Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
ADA sebuah fakta menarik dalam pertemuan antara Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan Wakil Presiden Tiongkok Wang Qishan. Rupanya pertemuan kenegaraan antara keduanya bukan lah yang pertama kali terjadi, dahulu Wapres Jusuf Kalla lah yang menyambut rombongan delegasi Wang Qishan ketika berada di Indonesia.
"Saya pernah berkunjung ke Indonesia pada 2005, tetapi sebagai Walikota Beijing (bukan sebagai Wakil Presiden Tiongkok). Ketika itu yang mulia (Jusuf Kalla) menerima saya dan delegasi saya sebagai Wakil Presiden Indonesia (di Kantor Wapres Jakarta)," kenang Wang kepada Jusuf Kalla di Kantornya saat menerima kunjungan Wapres dan delegasi Indonesia di kantornya di Beijing, Tingkok, Kamis (25/4).
Mendengar pengakuan tersebut Jusuf Kalla beserta menteri menteri yang hadir tersenyum dan tertawa kecil terkait kenangan tersebut dan pertemuan pada siang hari ini yang kebetulan hampir sama namun dalam posisi yang berbeda.
Lebih lanjut Wang memuji Jusuf Kalla sebagai tokoh penting di Indonesia. Menurutnya Jusuf Kalla merupakan salah satu politiis senior yang dihormati di Indonesia dan Tiongkok.
Baca juga : Wapres Jusuf Kalla Disambut Wapres Tiongkok Di Kantornya
Seperti yang diketahui sebelumnya Jusuf Kalla hadir ke Beijing, Tiongkok dalam rangka memenuhi undangan Konferensi Tingkat TInggi (KTT) Socond Belt and Road (BRF II). Pertemuan tersebut merupakan lanjutan pertemuan dari One Belt One Road (OBOR) sebelumnya.
Wapres beserta rombongan tiba di Kantor Wang Qishan sekitar pukul 11.45 waktu setempat dan langsung disambut oleh Wang Qishan dengan hangat. Keduanya bersalaman dengan erat dan saling bertegur sapa.
"Saya berterimakasih atas penyambutan yang sangat hangat ini. Indonesia memandang Tiongkok sebagai negara sahabat, dan kunjungan ini sangat bermanfaat," tutur Jusuf Kalla.
Dalam kesempatan tersebut Jusuf Kalla menyampaikan ucapan selamatnya atas terselenggaranya KTT BRF II di Beijing Tiongkok.
Jusuf Kalla juga menyampaikan harapannya agar pertemuan ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Khususnya Indonesia yang berada di kawasan Asia Tenggara memiliki harapan yang tinggi atas terselenggaranya pertemuan yang sangat penting tersebut. (OL-8)
Dalam situasi global hari ini, justru aktivitas diplomasi menjadi salah satu instrumen penting untuk menjaga posisi Indonesia.
KBRI Warsawa gelar forum bisnis di Krakow dan Łódź untuk dorong investasi, perdagangan, dan kerja sama tenaga kerja Indonesia-Polandia jelang IEU-CEPA 2027.
Iran bantah keras klaim Donald Trump soal penyerahan stok uranium. Teheran tegaskan material nuklir tetap di dalam negeri dan berlakukan biaya lintas di Selat Hormuz.
KOMISI I DPR RI mendorong pemerintah mengambil langkah diplomasi tegas atas gugurnya prajurit TNI dalam misi perdamaian di Libanon. Insiden yang melibatkan tank Israel hasil investigasi PBB
Pemerintah tidak bisa bersikap pasif dalam merespons insiden tersebut, mengingat pasukan penjaga perdamaian berada di bawah perlindungan hukum internasional.
Menlu Turki Hakan Fidan sebut Israel hambatan terbesar damai di Timur Tengah. Israel dinilai manfaatkan politik AS untuk agenda strategis dan perpanjang instabilitas.
Menurut dia, figur-figur yang ingin menjadi calon presiden atau wakil presiden juga harus masuk terlebih dahulu sebagai kader partai politik.
KEPALA Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bisa mulai berkantor di IKN, Kalimantan Timur, pada tahun ini.
STAF Khusus Wakil Presiden (Stafsus Wapres) Gibran Rakabuming Raka, Tina Talisa mengunjungi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi di Solo, Jawa Tengah, pada Rabu (25/3/2026).
Didampingi putranya, Jan Ethes, Wapres tiba di Masjid Istiglal pada pukul 06.47 WIB.
WAKIL Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming memimpin rapat koordinasi penanganan banjir di Tuban, Jawa Timur, Jumat (6/3) dan menyoroti jalan penghubung Ngino-Sambongrejo yang rusak
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menyoroti lemahnya kemampuan negara mengembalikan aset hasil korupsi, meski kerugian negara terus membengkak hingga ratusan triliun rupiah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved