Kementerian LH Bakal Tertibkan TPA Open Dumping dalam Waktu Dekat

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup akan mengambil langkah tegas terkait dengan penertiban tempat pembuangam akhir (TPA) open dumping. Menurut Menteri LH Hanif Faisol, targetnya pada bulan Januari hingga Februari 2025 pihaknya akam menerbitkan aturan paksaan dari menteri kepada pemerintah daerah.

"Dengan paksaan pemerintah itu ada jadwal yang harus ditepati, kalau nggak dia ada kena perdata dan pidana. Nah itu bukan untuk nakut-nakut sih, tapi untuk memaksa kita merubah mindset gitu loh," kata Hanif di kantor Kementerian LH, Jakarta Timur, Senin (6/1).

Ia berharap, adanya paksaan tersebut dapat mendorong pemerintah daerah untuk segera menutup TPA open dumping. Menurut Hanif, adanya TPA open dumping sudah tidak bisa ditolerir karena bahayanya yang akan mengancam lingkungan dan kesehata.

"Dan langkah penyelesaiannya gampang. Bukan gampang, maksud saya, sederhana tapi harus tekun gitu ya, mulai dari membangun di masyarakat sampai di wilayahnya. Itu semua sudah ada kok, tinggal kita serius melaksanakannya. Itu bukan yang mustahil," tegas Hanif.

Menurut dia, penerbitan paksaan pemerintah itu sesuai dengan tugas dari KLH/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) untuk melakukan kontrol terhadap lingkungan, mendukung penyelenggaraan pengelolaan sampah di tingkat pemerintah daerah dapat berjalan dengan semestinya untuk lingkungan hidup yang sehat.

"Kadang-kadang pemerintah manya sendiri, nah saya maksa mereka sedikit lah, karena memang tugas saya melakukan kontrol. Tugasnya Pak Bupati dan Wali Kota melakukan penyelenggaraan. Di penyelenggaraan itu dimandatkan dia harus berazaskan lingkungan, peruasan lingkungan dan benar," pungkas dia. (H-2)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Indrastuti