Titik Panas Melonjak di Kalbar, Pemerintah Perkuat Pencegahan Karhutla

JUMLAH titik panas di Indonesia telah mencapai 3.563 titik hingga awal April 2026 dan meningkat lebih cepat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kalimantan Barat menjadi salah satu wilayah paling rawan. 

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan pemerintah tidak akan lagi menunggu api membesar sebelum bertindak. 

Pencegahan, kata dia, harus menjadi prioritas utama sekaligus kontribusi nyata terhadap target penurunan emisi dan Net Zero Emission 2060.

Baca juga :  27 Korporasi Ditindak Terlibat Karhutla, Kementerian LH Lapor ke Prabowo

"Kita tidak boleh lagi reaktif, pencegahan harus menjadi garda terdepan karena di situlah kunci pengendalian karhutla sekaligus kontribusi nyata terhadap penurunan emisi," ujar Hanif, Kamis (16/4). 

Kalimantan Barat mencatat kondisi yang mengkhawatirkan. Sebanyak 14 kabupaten dan kota dinyatakan rawan karhutla dengan total 463 desa berisiko tinggi, sebagian besar berada di kawasan gambut. Luas lahan gambut di provinsi ini mencapai sekitar 2,7 juta hektare atau 19 persen dari total wilayah provinsi.

Kondisi itu diperparah oleh tinggi muka air tanah di sejumlah wilayah seperti Pontianak, Singkawang, dan Kubu Raya yang berada pada level rawan, antara minus 80 hingga minus 40 sentimeter. 

Baca juga : KLHK Ambil Langkah Preventif untuk Cegah Karhutla di Kalimantan Tengah

Angka itu menandakan gambut dalam kondisi mudah terbakar. BMKG memprediksi puncak musim kemarau di Kalimantan Barat terjadi pada Juni hingga Agustus 2026.

Langkah pencegahan yang didorong mencakup penguatan pendekatan berbasis masyarakat dan kearifan lokal, edukasi publik tentang larangan membuka lahan dengan cara membakar, pembangunan sekat kanal, revitalisasi gambut, serta pemantauan intensif titik panas dan kondisi cuaca.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago yang turut hadir dalam Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Karhutla Nasional 2026 di Kalimantan Barat meminta media ikut mengambil peran.

"Saya harapkan agar seluruh awak media terus membantu membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya kebakaran, pentingnya tidak membuka lahan dengan cara membakar, serta pentingnya melaporkan segera apabila ditemukan titik api atau asap," tegas Djamari.

Pemerintah juga memastikan penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan akan dilakukan secara tegas dan konsisten tanpa pengecualian. 

Kesiapan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan pembiayaan di seluruh wilayah rawan terus ditingkatkan untuk memastikan respons cepat di lapangan. (H-2)