Demokrat Ajukan Dua Dakwaan Resmi terhadap Trump

PARTAI Demokrat yang mengontrol Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat (AS), Selasa (10/12), meluncurkan dua pasal pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump. Mereka menuduh Trump menyalahgunakan kekuasaan dan menghalangi penyelidikan Kongres.

Ketua DPR Nancy Pelosi, diapit ketua komite penyelidikan pemakzulan, berdiri di Capitol dalam apa yang disebutnya aksi khidmat.

Ketua Komite Kehakiman Dewan Jerrold Nadler mengatakan kepada wartawan Demokrat harus mengambil tindakan karena Trump telah membahayakan Konstitusi AS, merusak integritas pemilu 2020, dan membahayakan keamanan nasional.

"Trump memandang dirinya di atas hukum," kata Nadler. "Kita harus jelas, tidak seorang pun, bahkan presiden, yang berada di atas hukum."

Dakwaan yang dikeluarkan bermuara dari tekanan Trump terhadap Ukraina untuk melakukan investigasi terhadap lawan-lawan politiknya, termasuk mantan Wakil Presiden Joe Biden.

Baca juga: Dua Pasal Pemakzulan Trump Akan Segera Diumumkan DPR AS

Trump dituduh sengaja menahan bantuan militer untuk negara itu supaya Kiev mengumumkan penyelidikan.

Menanggapi pengumuman tersebut, Trump mengunggah serangkaian cicitan lagi-lagi menyebut proses itu sebagai 'perburuan penyihir'.

"Nadler baru saja mengatakan saya 'menekan Ukraina untuk ikut campur dalam Pemilu 2020 kita. Konyol dan dia tahu itu tidak benar. 'Presiden dan Menteri Luar Negeri Ukraina mengatakan, berkali-kali, bahwa tidak ada tekanan.' Nadler dan Demokrat mengetahui hal ini, tetapi menolak untuk mengakuinya," ujar Trump.

Gedung Putih dalam sebuah pernyataan menyebut tuduhan resmi itu tidak berdasar dan mengatakan Trump akan menyelesaikannya selama sesi persidangan.

"Presiden akan membahas tuduhan palsu ini di Senat dan berharap akan dibebaskan sepenuhnya, karena dia tidak melakukan kesalahan," kata Sekretaris Pers Gedung Putih Stephanie Grisham. (The Washington Post/Al Jazeera/OL-2)