Trump Ingatkan soal Tragedi Tiananmen

PRESIDEN AS Donald­ Trump memperi­ngat­kan Tiongkok untuk tidak melakukan pe­numpasan model Tiananmen 1989 terhadap demonstran prodemokrasi di Hong Kong. Trump mengatakan hal terse­but dapat membahayakan ne­gosiasi perdagangan AS-Tiongkok.

“Saya pikir akan sangat sulit untuk mencapai kesepakatan jika mereka melakukan kekerasan. Maksud saya, jika terjadi peristiwa Tiananmen lain,” kata Trump kepada wartawan di New Jersey, Minggu (18/8) waktu setempat.

Dalam peristiwa berdarah pada 1989 di Lapangan Tia­n­an­­men, otoritas Tiongkok ketika itu mengerahkan tank-tank untuk mengakhiri protes yang dipimpin mahasiswa. Diperkirakan lebih dari 1.000 orang tewas dalam penum­pasan tersebut.

“Jika situasi seperti itu di­ulangi di Hong Kong, Saya pi­kir akan ada sentimen politik luar biasa untuk tidak melakukan sesuatu,” kata Trump, merujuk pada negosiasi perdagangan dengan Tiongkok.

Komentar Trump muncul ketika Washington dan Beijing berupaya menghidupkan kembali perundingan tingkat tinggi yang bertujuan meng­akhiri perang dagang.

Kontak telepon antara para deputi kedua belah pihak direncanakan terjadi 10 hari ke depan. “Jika berhasil, negosiasi antara pejabat yang lebih senior dapat dilanjutkan,” kata penasihat ekonomi Trump, Larry Kudlow, Minggu (18/8).

Perang dagang antara AS dan Tiongkok, antara lain dituding sebagai penyebab perlambatan ekonomi global.

Pekan lalu, harian Global Times yang dikelola pemerin­tah Tiongkok mengatakan ti­dak akan ada pengulangan peristiwa Lapangan Tiananmen untuk penumpasan unjuk rasa.

“Tiongkok jauh lebih kuat dan lebih dewasa. Kemampu­annya untuk mengelola situasi yang kompleks telah sangat ditingkatkan,” tulis surat kabar itu dalam sebuah tajuk rencana.

Para analis mengatakan bah­wa setiap intervensi pasuk­an keamanan Tiongkok di Hong Kong akan menjadi bencana bagi reputasi dan ekonomi ‘Negeri Tirai Bambu’.

Kecaman media

Demonstrasi di Hong Kong kini telah berubah karena di­liputi kekerasan. Pekan lalu, para pengunjuk rasa melumpuhkan bandara kota. Ben­trok­an antara polisi dan para aktivis prodemokrasi pun telah menjadi pemandangan sehari-hari di Hong Kong.

Pemerintah Tiongkok yang dikuasai Partai Komunis lan­tas mengecam tindakan demonstran dan menyebut mereka ‘mirip teroris’.

Media pemerintah Tiongkok juga telah menyiarkan gambar-gambar personel militer dan kendaraan lapis ba­­­ja di Shenzhen, seberang perbatasan Hong Kong. Masyarakat Hong Kong menilai propaganda itu merupakan intimidasi.

Gejolak politik di Hong Kong dipicu penentangan terhadap rancangan undang-undang yang memungkinkan ekstradisi warga Hong Kong ke daratan Tiongkok.

Protes pun meluas menjadi gerakan menuntut hak-hak demokratis di kota semiotonom tersebut.

Pada 1997, di bawah kesepakatan yang ditandatangani Inggris, Tiongkok setuju untuk mengizinkan Hong Kong mempertahankan kebebasan uniknya. Namun, banyak war­ga Hong Kong merasa ke­­bebasan itu diretas, terutama sejak Presiden Xi Jinping berkuasa.

Di sisi lain, Tiongkok kema­rin juga mengecam Taiwan­ yang telah menawarkan suaka kepada pengunjuk rasa. Tiong­kok meminta Taiwan ‘tidak ikut campur’ masalah negara lain.

Tawaran suaka itu disampaikan Presiden Taiwan, Tsai Ing-wen, bulan lalu, ketika terjadi pendudukan parlemen.

Hubungan Taiwan-Tiongkok memburuk sejak Ing-wen berkuasa pada 2016. Alasannya, partai pendukung sang presiden menolak anggapan bahwa Taiwan ialah bagian dari ‘Tiongkok bersatu’ seperti yang digaungkan Beijing. (AFP/X-11)

Jerman-Hongaria Peringati Runtuhnya Tirai Besi
PERDANA Menteri Hongaria, Viktor Orban, kemarin, menyambut Kanselir Jerman Angela Merkel di Kota Sopron, Hongaria, dalam rangka memperingati momen runtuhnya sistem perbatasan Tirai Besi pada 1989.

Kedua pemimpin itu secara pribadi lekat dengan peristi­wa 1989. Namun, sejak saat itu, Orban dan Merkel mengambil arah politik yang sangat berbeda.

Merkel yang tumbuh dalam komunisme Jerman Timur kemudian percaya akan pentingnya nilai-nilai liberal dalam politik dan ekonomi pasar bebas.
Sebaliknya, Orban yang dikenal sebagai pemimpin muda liberal pada 1989, melihat peristiwa tahun itu sebagai langkah awal negara-negara Eropa Timur membangun kembali kedaulatan nasional mereka.

Pertemuan Orban dan Mer­kel itu merupakan pertemuan langka dari dua orang yang selamat dari kekisruhan politik Eropa. Merkel menjabat sejak 2005 dan Orban sejak 2010.

Pertemuan bilateral terakhir mereka pada Juli 2018 ketika Orban melakukan kun­jungan pertamanya ke Berlin.
Pada 2015, Orban sempat mengkritik keputusan Merkel membuka perbatasan Jerman bagi mereka yang melarikan diri dari zona konflik di Timur Tengah.

Sementara itu, Merkel juga pernah menuduh Orban gagal menghormati ‘kemanusiaan’ karena mengeluarkan kebijakan antimigran yang keras.
Sebelumnya, pada Sabtu (17/8), dalam siaran podcast mingguannya, Merkel menga­takan Jerman akan ‘selalu ber­syukur’ atas ‘kontribusi Hongaria selama ini dalam mewujudkan keajaiban persatuan Jerman’.

Di sisi lain, meskipun ada ketegangan politik antara ke­duanya, Hongaria dan Jerman menikmati hubungan ekonomi yang erat karena Jer­­man merupakan mitra dagang terbesar Hongaria dan sumber utama investasi asing, terutama dalam industri mobil Jerman.

Tembok Berlin

Pertemuan itu sekaligus menandai peringatan 30 tahun ‘Piknik Pan-Eropa’ di per­batasan Hongaria-Austria. Saat itu, setidaknya 600 orang Jerman Timur melintasi perbatasan dan melarikan diri ke Jerman Barat yang bebas.

Peristiwa tersebut merupakan eksodus besar-besaran pertama warga Jerman Timur sejak pembangunan Tembok Berlin pada 1961. Hal itu juga dipandang sebagai faktor kunci runtuhnya tembok tersebut tiga bulan kemudian.  (AFP/*/X-11)