Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOORDINATOR Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim mengatakan bahwa selama 7 tahun pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Indonesia masih berkutat di masalah yang sama karena tidak ada perbaikan yang signifikan yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Persoalan pokok yang selalu terjadi di antaranya kecurangan manipulasi data, misalnya oknum orangtua yang memindahkan anaknya ke sekolah unggulan. Perpindahan KK ini diberikan peluang oleh Permendikbud dengan minimal 1 tahun sebelum dilaksanakan PPDB. Tapi banyak kecurangan jadinya,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Selasa (4/6).
“Terkait manipulasi KK ini juga terjadi di Kota Bogor dan Bandung misalnya. Sayangnya tidak ada sanksi dari pemerintah. Kami melihat ini sebetulnya dapat diberikan sanksi secara administratif kepada sekolah. Tapi sampai hari ini kami belum pernah mendengar fenomena manipulasi data diberikan sanksi dan dituntut ke ranah pidana. Kami khawatir ini akan terus terjadi dari orangtua, perangkat pemerintah setempat, dan sekolah,” lanjut Satriwan.
Baca juga : Awasi PPDB dan PMB Tahun 2023, Satgas Saber Pungli Jabar Sebar Personel
Selain itu, terdapat juga persoalan pungli dari oknum pejabat dan kepala sekolah. Hal ini juga dikatakan tidak pernah mendapatkan proses hukum secara tepat sehingga berbagai macam kecurangan akan terus terjadi karena tidak ada sanksi tegas.
“Kemudian juga kita tidak memiliki semacam bangun rancang terkait PPDB dilaksanakan di wilayah Indonesia yang secara demografis dan geografis luas. Jadi ada akses untuk wilayah yang internet, transportasi dan lainnya yang belum memadai. Ini kan harusnya aksesnya dipenuhi. Wilayah atau daerah dengan karakter macam ini kekurangan murid,” tegasnya.
Dia berharap ke depannya pemerintahan baru dapat memikirkan persoalan PPDB ini. Menurutnya pemerintah baru harus punya pijakan yang kuat untuk berpihak pada anak-anak.
Baca juga : SDN 1 Setono Ponorogo Hanya Dapat 1 Murid Baru Tahun Ini
“Karena sebetulnya tujuan zonasi ini sangat mulia seperti membuat anak-anak kurang mampu dapat bersekolah di tempat yang dekat dengan rumahnya. Sehingga risiko keamanan, ekonomi, dan lainnya teratasi. Tapi cita-cita ini tidak akan tercapai jika tidak ada sinergi dengan pemerintah daerah di dalam menyiapkan sarana prasarana sekolah,” ujar Satriwan.
Secara terpisah, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menyayangkan tidak adanya perubahan sistem pada pelaksanaan PPDB di 2024 ini.
“Padahal sistem yang lama ini jelas diskriminatif dan tidak berkeadilan,” ucap Ubaid.
Menurutnya, karena tidak ada perubahan sistem, kasus-kasus lama pasti akan terjadi lagi pada PPDB di tahun ini. Padahal masyarakat berharap PPDB 2024 ini sistemnya sudah berubah dan tidak berebutan kursi. (H-2)
JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa 15 orang mantan petugas Rutan atas dugaan pungli kepada para tahanan KPK mencapai Rp6,3 miliar.
Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana terkait pungli di Rutan KPK besok, Kamis (1/8)
Kepala Satuan Tugas Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Titto Jaelani mengatakan tim jaksa KPK sudah siap membuktikan perbuatan pidana 15 terdakwa pungutan liar di Rutan KPK.
DUA ormas di Pondok Aren, Tangerang Selatan, terlibat keributan hingga viral di media sosial. Ternyata keributan terjadi lantaran masalah rebutan lahan pungutan liar (pungli).
Pungli Raja Ampat mengindikasikan tidak adanya regulasi jelas soal pengelolaan wisata
KPK menyerahkan temuan pungli yang mencapai Rp18,25 miliar di Raja Ampat ke Saber Pungli
Catatan UNESCO 58 juta anak di seluruh dunia tidak mengenyam bangku pendidikan.
Sekolah Citra Kasih, Citra Garden Jakarta menggelar kegiatan open house
Sebelum ambruk, kondisi bangunan ruang kelas di sekolah itu memang sudah rusak
Berangkat dari permasalahan tersebut, Binus School Simprug bersama Happy Hearts Indonesia bekerja sama membangun pendidikan sejak kanak-kanak di NTT melalui kelompok Bersama Untuk Bangsa.
Muhammadiyah belum membentuk perusahaan baru untuk mengelola usaha tambang yang akan diberikan pemerintah.
Nah, apa saja 37 surat dalam juz amma? Berikut urutan surat-surat pendek dalam juz 30.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved