Tanam Mangrove di Tangerang, Gibran Minta Rehabilitasi Pesisir Dipercepat

WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat rehabilitasi ekosistem mangrove yang telah beralih fungsi. Hal itu disampaikan saat ia melakukan kegiatan penanaman mangrove di Taman Mangrove Ketapang, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin (27/10).

Gibran menanam mangrove bersama Menteri Lingkungan Hidup (LH) Hanif Faisol Nurofiq dan Wakil Menteri LH Diaz Hendropriyono. Hadir pula Gubernur Banten Andra Soni dan Kapolda Banten Irjen Hengki.

Dalam penanaman ini para masyarakat sekitar pun juga ikut dilibatkan. Gibran juga sempat berdialog dan menyampaikan apresiasi kepada para aktivis lingkungan yang berperan dalam pelestarian mangrove di pesisir Tangerang.

Baca juga : KLH: Implementasi Waste to Energy akan Libatkan Berbagai Sektor termasuk Danantara

Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq mengatakan bahwa Wapres Gibran memberikan perhatian khusus terhadap kondisi mangrove nasional yang saat ini ada sekitar 3,4 juta hektare, ekosistem mangrove terbesar di dunia, namun terus menghadapi tekanan akibat alih fungsi lahan.

"Ini arahan beliau untuk segera dicermati mekanisme pendanaannya agar dapat kita rehabilitasi. Fungsi mangrove yang semakin besar ini tentu menjadi perhatian Bapak Wapres," kata Menteri Hanif.

Ia menambahkan, Wapres Gibran juga menyoroti kondisi kritis kawasan Pantura yang mangrovenya semakin menipis, sehingga berdampak pada kerentanan wilayah terhadap intrusi air laut dan banjir rob.

Baca juga : Wapres Gibran Sambut Sumpah Pemuda dengan Mancing di Bekasi

"Beliau mengharapkan kita melakukan langkah-langkah serius dalam merehabilitasi seluruh mangrove di pesisir ini. Beberapa langkah pengamanan dengan giant sea wall tidak mengurangi kewajiban kita untuk mengembalikan mangrove di pesisir Jawa," ujarnya.

Ia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga terus memberikan perhatian terhadap agenda besar rehabilitasi mangrove nasional seluas 800 ribu hektare. Pemerintah telah menyiapkan dana sebesar lebih dari Rp2 triliun untuk mendukung pelaksanaan program tersebut.

Selain itu, pemerintah bersama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) juga tengah menyiapkan berbagai terobosan pendanaan inovatif agar target rehabilitasi nasional dapat tercapai lebih cepat. (H-3)