MBG Sebaiknya Memprioritaskan Sekolah dengan Tingkat Food Insecurity Tertinggi

KOORDINATOR Bidang Kajian Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan (EQUITAS) FEB UGM, Wisnu Setiadi Nugroho, S.E., M.Sc., M.A., Ph.D., menilai program makan bergizi gratis (MBG) dapat memberikan manfaat signifikan jika dijalankan tepat sasaran, seperti fokus pada kelompok rentan. "Program ini berpotensi meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan gizi dan kesehatan anak," kata dia.

Data Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics 2023 melaporkan, anak-anak yang menerima makanan gratis berpeluang memiliki tubuh lebih tinggi dan memiliki kesehatan yang lebih baik. Laporan dari Brookings Institution tahun 2021 menyatakan bahwa program makan gratis berdampak pada peningkatan kinerja siswa di sekolah.
 
Agar lebih efektif, Wisnu menyarankan agar pemerintah memprioritaskan daerah dan sekolah dengan tingkat food insecurity tertinggi. Dengan anggaran yang terbatas, program ini sebaiknya difokuskan pada anak-anak dari keluarga kurang mampu terlebih dahulu.

“Solusi lainnya adalah dengan memberikan subsidi bahan pangan bagi keluarga miskin, voucher makanan, atau insentif bagi sekolah untuk menyediakan makanan bergizi dengan pendanaan yang lebih fleksibel,” ujarnya.

Baca juga : Komisi IX DPR Siap Bahas Tambahan Anggaran Program MBG

Wisnu mengungkapkan, program berskala nasional ini berisiko mengalami pemborosan karena sifatnya yang universal karena anak-anak dari keluarga mampu juga menerima manfaatnya meskipun tidak membutuhkannya. Selain itu, pemantauan kualitas makanan juga menjadi tantangan tersendiri. Sulit untuk memastikan bahwa setiap makanan yang disajikan benar-benar memenuhi standar gizi dan kualitas yang ditetapkan.

Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran program ini. Salah satu cara untuk memastikan efektivitas anggaran adalah melalui audit independen serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan.

“Pendekatan desentralisasi bisa menjadi strategi yang lebih efektif karena pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan wilayahnya dan dapat memberdayakan UMKM lokal dalam penyediaan bahan pangan,” tutup Wisnu.

Baca juga : 3 Rekomendasi CISDI untuk Program Makan Bergizi Gratis

Sebagai bentuk efisiensi sebetulnya pemerintah dapat menggunakan skala prioritas anggaran yang lebih baik. Alternatif pendanaan mencakup peningkatan efisiensi belanja pemerintah dengan pemangkasan anggaran sebaiknya dilakukan secara hati-hati agar tidak merugikan sektor penting. Apabila efisiensi harus dilakukan, pemangkasan dapat diberlakukan pada belanja birokrasi, perjalanan dinas, pajak progresif untuk kelompok kaya, dan proyek infrastruktur yang tidak mendesak.

Tidak hanya itu, Wisnu menyebutkan perlunya dilakukan pengawasan secara ketat untuk memastikan efektivitas anggaran dan mencegah penyimpangan. Transparansi dan akuntabilitas juga perlu diperkuat, misalnya dengan sistem audit independen serta keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan program.

“Selain itu, pendekatan desentralisasi bisa menjadi strategi yang lebih efektif, karena pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan wilayahnya serta dapat memberdayakan UMKM lokal dalam penyediaan bahan pangan,” ujarnya

Baca juga : Dampak Program MBG Baru Bisa Dirasakan Puluhan Tahun ke Depan

Wisnu berharap bahwa program ini tidak hanya menjadi kebajikan populis dalam jangka pendek. Lebih dari itu, program diharapkan dapat menciptakan dampak nyata.

“Harapannya dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tentunya dengan dukungan mekanisme pendanaan yang berkelanjutan dan efisien,” kata dia.

Produksi Lokal

Dengan anggaran awal Rp71 triliun dan berpotensi akan membengkak, kebijakan ini sebaiknya juga lebih banyak menggunakan pangan produksi lokal.

Baca juga : CISDI: Program Makan Bergizi Gratis Belum Penuhi Kebutuhan Gizi Harian

Wisnu menekankan bahwa program semacam ini harus dikelola dengan baik agar tidak justru merugikan petani kecil dan bisnis lokal. "Apabila program ini terlalu sentralistik, hanya vendor besar yang akan mendapatkan keuntungan, sementara petani kecil dan UMKM lokal akan tersingkir," kata dia.

Pemerintah bisa belajar pada pemberian makan gratis bagi anak sekolah di luar negeri, seperti Amerika Serikat. Program tersebut merupakan bagian dari kebijakan nasional Farm to Table. 

Program ini didanai oleh Sustainable Agriculture Research and Education (SARE) dan melibatkan petani, peternak, pendidik, serta komunitas-komunitas di Amerika Serikat. 

“Program ini bertujuan untuk mengembangkan sistem distribusi yang lebih inovatif, memberikan akses terhadap makanan lokal yang bergizi kepada anak sekolah, serta membantu meningkatkan kesejahteraan ekonomi daerah sehingga ongkos logistik lebih murah dan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih terjamin,” jelas Wisnu.

Program lainnya yang dilakukan di Amerika Serikat adalah National School Lunch Program (NSLP) yang berperan penting dalam menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di Amerika Serikat, terutama bagi keluarga berpenghasilan rendah. NSLP menetapkan standar gizi sesuai dengan Healthy, Hunger-Free Kids Act (HHFKA) 2010, antara lain menggunakan makanan lokal dan menyesuaikan menu agar lebih sesuai dengan Pedoman Diet Amerika Serikat.

“Pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk mendukung program ini, dengan melibatkan dapur dan pemasok makanan lokal yang terpercaya agar kualitas gizi tetap terjaga,” tambahnya.

Dalam jangka panjang, program in diyakinii dapat berdampak positif pada produktivitas tenaga kerja. Namun, dalam konteks penanganan stunting, Wisnu menilai bahwa dampaknya masih perlu dikaji lebih lanjut.

“Pencegahan stunting harus dimulai sejak usia dini, yaitu sebelum usia lima tahun atau pada golden age of children,” tutup dia. (H-2)