Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DIREKTUR Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) drg Yuli Astuti Saripawan menjelaskan sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) tidak akan berpengaruh terhadap jumlah tempat tidur di rumah sakit. Menurutnya yang diintervensi dari sistem tersebut adalah kelas 3 yang melebihi dari kapasitas empat tempat tidur.
"Yang diintervensi sebenarnya kelas 3, kan maksimalnya adalah empat tempat tidur. Sehingga yang diintervensi sebenarnya adalah di kelas 3," kata Sari, Senin (3/6).
Ia menjelaska setelah dilakukan pendataan dan kajian terkait penyesuaian tempat tidur, ternyata tidak berpengaruh dari jumlah awal. Bahkan sebelumnya sudah dilakukan uji coba di beberapa rumah sakit swasta maupun miliki pemerintah yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan serta berbagai tipe rumah sakit.
Baca juga : Penerapan KRIS BPJS Kesehatan Bisa Berpengaruh Pada Investasi Rumah Sakit
"Dari kajian tersebut sampai saat ini tidak berpengaruh dari jumlah tempat tidur pada rumah sakit tersebut," ucapnya.
Saat ini sebagian rumah sakit dalam proses penerapan KRIS. Dari 3.176 rumah sakit secara nasional, ada 3.060 yang akan mengimplementasikan KRIS. Sampai 30 April, 2.558 rumah sakit sudah siap mengimplementasikan KRIS berdasarkan hasil survei 12 kriteria KRIS.
Diketahui urgensi penerapan KRIS karena masih adanya perbedaan fasiitas kelas di setiap daerah. Ia mencontohkan rumah sakit di Indonesia bagian timur rawat inap kelas 3 berbeda dengan di Jakarta yang memiliki fasilitas lebih baik.
"Sehingga itu lah yang ingin kita standarkan agar pasien lebih nyaman dan menerima pelayanan lebih baik juga. Dengan 12 standar KRIS tersebut untuk memenuhi kebutuhan pasien menerima pelayanan kesehatan," pungkasnya. (Iam/P-5)
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyoroti beban biaya visum bagi korban kekerasan akibat aturan baru BPJS Kesehatan. Ia mendesak kemudahan akses keadilan.
Kemenkes menegaskan rumah sakit tidak boleh menolak pasien peserta PBI dengan status JKN nonaktif sementara hingga tiga bulan.
Trubus menyarankan agar pemerintah segera mengaktifkan kembali kepesertaan PBI BPJS dan menanggungnya sementara oleh negara sambil melakukan evaluasi.
Jika ditemukan warga miskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan namun belum terdaftar sebagai peserta BPJS atau PBI, maka harus segera didaftarkan melalui skema UHC.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan penyelesaian masalah BPJS dapat dilakukan tanpa menunggu Perpres.
PBI BPJS Kesehatan adalah skema iuran BPJS yang dibayar pemerintah bagi warga miskin dan rentan. Ketahui pengertian, manfaat, dan penerimanya di sini.
Kemenkes RI luncurkan Konsorsium 1000 HPK bersama Rabu Biru Foundation untuk mengintegrasikan intervensi kesehatan ibu dan anak demi target Indonesia Emas 2045.
KADIN, Takeda, dan Bio Farma luncurkan SIAP Lawan Dengue untuk perkuat K3 dan produktivitas perusahaan dari risiko demam berdarah di Indonesia.
YAYASAN Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menanggapi kebijakan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terkait kewajiban pencantuman label gizi berupa label Nutri-level pada pangan siap saji.
Ada sekitar 408.661 kasus baru kanker dengan lebih dari 242.000 kematian setiap tahunnya di Indonesia.
Kemenkes meresmikan penerapan label Nutri-Level pada produk makanan dan minuman (mamin) kemasan untuk mencegah konsumsi gula, garam, lemak berlebih.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) mengatakan penyakit parkinson merupakan salah satu penyakit yang mencerminkan realitas penuaan masyarakat dan meningkatnya beban penyakit degeneratif.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved