Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
YAYASAN Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi menjadi bom waktu jika tidak segera dibenahi secara serius dan menyeluruh. Masalah keracunan yang muncul belakangan ini dianggap sebagai indikator ketidaksiapan pelaksanaan program.
“Penerima manfaat MBG berhak mendapat keamanan, kenyamanan, dan keselamatan,” kata Ketua YLKI, Niti Emiliana, dalam siaran pers, Kamis (25/9).
Karenanya, YLKI mendesak pemerintah memastikan jaminan standar keamanan pangan, mulai dari higiene sanitasi sarana dapur hingga kehalalan peralatan makan seperti food tray. “Bila terbukti food tray tersebut tidak terjamin kehalalannya, maka perlu ada penarikan dan penggantian alternatif,” ujar Niti.
Selain itu, YLKI menekankan perlunya tenaga ahli gizi yang profesional dan terlatih dalam memastikan keseimbangan gizi dan kualitas makanan. Pemantauan distribusi program di seluruh Indonesia harus dilakukan secara ketat agar penerima manfaat mendapatkan makanan yang benar-benar layak konsumsi.
“Pemerintah wajib hadir dan bertanggung jawab terhadap setiap kasus atau kerugian yang dialami oleh penerima manfaat,” tegas Niti.
YLKI juga mendorong perombakan sistem MBG secara menyeluruh dari hulu hingga hilir dengan prinsip safe from farm to table. Audit standar dapur dan makanan dinilai mutlak dilakukan.
“Bila perlu dilakukan penghentian sementara program MBG untuk menjamin evaluasi perbaikan secara sempurna dan menyeluruh. Jika tidak dilakukan secara serius, MBG akan menjadi bom waktu dalam peningkatan angka kesakitan akibat keracunan,” kata Niti. (H-4)
YLKI menegaskan kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur menjadi alarm keras untuk reformasi sistem keselamatan dan pemisahan jalur KA.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyatakan penolakan tegas terhadap wacana pengenaan pajak atas penggunaan jalan tol yang kembali mencuat.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menegaskan bahwa perlindungan konsumen di Indonesia masih menghadapi persoalan mendasar yang bersifat struktural.
YAYASAN Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menanggapi kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait kewajiban pencantuman label gizi berupa label Nutri-level pada pangan siap saji.
Rio juga menjelaskan penonaktifan 11 juta PBI JKN secara mendadak merupakan pelajaran yang seharusnya tidak terulang.
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia menekankan kenaikan iuran JKN harus memperhitungkan kemampuan bayar masyarakat dan mendorong penghapusan denda.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved