Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau akrab disapa Gus Yahya mengatakan belum menerima dokumen apapun termasuk risalah rapat syuriyah PBNU yang meminta dirinya mundur. Ia menyebut bahwa Muktamar PBNU memberi amanat dirinya menjalankan tugas selama lima tahun memimpin PBNU.
"Amanah yang saya terima dari Muktamar Ke-34 berlaku selama lima tahun dan akan dijalankan secara penuh," ujarnya Gus Yahya setelah rapat koordinasi dengan sejumlah Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) di Surabaya, Jawa Timur, Minggu (23/11).
Lebih lanjut, kakak dari mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas itu mengatakan tak menerima dokumen berupa risalah hasil rapat Syuriyah yang digelar di Jakarta, Kamis (20/11). Risalah itu beredar di masyarakat isinya antara lain meminta Gus Yahya mengundurkan diri dan apabila tidak dilakukan dalam tiga hari, Syuriyah PBNU dapat meminta Gus Yahya untuk berhenti.
Sementara itu, Gus Yahya menegaskan Syuriyah PBNU tak punya kewenangan memberhentikan ketua umum. Oleh karena itu, ia meminta masyarakat mencermati dokumen risalah rapat Syuriyah yang beredar apakah sah atau tidak.
Selain itu, Gus Yahya juga menyebut Syuriyah PBNU tak punya kewenangan anggota PBNU yang masuk dalam jabatan struktural. Ia mengaku sudah berkomunikasi dengan pengurus Syuriyah dan berharap ada rekonsiliasi.
"Saya berharap rekonsiliasi internal dapat segera diwujudkan bersama para kiai sepuh dan jajaran struktur," ucap dia.
Ia juga menepis tudingan adanya aliran dana tidak sah dalam keuangan PBNU. Dugaan aliran dana ratusan miliar itu disebut menjadi alasan kedua Syariyah PBNU meminta Gus Yahya mundur. Gus Yahya mengatakan tak akan merespons apabila tudingan itu tanpa bukti dan data yang jelas.
Selain dugaan aliran dana, alasan lain Gus Yahya diminta mundur dari jabatannya disebut-sebut akibat kontroversi undangan Gus Yahya terhadap akademikus zionis, Peter Berkowitz dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional NU, beberapa waktu lalu. (Ant/H-4)
Seluruh keputusan dalam muktamar harus berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, bukan kelompok tertentu.
Saifullah Yusuf menyatakan aspirasi Ketua PWNU se-Indonesia terkait waktu pelaksanaan muktamar selaras dengan keputusan internal organisasi.
DESAKAN agar Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) segera menggelar muktamar NU terus menguat. Kali ini, Forum Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) se-Indonesia mendesak muktamar
PBNU usulkan pendekatan proporsional terkait wacana pelarangan vape. Fokus pada edukasi dan pengawasan distribusi untuk cegah penyalahgunaan narkotika.
Gus Fahrur memberikan dukungan penuh terhadap segala upaya pemberantasan narkoba.
KETUA Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Yahya Cholil Staquf melakukan pertemuan dengan Kuasa Usaha ad Interim Kedutaan Besar Amerika Serikat.
Ia juga memastikan bahwa PBNU secara organisasi tidak terlibat dalam kasus yang melibatkan Eks Menag Yaqut.
Gus Yahya menyatakan bahwa saat ini seluruh elemen di bawah tidak menginginkan adanya keretakan organisasi.
Dalam pertemuan kiai sepuh NU tersebut, juga disimpulkan bahwa pemberhentian Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya sebagai Ketua Umum PBNU tak sesuai aturan organisasi.
Wasekjen PBNU KH Imron Rosyadi Hamid mengatakan Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya tak berhak mengatasnamakan sebagai Ketum PBNU.
Gus Yahya telah dicopot dari jabatannya sebagai Ketum PBNU. Katib Syuriyah mengatakan kekosongan jabatan ketum akan diisi oleh penjabat atau PJ.
Terdapat banyak faktor pemecatan KH. Yahya Kholil Staquf dari jabatan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Dari beberapa faktor, salah satunya terkait tata kelola keuangan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved