melalui pemilu maupun impeachment sesuai mekanisme konstitusi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved