Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah Azrul Tanjung mengakui bahwa pihaknya menerima tawaran untuk mengelola tambang dari pemerintah. Hal itu diputuskan dalam rapat pleno PP Muhammadiyah beberapa waktu lalu.
Keputusan itu memang menuai pro dan kontra di kalangan Muhammadyah. Akan tetapi Azrul menegaskan bahwa PP Muhammadiyah tidak serta merta menerima tawaran izin tambang tersebut.
"Ada banyak aspek yang menjadi pertimbangan. Dan Muhammadiyah mengkaji ini secara dalam," ujarnya dalam diskusi Menimbang Posisi Muhammadiyah dalam Wacana Izin Tambang Ormas, Jumat (26/7).
Baca juga : Antara NU dan Muhammadiyah, Beda Pertimbangan Ormas dalam Menyikapi Izin Tambang
Dijelaskannya, ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan PP Muhammadyah, di antaranya aspek hukum, aspek ekonomi, dan aspek lingkungan. PP Muhammadyah menegaskan komitmennya dalam pengelolaan tambang.
"Dari aspek hukum, lahan ini benar clean and clear. kemudian dari aspek ekonomi akan mengkaji lahan yang akan diberikan. Juga aspek lingkungan yakni bagian yang melekat dengan Majelis Lingkungan Hidup kita akan concern pada pascatambang," jelasnya.
Lebih lanjut, Azrul mengatakan bahwa PP Muhammadiyah sangat peduli pada lingkungan. Dampak kerusakan lingkungan yang disebabkan kegiatan tambang harus diminimalisasi.
Baca juga : Ormas Kelola Tambang Rawan Konflik Kepentingan
"Saya ini Ketua Majelis Lingkungan Hidup PP Muhammadiyah yang harus menjaga lingkungan. Jangan merusak lingkungan," tambahnya.
Meski demikian, dia menambahkan bahwa keputusan PP Muhammadyah terkait izin tambang belumlah final. PP Muhammadiyah akan mengumumkan secara resmi dalam rapat yang akan digelar di Yogyakarta nanti.
"Kita belum tahu keputusan finalnya seperti apa. Pada rapat pleno sudah diputuskan. Namun kita belum tahu ke depannya," tandasnya. (Z-2)
PGI mengapresiasi niat baik Presiden Jokowi dalam hal ini. PGI menilai sedikitnya dua hal dari Presiden akan hal ini.
PENERAPAN smart mining atau pertambangan cerdas melalui adopsi teknologi terkini seperti kecerdasan buatan, machine learning, dan robotic.
Forum Cik Di Tiro dan Jaringan Gugat Demokrasi (JAGAD) menggelar aksi simbolis untuk mendesak PP Muhammadiyah agar menolak tawaran mengelola bisnis tambang di Indonesia.
Tidak hanya bermanfaat untuk internal, tim tanggap darurat juga harus siap membantu misi kemanusiaan di sekitarnya baik skala lokal, regional bahkan nasional.
PT Vale menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip Environment, Social and Government (ESG) untuk menjaga masa depan industri, khususnya pertambangan.
RSIJ Sukapura merupakan fasilitas kesehatan dengan kapasitas 185 bed, layanan IGD, rawat inap, rawat jalan, hemodialisis, dan bank darah.
KETUA Pimpinan Pusat Organisasi Islam Muhammadiyah Anwar Abbas mengimbau masyarakat internasional untuk mengutuk Israel atas pembunuhan yang mereka lakukan terhadap Ismail Haniyeh.
Muhammadiyah berkomitmen menjalankan izin tambang sesuai amar makruf nahi munkar secara elegan dan bermartabat sesuai kepribadian Muhammadiyah.
ISLAM berkemajuan dalam tulisan ini mengacu pada Risalah Islam Berkemajuan (RIB) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang disahkan dalam Muktamar Ke-48 Muhammadiyah di Surakarta.
KUALITAS demokrasi di Indonesia merosot cukup drastis, salah satunya karena kecenderungan intervensi terhadap gerakan islamisme di Indonesia.
PARTAI Amanat Nasional (PAN) mengapresiasi dan menghormati keputusan PP Muhammadiyah yang siap mengelola tambang yang diberikan pemerintah.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved