Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menekankan bahwa pelayanan kesehatan primer, yang letaknya kerap paling dekat dengan masyarakat, harus fokus pada upaya menjaga orang tetap sehat daripada mengobati yang sakit. Hal itu ia sampaikan dalam agenda Perencanaan Pembangunan Pelayanan Kesehatan Sampai Tingkat Desa Tahun 2025-2027.
“Menjaga tetap sehat itu bukan sifatnya kuratif tapi promotif. Kita lupa mengurus bagaimana caranya hidup sehat. Kita lebih banyak mengurus bagaimana cara ngobatin orang sakit,” kata Budi, Kamis (29/2).
Dengan kesehatan yang terjaga, masyarakat akan memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan lebih produktif. Apalagi, Indonesia akan memasuki puncak bonus demografi pada 2030. Pada tahun itu, penduduk Indonesia didominasi usia produktif sehingga menjadi momentum untuk mewujudkan Indonesia emas 2045.
Baca juga : Dikejar Waktu Turunkan Angka Stunting
Budi menyampaikan kekhawatiran bahwa kesehatan yang buruk, seperti stunting, dapat menghambat perkembangan otak dan mengurangi produktivitas.
“Kalau dia tidak sehat sejak bayi, stunting, nggak mungkin dia bisa pintar. Perkembangan otaknya kurang karena dia stunting. Bolehlah kalau dia pintar tapi kena stroke sehingga dia tergeletak di rumah ya tidak mungkin juga dia bisa kerja dan produktif,” tuturnya.
Budi menambahkan, upaya menjadikan masyarakat Indonesia tetap sehat merupakan ide besar para pendahulu-pendahulu yang luar biasa. Karena itu, program revitalisasi akan melibatkan pembangunan 300 ribu posyandu di tingkat dusun, 85 ribu puskesmas pembantu (pustu) yang gabungan dari poskesdes dan pustu, serta revitalisasi 10 ribu puskesmas di kecamatan/kelurahan.
Baca juga : Pemerintah Siapkan Pencegahan Potensi Pandemi Baru di Masa Depan
Revitalisasi ini dimulai dengan memberikan perhatian kepada kader, bidan, perawat, alat-alat kesehatan, alat lab puskesmas, dan gedung-gedung puskesmas. Menkes Budi juga menyatakan bahwa anggaran rumah sakit akan dialihkan ke puskesmas dan posyandu.
Revitalisasi ini sekaligus menjalankan program kesehatan yang melibatkan semua siklus hidup dari balita hingga lansia untuk mendapatkan pelayanan di puskesmas dan posyandu, dengan perlengkapan layanan, skrining, imunisasi, dan edukasi, serta transformasi menuju pelayanan yang lebih digital untuk keterjangkauan, sederhana, dan efisien.
“Semua alat kesehatan harus dilengkapi mulai dari layanan, skrining, imunisasi, dan edukasi serta seluruh pelayanan menjadi digitalisasi agar pelayanan lebih murah, sederhana dan lebih cepat,” papar Budi.
IA menekankan bahwa kontribusi dan peran pemerintah pusat, daerah provinsi/kabupaten/kota, hingga desa sangat penting untuk membangun sistem kesehatan yang berfokus pada menjaga kesehatan. (Z-11)
Pemerintah telah menerbitkan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
Hospital Management Asia 2024 yang akan digelar di Bali pada Agustus nanti membahas digitalisasi untuk mengatasi sejumlah tantangan dalam peningkatan layanan kesehatan.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan akan kelar pada Agustus 2024
Menteri Budi Gunadi Sadikin menegaskan pemberhentian Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair) Prof dr Budi Santoso dari jabatannya tidak ada hubungannya dengan dirinya.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai aturan pengawasan obat dan makanan sudah secara komprehensif diatur baik dalam undang-undang hingga peraturan turunan di bawahnya
Presiden Jokowi Instruksikan Menkes Budi Gunadi Sadikin untuk mencari formulasi yang tepat agar harga alat-alat kesehatan dan obat-obatan bisa lebih murah
PP Kesehatan diterbitkan sebagai upaya langkah preventif dalam menjaga kesehatan masyarakat.
DALAM upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menurunkan angka stunting maka bisa dimulai dari memastikan ketersediaan pelayanan kesehatan
Sebagaimana dokter Indonesia, dokter warga negara asing terdapat yang berkualitas, tapi yang sub standar juga ada.
DIREKTUR Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron mengatakan bahwa sistem KRIS tidak akan ada menghapus sistem kelas, melainkan bertujuan untuk menstandarisasi fasilitas ruang inap perawatan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved