Lestari Moerdijat: Data Akurat Kunci Lahirkan Pendidikan yang Lebih Baik

PEMANFAATAN data terkini dan akurat terkait anak tidak sekolah merupakan langkah penting dalam mengatasi sejumlah kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan. 

"Ketersediaan data terkini merupakan langkah awal untuk mengatasi anak-anak yang terkendala mengakses layanan pendidikan. Data tersebut harus segera diikuti dengan aksi nyata untuk mengatasi masalah yang ada," kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Kamis (9/4). 

Pusat Data Teknologi dan Informasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Pusdatin Kemendikdasmen) berinovasi dengan menghadirkan dasbor Anak Tidak Sekolah. 

Baca juga : Lestari Moerdijat: Layanan Pendidikan yang Merata di Tanah Air Harus Diwujudkan

Dasbor itu mampu memetakan data akurat dan real time jumlah anak yang terkendala mengakses layanan pendidikan, mencakup kategori anak tidak sekolah (ATS), belum pernah bersekolah (BPB), drop out (DO), dan lulus tidak melanjutkan (LTM).

Berdasarkan data per 1 April 2026, jumlah anak tidak sekolah di Indonesia mencapai 3.966.858 anak. Rinciannya, 1.913.633 anak belum pernah bersekolah, 986.755 anak putus sekolah, dan 1.066.470 anak lulus tetapi tidak melanjutkan ke jenjang lebih tinggi. 

Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), sekitar 76% anak tidak bersekolah disebabkan oleh faktor ekonomi. Lestari mendorong agar pemanfaatan dasbor ATS diiringi dengan intervensi tepat sasaran, seperti bantuan pendidikan dan program afirmasi di daerah tertinggal.

Baca juga : Lestari Moerdijat: Pendidikan Bermutu Kunci Pemberdayaan Perempuan

“Data tanpa aksi hanyalah angka. Kuncinya adalah kolaborasi lintas sektor agar anak-anak yang tidak sekolah benar-benar kembali ke bangku sekolah,” ujar Rerie, sapaan akrab Lestari. 

Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu berharap data terkait anak yang terkendala mendapatkan layanan pendidikan itu bisa diakses dan dimanfaatkan semua pihak, seperti dinas pendidikan kabupaten/kota hingga kepala desa. 

“Dengan transparansi data, kebijakan yang lahir akan lebih akuntabel dan tepat guna,” tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu. 

Dengan data yang valid, tegas Rerie, kita tidak lagi bekerja dalam gelap. 

"Sekarang saatnya kita bergerak bersama, memastikan tidak ada satu pun anak bangsa yang tertinggal dari layanan pendidikan,” pungkasnya. (H-3)