Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Agama Yaqut Cholil Qoumas telah baru-baru ini memberi wacana untuk menjadikan Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai pusat layanan keagamaan, termasuk menjadi tempat pernikahan. Ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi seluruh umat beragama dalam mengakses berbagai layanan keagamaan.
Menanggapi hal tersebut, Uskup Keuskupan Agung Jakarta, Ignatius Kardinal Suharyo mengatakan bahwa wacana tersebut belum jelas dan juga pihaknya masih menunggu sosialisasinya.
“Sampai sekarang wacana itu belum disosialisasikan, saya belum tahu persis isinya, maka tidak bisa menanggapi,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Rabu (28/2).
Baca juga : ASN Kemenag Diminta Dukung KUA sebagai Pusat Layanan Semua Agama
Lebih lanjut, dia berharap Kementerian Agama dapat mengundang para pimpinan komunitas agama untuk membicarakan hal ini secara bersama terlebih dahulu sebelum mengesahkannya.
“Siapa tahu ada yang menyangkut ajaran iman yang berda-beda, yang harus diperhitungkan. Supaya maksud baik ini tidak menimbulkan masalah baru. Jadi sebaiknya Kemenag melakukan sosialisasi dan juga mengundang para pemuka agama untuk membahas ini terlebih dahulu sebelum diresmikan. Itulah harapan kami,” tegas Ignatius.
Secara terpisah, Sekretaris Eksekutif Konferensi Walinegara Indonesia (KWI) RD. Paulus Christian Siswantoko menyatakan bahwa pihaknya tidak dapat memberikan komentar terkait dengan wacana tersebut.
“Maaf ya saya tidak menanggapi isu tersebut,” pungkasnya. (Z-4)
Beragama yang berkualitas adalah ketika kita bisa berdampak serta turut berkontribusi pada sebuah transformasi sosial.
MUNGKIN ada di antara kita bertanya apakah penyelenggaraan haji 1445 H/2024 M yang baru usai sukses atau tidak? Apa ukurannya?
Kasubdit Kepustakaan Islam Kemenag, Nur Rahmawati, menekankan peran strategis perpustakaan masjid dalam menyebarkan informasi dan edukasi terkait kebencanaan.
Setiap sen rupiah yang dikeluarkan oleh BPKH atas permintaan Kementerian Agama guna penyelenggaraan haji wajib atas persetujuan DPR RI dalam kapasitasnya sebagai pengawas eksternal.
Dalam menyalurkan santunan, Kemenag RI melibatkan Kanwil Kemenag se-Indonesia, BAZNAS, LAZ, BSI, serta beberapa bank syariah.
PELAYANAN haji akan terpusat pada syarikah yang sudah mendapatkan izin dari Pemerintah Arab Saudi. Ini respons dari Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri).
MENTERI Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas, Minggu (21/7) pagi, menyambut kedatangan jemaah haji kelompok terbang (kloter) 63 Embarkasi Jakarta (JKG 63) di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta.
MENTERI Agama Yaqut Cholil Qoumas belum bisa menyampaikan terkait evaluasi Haji 2024. Alasannya, operasional haji masih berlangsung sampai 23 Juli 2024.
Yaqut mengatakan luasan Mina memang sangat terbatas dan tidak mungkin diperbesar. Sementara jamaah haji jumlahnya terus bertambah.
INDONESIA kembali mendapat kuota 221.000 jemaah pada operasional haji 1446 H/2025 M.
Ashabul menekankan proses Armuzna (Arafah, Muzdalifah, dan Mina) merupakan puncak haji yang harus dikerjakan secara kolaboratif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved