DPR AS Pangkas Kekuasaan Gedung Putih soal Timteng

SEORANG DPR Amerika Serikat, yang dikuasai kubu Demokrat, telah menyetujui sejumlah langkah yang akan membatasi pemerintah AS terkait konflik bersenjata di Timur Tengah.

Lembaga itu antara lain menyetujui proposal yang mem­batalkan otorisasi kongres untuk perang di Irak yang dibuat tahun 2002, serta menyetujui rencana yang akan mencegah penggunaan uang pajak untuk keperluan perang melawan Iran jika tidak ada izin dari kongres.

Voting tentang pembatalan otorisasi tahun 2002 menghasilkan suara 236 setuju melawan 166 yang menolak. Adapun  perbandingan suara untuk pengetatan dana perang Iran ialah 228-175.

Langkah-langkah tersebut menyusul hasil voting pada 9 Januari di DPR AS yang menegaskan bahwa Presiden AS Donald Trump harus mendapat persetujuan Kongres jika ingin terlibat konflik senjata melawan Iran.

Ini juga terkait dengan serangan drone AS yang mene­waskan pejabat militer Iran pada awal Januari. Ketua DPR asal Demokrat, Nancy Pelosi, ketika itu menyebut pembunuhan Jenderal Qasem Soleimani sebagai tindakan provokatif dan tidak proporsional.

Demokrat menyatakan tiga langkah itu jika dilakukan bersama-sama akan dapat mengembalikan kedaulatan konstitusional Kongres terkait masalah perang dan ­perdamaian serta menjaga keselamatan pasukan AS.

“Sudah terlalu lama Kongres tidak terlibat dalam masalah konflik dan perdamaian. Sekarang saatnya membatasi presiden agar Amerika tidak terseret dalam perang yang berkepanjangan,” ungkap Barbara Lee, anggota DPR AS asal Demokrat yang mengaju­kan masalah pembatalan otorisasi perang tahun 2002.

Di sisi lain, kubu Republik menyebut Lee maupun anggota Demokrat lainnya telah bersikap tidak bertanggung jawab.

“Presiden Trump telah bertindak menghantam teroris Iran. Tapi, kini Demokrat ingin membatasi kekuasaan presiden yang ingin melindungi bangsa Amerika. Presiden akan makin susah jika ingin menghancurkan teroris,” kata Steve Scalise dari Republik.

Sementara itu, Senat AS yang dikuasai Republik tidak menanggapi usulan Senator Tim Kaine (Demokrat) yang mengharuskan Trump mendapat persetujuan Kongres terlebih dulu sebelum melakukan tindakan militer kembali terhadap Iran. Kaine sendiri sebelumnya mengaku telah mendapat sedikitnya dukungan 51 suara di Senat. (Aljazeera/Rif/X-11)