Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BENCANA alam yang terus berulang dinilai telah menimbulkan kerugian ekonomi negara hingga puluhan triliun rupiah. Kondisi ini juga diyakini dapat menghambat pencapaian pembangunan nasional. Anggota Komisi VIII DPR RI, Muhamad Abdul Azis Sefudin, meminta pemerintah mengubah pendekatan penanganan bencana dengan menempatkan pencegahan dan mitigasi sebagai prioritas utama kebijakan.
Pria yang biasa disapa Abdul Azis ini menilai, selama ini penanganan bencana masih terlalu berfokus pada respons darurat dan pemulihan pascabencana, sementara upaya pencegahan belum mendapat porsi anggaran yang memadai.
“Kemarin juga saya ke Deli Serdang, bahwa penanganan bencana di sana cukup baik. Empat belas hari sudah keluar dari status tanggap darurat. Tapi kerugiannya hampir Rp600 miliar dan itu baru satu daerah,” ujar Azis di Jakarta, Kamis (5/2).
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan itu menilai jika dihitung secara kumulatif, kerugian akibat bencana di wilayah Sumatera dalam beberapa kejadian sebelumnya bahkan mencapai sekitar Rp68 triliun. Angka tersebut menunjukkan bahwa bencana bukan hanya persoalan kemanusiaan, tetapi juga ancaman serius bagi stabilitas ekonomi nasional.
“Kalau kita hitung se-Indonesia, dalam setahun itu berapa kerugian negara dan kerugian ekonomi yang terjadi. Ini jelas menghambat pencapaian pembangunan ekonomi dan pembangunan infrastruktur nasional,” ujar politisi muda PDI Perjuangan tersebut.
Legislator Dapil Jawa Barat III ini menegaskan, Indonesia sebagai negara rawan bencana bahkan disebut sebagai salah satu yang tertinggi di dunia. Karena itu, kata dia, pemerintah harus mulai serius mendorong kebijakan pencegahan. Abdul Azis menekankan, biaya mitigasi jauh lebih kecil dibandingkan kerugian yang harus ditanggung masyarakat dan negara ketika bencana terjadi.
“Kalau mencegah itu biayanya lebih sedikit daripada mengobati, kenapa tidak kita dorong pencegahan ini. Misalnya kerugian banjir Rp600 miliar, kalau bisa dicegah dengan Rp30 miliar, kenapa tidak dianggarkan,” tuturnya.
Abdul Azis meminta pemerintah meningkatkan anggaran penanggulangan bencana, khususnya untuk penguatan mitigasi dan pencegahan, agar kerugian ekonomi akibat bencana tidak terus berulang setiap tahun.
“Mitigasi bencana harus menjadi bagian penting dari strategi pembangunan nasional, supaya pembangunan yang kita rencanakan tidak terus-menerus tergerus oleh bencana,” ujarnya. (P-4)
Pelajar sekolah dasar mengikuti simulasi mitigasi bencana banjir di Sekolah Galuh Handayani, Surabaya, Jawa Timur.
Pemprov DKI mitigasi risiko di TPST Bantargebang pascalongsor dan salurkan santunan BPJS Ketenagakerjaan ratusan juta bagi ahli waris serta beasiswa anak korban.
Pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan harapan publik.
BADAN Penanggulangan bencana daerah (BPBD) Jawa Timur melakukan i pengecekan kondisi peralatan Early Warning System (EWS) yang tersebar di berbagai daerah di Jatim
Perubahan iklim global kini menjadi realitas ilmiah yang tidak terbantahkan dan berdampak langsung pada meningkatnya risiko bencana di berbagai wilayah, termasuk Sumatra.
Ia menilai Kemendagri sebagai lembaga pembina pemerintah daerah segera berkoordinasi dengan Pemda setempat yang memiliki perlintasan sebidang.
Politisi Fraksi PKS ini mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur fisik perkeretaapian di kawasan aglomerasi penting dilakukan.
DPR RI mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
Selain aspek keuangan, Doli menekankan pentingnya pembaruan sistem kaderisasi partai agar lebih terstruktur dan berorientasi pada kebutuhan publik.
Partai politik telah memiliki aturan main sendiri yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
penilaian lembaga internasional JP Morgan yang menempatkan Indonesia pada posisi atas dalam ketahanan energi mencerminkan bahwa fondasi kebijakan yang dibangun pemerintah sudah tepat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved