Komnas Perempuan: Pimpinan Kampus Diharapkan Dukung Infrastruktur dan Anggaran Satgas PPKS

KOMISI Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memandang penting peran pimpinan perguruan tinggi dalam memperkuat perlindungan dan memberi dukungan terhadap Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS).

"Dukungan ini mencakup penyediaan infrastruktur dan alokasi anggaran yang memadai untuk memenuhi kebutuhan operasional satgas," kata Anggota Komnas Perempuan Bahrul Fuad di Jakarta, Jumat.

Menurut Bahrul Fuad, peningkatan kapasitas anggota satgas melalui pelatihan, pendampingan, dan program konseling menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan dan efektivitas kinerja mereka.

Baca juga : Dinilai Berhasil Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan, UGM Raih Penghargaan dari Komnas Perempuan

Upaya ini penting karena pihaknya melihat efektivitas Satgas PPKS di lingkungan pendidikan yang menghadapi sejumlah kendala.

"Kapasitas anggota Satgas PPKS dalam menangani kasus kekerasan seksual sering kali belum memadai, baik dalam hal keahlian teknis maupun dukungan psikososial," kata Bahrul Fuad.

Selain itu, status kelembagaan dan posisi struktural Satgas PPKS seringkali tidak memiliki otoritas yang kuat di lingkungan kampus, sehingga menyebabkan pelaksanaan rekomendasi dan keputusan mereka tidak mendapatkan dukungan penuh dari pihak institusi.

Baca juga : Pastikan Proses Hukum Berjalan pada Kasus-Kasus Kekerasan Seksual oleh Pejabat Publik

"Anggota Satgas PPKS juga menghadapi kerentanan keselamatan secara holistik, termasuk ancaman fisik, tuntutan hukum, serangan digital, serta tekanan psikososial sebagai pembela HAM. Minimnya apresiasi terhadap kinerja mereka dan kurangnya dukungan kelembagaan juga menambah beban, sehingga menghambat mereka dalam menjalankan tugas dengan optimal," tambahnya.

Untuk itu, pimpinan perguruan tinggi diharapkan menindaklanjuti rekomendasi satgas dalam hal pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, serta memberikan perlindungan kepada anggota satgas dari segala bentuk ancaman dan intimidasi.

"Pengembangan mekanisme rujukan dan koordinasi lintas sektor yang kuat diperlukan untuk memastikan penanganan kasus kekerasan seksual dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan," kata Bahrul Fuad.

Pihaknya meyakini upaya ini akan memperkuat sistem perlindungan di lingkungan pendidikan dan menciptakan ruang belajar yang aman dan inklusif. (Ant/H-2)