Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DIREKTUR Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) drg Yuli Astuti Saripawan menjelaskan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) tidak akan berpengaruh terhadap jumlah tempat tidur di rumah sakit. Menurutnya yang diintervensi dari sistem tersebut adalah kelas 3 yang melebihi dari kapasitas empat tempat tidur.
"Yang diintervensi sebenarnya kelas 3, kan maksimalnya adalah empat tempat tidur. Sehingga yang diintervensi sebenarnya adalah di kelas 3," kata Sari, Senin (3/6).
Ia menjelaska setelah dilakukan pendataan dan kajian terkait penyesuaian tempat tidur, ternyata tidak berpengaruh dari jumlah awal. Bahkan sebelumnya sudah dilakukan uji coba di beberapa rumah sakit swasta maupun miliki pemerintah yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan serta berbagai tipe rumah sakit.
Baca juga : Penerapan KRIS BPJS Kesehatan Bisa Berpengaruh Pada Investasi Rumah Sakit
"Dari kajian tersebut sampai saat ini tidak berpengaruh dari jumlah tempat tidur pada rumah sakit tersebut," ucapnya.
Saat ini sebagian rumah sakit dalam proses penerapan KRIS. Dari 3.176 rumah sakit secara nasional, ada 3.060 yang akan mengimplementasikan KRIS. Sampai 30 April, 2.558 rumah sakit sudah siap mengimplementasikan KRIS berdasarkan hasil survei 12 kriteria KRIS.
Diketahui urgensi penerapan KRIS karena masih adanya perbedaan fasiitas kelas di setiap daerah. Ia mencontohkan rumah sakit di Indonesia bagian timur rawat inap kelas 3 berbeda dengan di Jakarta yang memiliki fasilitas lebih baik.
"Sehingga itu lah yang ingin kita standarkan agar pasien lebih nyaman dan menerima pelayanan lebih baik juga. Dengan 12 standar KRIS tersebut untuk memenuhi kebutuhan pasien menerima pelayanan kesehatan," pungkasnya. (Iam/P-5)
Syarat kepesertaan JKN aktif secara eksplisit tertuang dalam Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 6 tahun 2023 tentang Penerbitan SKCK.
DIBANDING rumah sakit swasta, puskesmas di Indonesia dinilai tidak sembarangan memberikan antibiotik.
Jika subsidi BPJS Kesehatan dipangkas demi Makan Bergizi Gratis, perbaikan kinerja keuangan yang sedang dilakukan BPJS Kesehatan juga berpotensi terganggu.
Modus kecurangan terjadi berupa manipulasi catatan medis. Total temuan lebih dari tiga ribu klaim fiktif.
KPK temukan 3 rumah sakit curang melakukan klaim BPJS hingga Rp30 miliar
BPJS Kesehatan telah banyak menciptakan terobosan yang mengubah sistem layanan kesehatan di Indonesia
Pada sesi talkshow ini, dibahas mengenai pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya DBD di Indonesia bahwa kasus DBD masih menjadi masalah kesehatan yang serius.
Ingin si kecil tumbuh tinggi? Pastikan ia mendapat asupan nutrisi yang lengkap, cukup tidur, dan aktif bergerak.
Kemenkes RI menerbitkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/A/3717/2024 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Meningitis Bagi Jamaah Haji dan Umrah.
PENGURUS Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dr Iqbal Mochtar menilai jika kesejahteraan dokter asing yang praktik di Indonesia akan sulit dipenuhi.
PENERAPAN kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan akan dilaksanakan menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved