Ketua DPR AS Putuskan Upaya Pemakzulan Trump Berlanjut

KETUA DPR Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi mengumumkan dia telah meminta pasal-pasal pemakzulan disusun terhadap Presiden Donald Trump oleh Komite Kehakiman DPR. Keputusan menunjukkan proses pemakzulan dilanjutkan.

Panel yang dipegang Partai Demokrat kemudian akan memberikan suara pada pasal-pasal yang, jika disahkan, akan disajikan kepada 435 anggota penuh DPR. Kemungkinan pasal itu akan didukung karena Partai Demokrat menjadi mayoritas.

Jika Trump dimakzulkan DPR, ia akan menghadapi persidangan di Senat, tempat Partai Republik saat ini memegang 53 kursi sementara Partai Demokrat 47 kursi.

Pasal 2, Bagian 4 dari Konstitusi AS menguraikan alasan untuk memakzulkan seorang presiden.

Baca juga: Pendapat Pakar kian Sudutkan Trump

"Presiden, Wakil Presiden dan semua Pejabat Sipil Amerika Serikat, akan dihapus dari kekuasaan melalui pemakzulan atas tindakan seperti pengkhianatan, suap, dan kejahatan tingkat tinggi serta pelanggaran besar lainnya,” isi pasal tersebut.

Pada dengar pendapat Komite Kehakiman DPR AS, Rabu (4/12), tiga pakar konstitusional yang dipanggil sebagai saksi oleh Demokrat menguraikan pasal-pasal kemungkinan impeachment yang mungkin dihadapi Trump. Pasal itu antara lain:

- Penyalahgunaan kekuasaan dan suap

Trump dituduh menyalahgunakan kekuasaannya dengan meminta Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melakukan penyelidikan terhadap tokoh Partai Demokrat, Joe Biden. Biden, selama ini, dianggap sebagai calon lawan Trump dalam Pemilihan Presiden 2020.

"Permintaan itu merupakan penyalahgunaan kantor kepresidenan karena Presiden Trump menggunakan kuasanya untuk mencari keuntungan politik dan pemilihan pribadi daripada lawan politiknya," kata Noah Feldman, profesor hukum di Universitas Harvard.

"Tindakan ini dengan sendirinya memenuhi syarat sebagai kejahatan tinggi dan pelanggaran berat yang tidak bisa ditembus,” imbuhnya.

"Dengan membekukan bantuan ke Ukraina dan dengan menggantung janji kunjungan Gedung Putih (ke Zelensky), presiden secara korup menggunakan kekuasaan kepresidenan untuk keuntungan politik pribadi," tambahnya.

"Kedua tindakan ini merupakan kejahatan berat dan pelanggaran ringan yang tidak dapat ditegakkan di bawah Konstitusi," kata Feldman.

Saksi lain, profesor hukum Universitas Stanford Pamela Karlan, mengatakan "menarik pemerintah asing ke dalam proses pemilihan kita adalah penyalahgunaan kekuasaan yang sangat serius karena hal itu merusak demokrasi itu sendiri."

Michael Gerhardt, profesor hukum Universitas North Carolina, mengatakan ‘kesalahan serius’ Trump termasuk penyuapan karena ia "meminta bantuan pribadi dari seorang pemimpin asing sebagai imbalan atas pelaksanaan kekuasaannya."

- Menganggu Kongres

Penolakan Trump untuk mematuhi panggilan pengadilan Kongres yang dikeluarkan penyelidik pemakzulan DPR AS bisa menjadi dasar dari tuduhan menganggu Kongres.

"Presiden telah menolak mematuhi dan mengarahkan setidaknya 10 orang lain dalam pemerintahannya untuk tidak mematuhi panggilan pengadilan kongres yang sah," kata Gerhardt.

"Presiden lain telah melakukan hal yang sebaliknya dalam mengakui keabsahan otoritas investigasi dan pemakzulan Kongres,” tuturnya.

"Kekuatan untuk melakukan pemakzulan mencakup kekuatan untuk menyelidiki, tetapi, jika presiden dapat menghalangi penyelidikan pemakzulan DPR ini. Dia dapat menghilangkan kekuatan pemakzulan sebagai sarana untuk menahannya dan presiden masa depan bertanggung jawab atas kesalahan serius," kata Gerhardt.

- Menghalangi keadilan

Pasal-pasal pemakzulan untuk menghalangi keadilan dapat berasal dari laporan yang dirilis awal tahun ini oleh penasihat khusus Robert Mueller.

Mueller menolak merekomendasikan tuduhan penghalang terhadap Trump, tetapi DPR dapat melakukannya, mengutip peristiwa yang diuraikan dalam laporan penasihat khusus.

"Laporan Mueller menemukan sedikitnya lima contoh penghalangan presiden atas investigasi kriminal Departemen Kehakiman atas campur tangan Rusia dalam pemilu 2016," kata Gerhardt.

Dia mengatakan contoh-contoh termasuk upaya Trump memecat Mueller, menggantungkan pengampunan bagi mantan ajudan top dan mengintimidasi mantan pengacara pribadinya Michael Cohen, untuk mencegahnya bersaksi. (Medcom/OL-2)