Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menekankan identitas utama Kementerian Haji dan Umrah harus dibangun dari karakter integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Hal itu disampaikan saat pelantikan 400 pejabat struktural untuk mengisi jabatan pada instansi vertikal tingkat wilayah, kota, dan kabupaten di seluruh Indonesia. Prosesi dilakukan secara daring dan luring dari Masjid Al-Ikhlas, Kementerian Haji dan Umrah Jakarta pada Jumat (28/11).
“Presiden, Menteri, dan saya terus mengingatkan: wajah utama Kemenhaj harus wajah antikorupsi, wajah antirente, wajah nonmanipulatif. Jangan sampai kita mengkhianati harapan presiden dan umat. Ada sorotan tajam terhadap kita, maka jawaban kita harus kinerja terbaik, bukan retorika,” ungkapnya.
Wamen Dahnil menyampaikan bahwa pelantikan ini merupakan langkah percepatan (akselerasi) untuk memastikan struktur organisasi penyelenggaraan haji dan umrah di tingkat daerah siap bekerja dan bergerak cepat.
“Alhamdulillah, hari ini Bapak Ibu resmi dilantik sebagai pejabat struktural instansi vertikal Kemenhaj RI. Ini adalah bagian dari akselerasi agar struktur kita di tingkat wilayah, kabupaten, dan kota segera siap menjalankan tugas. Kita bekerja dengan waktu yang sangat singkat dan umat menunggu perubahan,” ujar Dahnil.
Wamen menyampaikan kembali pesan penting dari Menteri Haji dan Umrah pada pelantikan sebelumnya bahwa pemilihan masjid sebagai tempat pelantikan bukan sekadar pilihan ruang, melainkan simbol panggilan tugas.
“Pelantikan di masjid memiliki pesan spiritual bahwa kita adalah pelayan tamu-tamu Allah. Di pundak kita ada amanah besar berupa harapan, mimpi, dan juga tuntutan pengawasan dari berbagai pihak. Tugas kita menghadirkan pelayanan terbaik yang aman, nyaman, dan berintegritas,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa pelantikan ini sekaligus mengawal kejelasan rantai komando dan tugas operasional, mengingat jadwal persiapan pelayanan haji berjalan sangat ketat.
“Hari ini rentang komando sudah jelas. Mari bekerja sebagai satu tim yang solid. Kita hanya punya waktu kurang dari satu bulan untuk menyelesaikan struktur hingga tingkat bawah. Ini adalah musim haji pertama yang digawangi Kemenhaj. Kita tidak punya ruang untuk salah langkah,” ujarnya.
Wamen juga mengajak untuk memanjatkan doa bagi para korban bencana alam yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan sejumlah daerah lainnya. (Ant/M-3)
Data profil jemaah haji 2026 didominasi Ibu Rumah Tangga dan lulusan SD. Petugas diminta siaga melayani 40.000 lebih jemaah lansia.
Wamen Haji Dahnil Anzar melepas 400 petugas haji 2026. Ia melarang petugas pamer atau flexing di Tanah Suci dan meminta mereka fokus melayani jamaah dengan sepenuh hati
Wamen Haji Dahnil Anzar Simanjuntak memastikan pelaksanaan haji 2026 tetap aman. Saudi Arabia menjamin keberangkatan jemaah berjalan lancar.
Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak melepas PPIH kloter pertama. Petugas diminta jaga mental karena bertugas 70 hari di Tanah Suci.
Kabar gembira bagi jemaah! Kemenhaj pastikan Kartu Nusuk haji 2026 dibagikan di embarkasi sebelum berangkat. Simak fungsi pentingnya sebagai "tiket masuk" Armuzna.
Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar ungkap rencana skema haji tanpa antrean. Pemerintah godok model pesan langsung dengan tetap lindungi 5,7 juta jemaah daftar tunggu.
KEMENTERIAN Agama mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) tahun 2026 dengan menekankan prinsip integritas, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik.
Institusi pendidikan tidak boleh sekadar menjadi penonton di tengah dinamika dunia yang bergerak cepat.
Peneliti SAKSI, Herdiansyah Hamzah, menegaskan besarnya tunjangan kinerja (tukin) hakim tidak menjamin peradilan bebas dari korupsi.
Taufan menyoroti persoalan ambang batas parlemen yang menurutnya menjadi isu penting dan membutuhkan kajian panjang serta komprehensif agar dapat ditentukan metode yang paling tepat.
Di tengah shortfall penerimaan pajak, katanya, langkah bersih-bersih seperti ini diperlukan untuk menjaga kepercayaan publik bahwa negara tidak memberi ruang bagi penyimpangan.
Praktik lancung ini telah mengakar di sektor peradilan, mulai dari tingkat panitera, hakim, hingga pejabat di Mahkamah Agung.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved