Komnas Haji: Kementerian Haji dan Umrah Harus Mampu Mengonsolidasi Seluruh Ekosistem Perhajian di Indonesia

KETUA Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj, berharap dengan adanya Kementerian Haji dan Umrah yang juga sudah diresmikan pimpinannya, penyelenggaraan ibadah haji dan umrah ke depan dapat berjalan lebih baik, tata kelolanya berintegritas, dan lebih transparan sehingga dapat mengelola penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang lebih efisien serta petugas-petugasnya lebih profesional. 

“Menteri yang baru yaitu Gus Irfan dan Wakilnya Bang Dahnil saya kira memang harus menjalankan amanat dan kepercayaan ini, bukan hanya mandat dan amanat yang diberikan oleh Pak Prabowo sebagai Presiden, tetapi juga mandat dan ekspektasi yang hari ini begitu besar dengan adanya Kementerian Haji dan Umroh ini. Sehingga kemudian ekosistem penyelenggaran ibadah haji itu bisa ditata lebih baik, lebih terarah, dan lebih terkonsolidasi,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Rabu (10/9). 

Lebih lanjut, menurutnya sebelum adanya Kementerian Haji dan Umrah, pelaksanaan ibadah haji dirasa kurang berjalan maksimal dan diharapkan keberadaan kementerian baru ini dapat menjadi konsolidasi bagi seluruh ekosistem penyelenggaran ibadah haji dari hulu sampai hilir, baik di Tanah Air maupun Tanah Suci.

“Terlebih ketika kemudian ada agenda satu lagi yang harus dikawal juga oleh Kementerian Haji dan Umrah yaitu dengan rencana dibangunnya kampung haji di Arab Saudi. Kalau ini disinergikan antara kepentingan-kepentingan haji yang dikelola oleh pemerintah dan kemudian yang dikelola oleh pihak swasta dan kemudian umrah, saya kira akan memberikan dampak dan manfaat yang besar kepada bangsa kita dan kemudian tidak ada lagi cerita-cerita haji terlantar atau kemudian ada jemaah haji yang hilang,” jelas Mustolih. 

“Tidak ada lagi isu-isu negatif terkait dengan tata kelola keuangan haji maupun tata kelola terkait dengan pembagian kuota. Saya kira harus dilaksanakan dengan baik karena tentu sesuai dengan namanya Kementerian Haji dan Umrah, tentu harapan publik tidak ada lagi yang namanya korupsi di kementerian yang mengelola terkait dengan ibadah yang dilakukan secara masal ini,” pungkasnya. (H-2)