Pemerintah harus Perkuat Sistem Peringatan Dini untuk Tekan Risiko Bencana

Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menegaskan pentingnya membangun sistem peringatan dini bencana yang akurat dan mudah dipahami, agar risiko dampak cuaca ekstrem dapat ditekan semaksimal mungkin. Menurutnya, data cuaca dan peta risiko yang disediakan berbagai lembaga harus dapat dimanfaatkan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

“Bencana memang tidak dapat dihindari sepenuhnya, tetapi risikonya bisa ditekan bila kita memiliki sistem peringatan dini yang tepat dan mampu melindungi lebih banyak nyawa,” ujar Lestari saat membuka diskusi daring bertajuk Potensi Ancaman Fenomena Hidrometeorologi Menjelang Libur Natal dan Tahun Baru, yang diselenggarakan Forum Diskusi Denpasar 12 pada Rabu (10/12).

Diskusi tersebut menghadirkan Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Dr. Ardhasena Sopaheluwakan, dan Manager Penanganan serta Pencegahan Bencana Walhi, Melva Harahap, dengan Arimbi Heroepoetri sebagai moderator. Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, turut hadir sebagai penanggap.

Baca juga : Lestari Moerdijat: Pemahaman Masyarakat tentang Mitigasi Bencana Harus Konsisten Ditingkatkan

Lestari menekankan bahwa pemahaman yang baik terhadap data iklim dan peta risiko memungkinkan para pemangku kepentingan untuk mengambil langkah antisipatif yang tepat. Ia menegaskan bahwa sistem peringatan dini harus mudah dipahami masyarakat, sehingga upaya mitigasi dapat berjalan efektif. Ia juga mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor, terutama menjelang masa libur akhir tahun ketika potensi cuaca ekstrem meningkat dan aktivitas masyarakat meningkat.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menilai sektor transportasi, pengelola objek wisata, dan kawasan berpenduduk padat harus meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi.

Dalam paparannya, Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Ardhasena Sopaheluwakan, menjelaskan bahwa pola bencana hidrometeorologi berubah tiap musim. Pada Desember-Februari biasanya terjadi hujan deras yang memicu banjir dan longsor. Pada Maret-Mei, risiko puting beliung, hujan es, dan petir meningkat. Sementara Juni-Agustus ditandai dengan suhu tinggi dan potensi karhutla, dan pada September-November kembali muncul poting beliung, hujan es, dan curah hujan ekstrem.

Baca juga : Tingkatkan Pemahaman Mitigasi Bencana di Tengah Ancaman Perubahan Cuaca Ekstrem

Ia juga menguraikan dinamika cuaca yang memicu hujan ekstrem di Sumatra, termasuk pusaran badai, konvergensi angin, dan pemanasan permukaan laut yang memperkuat pembentukan awan. BMKG memprediksi curah hujan tinggi akan mendominasi kawasan selatan khatulistiwa pada Januari–Juni 2026, sehingga perlu diantisipasi sejak dini.

Dari perspektif lingkungan, Manager Penanganan dan Pencegahan Bencana Walhi, Melva Harahap, menyebut bencana yang menyebabkan kerusakan daya dukung lingkungan sebagai bencana ekologis. Ia menilai BMKG telah menyediakan data yang memadai, namun yang perlu dipastikan adalah apakah informasi tersebut benar-benar digunakan oleh masyarakat dan pengambil kebijakan.

Menurut Melva, peningkatan kapasitas masyarakat dalam memahami data cuaca menjadi hal penting. Para pemimpin daerah pun harus memastikan daya dukung lingkungan tetap terjaga agar mampu menghadapi cuaca ekstrem. Jika tidak, bencana serupa akan terus berulang.

Ia juga mendorong pemanfaatan kearifan lokal sebagai bagian dari membangun sistem peringatan dini yang inklusif dan dapat dipahami masyarakat luas.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI, Mori Hanafi, mengingatkan bahwa pada libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 diperkirakan 119 juta orang akan melakukan perjalanan. Artinya, informasi BMKG mengenai potensi cuaca ekstrem tidak hanya terkait cuaca semata, tetapi menyangkut keselamatan jutaan warga. Mori menilai masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan informasi BMKG secara optimal.

Wartawan senior Usman Kansong menambahkan bahwa meski data cuaca dan iklim BMKG sangat lengkap, dampak bencana tetap besar karena masyarakat dan pengambil kebijakan kurang menindaklanjuti informasi tersebut. Ia menyatakan kekhawatiran bahwa bangsa ini mulai mengabaikan sains dalam pengambilan keputusan.

“Data BMKG adalah sains. Pertanyaannya, kebijakan apa yang lahir dari data itu?” ujarnya. Ia berharap para pemangku kepentingan kembali menjadikan sains sebagai dasar mitigasi bencana ke depan. (E-3)