Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
WAKIL Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus menyoroti permasalahan berulang dalam penyelenggaraan ibadah haji yang masih menjadi tantangan hingga saat ini.
Dalam wawancara baru-baru ini, Lodewijk mengingat pengalamannya pada 2012 yang mencerminkan masalah serupa, terutama dalam hal manajemen transportasi.
"Saya kebetulan ikut reguler, walaupun saya waktu itu Panglima Kodam. Tapi, saya merasakan hal yang sama terjadi di titik yang sama yaitu di Muzdalifah tertunda sekian jam. Kalau dulu hampir 18 jam kemarin ada juga tapi kan dampak bagi jemaah-jemaah lansia itu jadi sangat besar," kata Lodewijk, di Makkah, Arab Saudi, Selasa (11/6) waktu Arab Saudi.
Baca juga : Timwas Haji DPR: Jemaah Haji Indonesia Banyak, Tapi Bahan Makanan Impor dari Thailand
Lodewijk menekankan pentingnya manajemen yang baik untuk memastikan kelancaran penyelenggaraan puncak ibadah haji.
"Prinsip dari pengawasan ini bagaimana pada puncak penyelenggaraan Haji ini berjalan lancar aman dan tertib," tegasnya.
Salah satu solusi yang diusulkan adalah peningkatan teknologi dalam pengawasan jemaah. Lodewijk menyebut aplikasi yang bisa memonitor posisi jemaah sebagai langkah positif.
Baca juga : DPR RI Dukung Tindakan Tegas Pemulangan WNI yang Pakai Visa Palsu untuk Haji
"Aplikasi itu saya pikir itu bagus ya yang mudah-mudahan berikutnya karena kemarin itu kan kalau aplikasi sudah ada dan dengan teknologi sekarang saya pikir enggak ada masalah untuk itu diintegrasikan dengan telepon handphone aja udah bisa monitor," jelasnya.
Penerapan teknologi ini diharapkan bisa mengatasi masalah jemaah yang hilang atau tersesat.
"Kita sudah tahu di mana titik-titik kejadian tersebut karena ini sudah berjalan panjang seharusnya udah bisa dipetakan artinya di situlah ditaruh para pengawas," tambah Lodewijk.
Dengan berbagai persiapan yang dilakukan, DPR RI berharap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini bisa lebih baik dan memberikan pelayanan optimal kepada para jemaah. (RO/Z-1)
BPKH tengah merancang skema untuk mengurangi proporsi subsidi nilai manfaat dalam BPIH secara gradual.
MASIH ada 45 jemaah haji Indonesia yang di sejumlah rumah sakit Arab Saudi, baik di Makkah, Madinah, maupun Jeddah.
PANITIA Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 terus mendorong pimpinan DPR untuk segera merespon pansus agar bisa secepatnya menggelar rapat bersama pemerintah
Fase pemulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci memasuki babak akhir. Ini ditandai dengan dipulangkannya 316 jemaah haji kelompok terbang (kloter) 30 asal embarkasi Kertajati.
Sebanyak 1.308 jemaah di antaranya dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi (RSAS) untuk penanganan lebih lanjut.
Jemaah haji Jawa Barat yang diberangkatkan tahun ini sebanyak 40.594 orang. Sekitar 20% di antaranya merupakan warga lanjut usia.
Alangkah baiknya jika pengaturan pembelian BBM subsidi juga dilaksanakan segera sehingga volume BBM subsidi bisa berkurang dan masyarakat dari kalangan mampu akan membeli BBM nonsubsidi.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Said Abdullah yang mengusulkan Revisi UU MD3
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menepis kabar Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (Perppu MD3) sudah disiapkan.
Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, mengkritik Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran per batang.
DPR mengingatkan pemerintah agar menepati janji bonus kepada pemain dan pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 usai meraih juara pada Piala AFF U19 2024.
Pimpinan TNI semestinya menjadi garda terdepan dalam menekankan profesionalitas militer serta memberi demarkasi agar militer fokus dengan fungsi pertahanan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved