Gedung Putih Sebut Rencana Pemakzulan Trump tak Berdasar

GEDUNG Putih mengecam penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang diprakarsai Partai Demokrat sebagai tindakan yang benar-benar tidak berdasar.

Pernyataan Gedung Putih itu menunjukkan penolakan Trump untuk ambil bagian dalam proses audiensi terkait penyelidikan pemakzulan atas dirinya di hadapan Komisi Kehakiman DPR AS.

"Seperti yang Anda tahu, penyelidikan pemakzulan Anda sepenuhnya tidak berdasar dan telah melanggar prinsip-prinsip dasar proses hukum serta keadilan mendasar," tulis Kepala Penasehat Hukum Gedung Putih Pat Cipollone dalam suratnya yang ditujukan kepada Ketua Komisi Kehakiman DPR AS, Jerry Nadler.

"Demokrat di DPR AS telah menyita waktu AS dengan sandiwara ini. Anda harus mengakhiri penyelidikan ini sekarang dan tidak membuang lebih banyak waktu dengan audiensi tambahan," sambungnya.

Cipollone dalam suratnya juga mengatakan bahwa mengadopsi pasal-pasal pemakzulan akan menjadi penyalahgunaan kekuasaan yang gegabah, dan merupakan upaya pemakzulan yang paling tidak adil, sangat partisan, dan tidak konstitusional dalam sejarah AS.

Baca juga : Personel AU Arab Saudi Tembaki Pangkalan Al AS, 3 tewas

Surat itu diajukan Cipollone hanya beberapa menit sebelum tenggat waktu untuk menyatakan apakah Gedung Putih akan mengajukan perwakilannya untuk membela Trump menghadapi tuduhan yang dialamatkan kepadanya.

Sementara itu, Komisi Kehakiman DPR AS akan mulai melangsungkan pertemuan pada Senin (9/12), guna meninjau bukti dari penyelidik dan memutuskan apakah akan menuduh Trump atas tindakan penyalahgunaan kekuasaan, penyuapan, dan penghalangan.

Tuduhan itu dapat menjadi pasal pemakzulan yang akan diajukan ke seluruh DPR AS untuk digelar pemungutan suara dalam beberapa minggu mendatang.

Adapun, anggota Komisi Kehakiman DPR AS dari Partai Republik Doug Collins, mengumumkan daftar saksi yang ingin dipanggil oleh pihaknya untuk memberikan konteks dan transparansi terkait fakta-fakta mendasar yang dipermasalahkan dalam penyelidikan pemakzulan.

Partai Republik meminta agar putra Joe Biden yakni Hunter Biden, Ketua Komisi Intelijen DPR AS, hingga pembocor rahasia (whistleblower) yang diyakini merupakan anggota CIA bersaksi minggu depan di depan Komisi Kehakiman DPR AS.

Trump terancam menjadi presiden ketiga AS yang dimakzulkan oleh Kongres. Jika Trump berhasil dimakzulkan DPR yang dikuasai oleh Partai Demookrat, ia kemudian akan menghadapi persidangan di Senat, tempat Partai Republik saat ini memegang 53 kursi sementara Partai Demokrat 47 kursi.

Sebelumnya, Trump dituduh telah menyalahgunakan posisinya dengan menekan Ukraina untuk mendiskreditkan mantan Wakil Presiden AS Joe Biden, yang merupakan pesaing utamanya dari Demokrat dalam Pemilu Presiden AS 2020 mendatang. (AFP/OL-7)