Ketua DPD Ungkap Catatan Timwas Haji

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamudin mengungkapkan sejumlah catatan dan persoalan dari Tim Pengawas (Timwas) DPD terkait penyelenggaraan ibadah haji 2025. Menurut Sultan, secara keseluruhan, penyelenggaraan ibadah haji sudah cukup baik.

Adapun catatan timwas relatif terjadi saban musim haji. Seperti persoalan akomodasi dan lambatnya layanan transportasi akibat kurangnya petugas haji. Selain itu, disebabkan beberapa penyesuaian sistem haji. Oleh karena itu DPD mendorong agar undang-undang terkait haji dan umrah segera direvisi dan disesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan penyelenggaraan ibadah haji.

"Dengan keterbatasan petugas haji, kinerja Kementerian Agama sebagai penyelenggara haji harus diapresiasi. Kami percaya dengan inovasi penyelenggaraan dan diplomasi yang baik, kuota haji Indonesia akan terus ditambah sehingga memperpendek masa tunggu masyarakat yang telah mendaftar," harapnya seperti disitat dari keterangan yang diterima Media Indonesia, Senin (30/6).

Baca juga : Fakta-Fakta Jemaah Haji Indonesia 2025: Mayoritas Lulusan SD

Lebih lanjut, Sultan mengusulkan agar pemerintah memperbanyak petugas haji. Selain itu, syarat dan kemampuan calon jemaah haji secara medis dan usia harus diseleksi secara lebih ketat agar  dapat menekan kasus kematian jemaah haji saat di Tanah Suci.

"Bahwa semua calon jemaah berhak diberangkatkan ke Tanah Suci tapi seleksi kesehatan dan usia adalah mutlak dilakukan. Sehingga pemerintah secara tidak langsung dapat memperpendek masa tunggu bagi jemaah lainnya", kata Sultan.

Dia juga mengapresiasi pemerintah terkait penyelenggaraan ibadah haji 2025. "Alhamdulillah Indonesia mendapatkan kuota jemaah haji paling tinggi di antara negara anggota OKI. Sebanyak 241 ribu jemaah bukan jumlah yang kecil untuk diatur di tengah penyesuaian-penyesuaian sistem penyelenggaraan ibadah haji secara internasional," tandas Sultan. (E-3)