Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
UNTUK memperkuat Moderasi Beragama (MB) di lingkungan perguruan tinggi umum, Balitbang Diklat Kementerian Agama ( Kemenag) betudiensi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kemendikbudristek. Pertemuan berlangsung di Gedung Kemendikbudristek, Senayan, Jakarta pekan lalu yang bertujuan mempersiapkan Seminar dan Lokakarya (Semiloka) Moderasi Beragama tahun 2024.
Dirjen Dikti Kemendikbudristek Abdul Haris mengutarakan forum diskusi dan semiloka moderasi beragama yang digagas Balitbang Diklat Kemenag merupakan bagian penting dalam upaya memberantas tiga dosa besar di lingkungan pendidikan tinggi, yaitu perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi.
"Moderasi beragama adalah upaya kita untuk menegaskan bahwa kita benar-benar memerangi intoleransi. Saya pikir ini peran dari perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, untuk terus menjaga masalah intoleransi ini agar kehidupan beragama bisa hidup berdampingan dan menjaga NKRI," kata Abdul Haris pada pertemuan dengan Balitbang Diklat Kemenag melalui keterangan yang diterima hari ini ,Minggu (14/7).
Baca juga : Urgensi Moderasi Beragama Menopang Kemajemukan Indonesia
Pada pertemuan tersebut Kepala Badan (Kaban) Litbang dan Diklat Suyitno didampingi beberapa pejabat di Ruang Dirjen Dikti, Gedung Kemendikbudristek, di Senayan, Jakarta.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek Tjitjik Sri Tjahjandarie menambahkan semiloka moderasi beragama yang akan diselenggarakan Balitbang Diklat ini diharapkan dapat menumbuhkan dan mengungkapkan praktik-praktik baik terkait moderasi beragama, serta bersinergi dengan kebijakan yang ada di Kemendikbudristek.
"Semoga acara semiloka moderasi beragama ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses serta menghasilkan rumusan-rumusan yang dapat memberikan rekomendasi terhadap kebijakan-kebijakan kementerian ke depannya," ujar Tjitjik.
Baca juga : Menteri Agama Kenang Masa Kecilnya Tinggal di Banda Aceh
Kepala Badan (Kaban) Litbang dan Diklat Suyitno, didampingi Sekretaris Badan (Sesban) Litbang dan Diklat Arskal Salim, dan para pejabat lainnya, menegaskan pentingnya penguatan Moderasi Beragama yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023.
Suyitno menekankan bahwa MB adalah mandat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang memerlukan kerja sama berbagai pihak di lingkungan kampus.
Dikatakan pihaknya ingin membangun ekosistem MB di kampus agar semua kampus yang menjadi sasaran MB ke depannya sudah familiar. Selain itu, juga memastikan dosen dan civitas akademika lainnya memiliki kesadaran kolektif terhadap moderasi beragama.
Semiloka MB dijadwalkan berlangsung di Jakarta tanggal 17-19 juli 2024 yang akan diikuti kalangan Perguruan Tinggi Negeri (PTN),Perguruan Tinggi Swasta ( PTS),Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri ( PTKIN) dan lain lain.
KEMENTERIAN Agama mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) tahun 2026 dengan menekankan prinsip integritas, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik.
Ia menambahkan, Kemenag tengah melakukan pembenahan melalui kebijakan Satu Data Kemenag guna meningkatkan akurasi dan konsistensi data.
PEMERINTAH mewajibkan seluruh produk pada kategori tertentu yang beredar di Indonesia wajib bersertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2026.
Lahan hibah seluas 2.174 meter persegi tersebut berlokasi di Perumahan Villa Dago Tol Serua, Jalan Pelikan III, Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat.
PEMERINTAH menegaskan bahwa seluruh produk dalam kategori tertentu yang beredar di Indonesia wajib mengantongi sertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2026.
Sebanyak saksi itu merupakan pihak swasta dengan inisial NC, MTN, MMY, perwakilan PT IBS, SI, dan WLD. KPK berharap mereka semua kooperatif.
KETUA Umum PP Gerakan Kristiani Indonesia Raya Nikson Silalahi mengimbau masyarakat mengedepankan program penguatan toleransi dan dialog publik soal video viral Jusuf Kalla soal mati syahid
Pemerintah resmi menetapkan Idulfitri 1 Syawal 1447 H jatuh pada Sabtu, 21 Maret 2026. Ketua Komisi VIII DPR dan Menteri Agama imbau masyarakat jaga toleransimeski ada perbedaan lebaran
Pawai budaya digelar menjelang perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 sekaligus sebagai upaya merawat keberagaman budaya serta memperkuat semangat toleransi antarumat beragama.
Menteri Agama mengajak umat Islam menjadikan Ramadan 1447 H/2026 M sebagai momentum memperkuat kesalehan sosial, toleransi, dan harmoni kebangsaan di tengah perbedaan awal puasa.
Pemerintah resmi menetapkan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. KH Anwar Iskandar dari MUI mengimbau umat Islam menyikapi perbedaan awal puasa dengan bijak.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026. Ia mengajak umat Islam menyikapi perbedaan awal puasa dengan bijak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved