Pakar Tegaskan Trump Bisa Dimakzulkan

TIGA pakar konstitusi, Rabu (4/12), memperkuat upaya Partai Demokrat untuk memakzulkan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan mengatakan aksi miliarder AS itu meminta campur tangan asing dalam pemilu AS membuka peluang dirinya dilengserkan dari posisinya.

Namun, merefleksikan perpecahan di politik AS, pakar keempat menegaskan bukti-bukti yang ada masih tidak cukup menunjukkan Trump melakukan kejahatan besar dan layak dimakzulkan.

Demokrat meminta Trump dimakzulkan karena menggunakan pengaruhnya serta bantuan militer untuk menekan Ukraina agar menyelidiki calon lawannya di pemilu presiden AS yang akan datang.

Dalam dengar pendapat yang digelar di Komisi Kehakiman DPR AS--bertugas menimbang pemakzulan terhadap Trump--anggota DPR AS mendengar kesaksian dari sejumlah pakar konstitusi.

Baca juga: Tiongkok Ancam AS soal Dampak UU Uighur

"Berdasarkan kesaksian dan bukti yang telah dihadirkan, Presiden Trump melakukan kejahatan yang layak dimakzulkan karena menyalahgunakan posisinya sebagai Presiden AS," ujar Noah Feldman dari Harvard Law School.

"Kami bertiga sepakat dengan hal itu," timpal Michael Gerhart dari University of North Carolina mengacu pada dirinya, Feldman, dan Profesor Hukum asal Stanford Pamela Karlan.

Fase baru pemakzulan Trump itu digelar seahri setelah Kongres AS merilis laporan yang menampilkan sejumlah bukti-bukti kuat bahwa Trump menyalahgunakan kekuasaannya.

Laporan itu menggarisbawahi rencana yang disusun selama berbulan-bulan oleh Trump, kuasa hukum pribadinya Rudy Giuliani, sejumlah diplomat senior, dan staf Gedung Putih untuk menekan Presiden Ukraina agar menyelidiki Joe Biden, calon lawan Trump di Pemuli Presiden AS 2020.

"Trump siap mempertaruhkan keamanan AS dan posisinya demi kepentingan pribadinya," tegas Ketua Komisi Hukum DPR AS Jerry Nadler. (AFP/OL-2)