Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Agama Nasaruddin Umar menyoroti kasus perceraian di Indonesia yang masih tinggi. Padahal untuk mencapai negara ideal dibutuhkan tatanan masyarakat yang kuat di level rumah tangga.
"Ada satu isu besar di Indonesia yang perlu dicermati bersama tapi tidak diangkat sebagai isu besar. Saya pribadi, ini isu besar yaitu angka perceraian," kata Nasaruddin dalam rapat kerja dengan Komite III DPD RI di Senayan, Jakarta, Senin (2/12).
Ia menegaskan tidak ada negara yang ideal dari masyarakat yang berantakan. Sehingga tidak ada negara yang dapat berdiri kokoh di atas rumah tangga masyarakat yang bermasalah. Dan tidak mungkin ada rumah tangga yang utuh kalau keimanan, keyakinan, atau kepribadian tidak baik.
"Jadi pembinaan keluarga harus diperkuat. Sehingga menciptakan masyarakat yang baik dan berkontribusi pada negara yang ideal," ujar dia.
Salah satu yang mengancam masyarakat adalah angka perceraian di Indonesia yang besar. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa per 2023 kasus perceraian sebanyak 463.654 kasus.
Nassarudin menyebut perceraian banyak disumbang oleh pasangan rumah tangga muda dengan lama menikah hanya 5 tahun ke bawah. Akibat perceraian tersebut yang akan berdampak paling besar adalah anak. Dalam psikologi perkembangan anak wajib diberikan perhatian khusus yang diberikan oleh pasangannya yang utuh.
"Tahun kemarin ada pasangan rumah tangga yang bercerai karena beda pilihan calon.Kemudian kini ada yang bercerai karena judi online. Kami sampaikan adalah diberikan kompetensi penyuluh di semua agama, sekaligus merenovasi fasilitas rumah ibadah tanpa bedakan agama mana pun," pungkasnya. (H-2)
Tingginya kasus perceraian di Banten, disinyalir karena banyaknya pernikahan dini atau belum matang berumah tangga, pernikahan disebabkan hamil di luar nikah atau dipaksakan.
Perhatian pemerintah ini diperlukan agar bisa melakukan berbagai upaya serius dalam melakukan pencegahan dalam menurunkan angka perceraian.
KEMENTERIAN Agama mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) tahun 2026 dengan menekankan prinsip integritas, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik.
Ia menambahkan, Kemenag tengah melakukan pembenahan melalui kebijakan Satu Data Kemenag guna meningkatkan akurasi dan konsistensi data.
PEMERINTAH mewajibkan seluruh produk pada kategori tertentu yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2026.
Lahan hibah seluas 2.174 meter persegi tersebut berlokasi di Perumahan Villa Dago Tol Serua, Jalan Pelikan III, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat.
PEMERINTAH menegaskan bahwa seluruh produk dalam kategori tertentu yang beredar di Indonesia wajib mengantongi sertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2026.
Sebanyak saksi itu merupakan pihak swasta dengan inisial NC, MTN, MMY, perwakilan PT IBS, SI, dan WLD. KPK berharap mereka semua kooperatif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved