Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BADAN Amil Zakat Nasional (Baznas) RI menyelenggarakan kegiatan Rapat Kerja (Raker) Unit Pengumpul Zakat (UPZ) tingkat nasional dengan tema 'Penguatan Pengelolaan Zakat dengan Prinsip Aman Syar'i, Aman Regulasi, Aman NKRI, dan Sinergi Program untuk Kesejahteraan Umat'.
UPZ sebagai mitra Baznas bertujuan untuk memfasilitasi layanan zakat pada pegawai di kementerian/lembaga (K/L), BUMN, dan BUMS yang zakatnya selama ini belum optimal dan belum dikelola dengan baik.
Raker UPZ Baznas Tingkat Nasional 2023 ini dibuka oleh Ketua Baznas RI Prof Dr KH Noor Achmad di Jakarta, Senin (4/12). "Selama ini, keberadaan UPZ telah memberikan dampak yang cukup signifikan bagi pengelolaan zakat di setiap instansi," ujar Kiai Noor dalam sambutannya.
Dia menjelaskan, ada sebanyak 133 UPZ yang telah melaksanakan pengumpulannya, dengan total pengumpulan sebesar Rp259 miliar per tahun.
"Untuk itu dalam rangka mendorong optimalisasi tata kelola ZIS, seluruh UPZ diharapkan dapat mengimplementasikan prinsip 3A (Aman Syar'i, Aman Regulasi, dan Aman NKRI," jelasnya.
Menurutnya, potensi penghimpunan UPZ juga sangat besar karena masih banyak institusi pemerintah dan perusahaan swasta yang akan dibentuk UPZ, sehingga diharapkan dapat terus mengoptimalkan perannya agar semakin banyak umat terlayani dalam melaksanakan zakat dan semakin banyak mustahik yang menjadi lebih sejahtera secara materi dan spiritual.
Baca juga: Asosiasi Dokter Herbal Minta Fitofarmaka Bisa Diresepkan untuk Pasien BPJS Kesehatan
Melalui Raker UPZ Baznas Tingkat Nasional ini, Kiai Noor berharap, pengelolaan zakat makin efektif dan efisien, serta dapat meningkatkan manfaat untuk mewujudkan kesejahteraan mustahik dan menanggulangi kemiskinan melalui program-program pendistribusian dan pendayagunaan yang telah disiapkan.
Kegiatan Raker UPZ Baznas Tingkat Nasional bertujuan untuk mendorong UPZ Baznas dalam peningkatan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, layanan inovasi, sinergi, pelaporan, monitoring evaluasi, dan audit pengelolaan zakat untuk mendukung implementasi RKAT Baznas dalam rangka penyusunan dan pencapaian IKK 2024.
Baznas memiliki kewenangan membentuk UPZ sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 16 dan PP 14/2014 tentang pelaksanaan UU No 23/2011 pasal 53.
Selain itu juga respons atas Instruksi Presiden Nomor 3/2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di K/L, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional.
Raker UPZ Baznas 2023 ini dihadiri oleh 133 UPZ Baznas yang terdiri atas 12 UPZ kementerian, 31 UPZ lembaga negara, 42 UPZ BUMN, dan 48 UPZ swasta.
Turut hadir dalam acara tersebut, pimpinan Baznas RI Bidang Perencanaan dan Kajian Zainulbahar Noor, Sekretaris Utama Baznas RI Muchlis Muhammad Hanafi, serta Direktur Pengumpulan Badan Faisal Qosim. (RO/I-1)
KEMENTERIAN Agama mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ) tahun 2026 dengan menekankan prinsip integritas, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik.
Kunjungan ini bertujuan melihat secara langsung bagaimana koperasi mengelola usaha, memberdayakan anggotanya, dan menjaga keseimbangan antara fungsi sosial dan kegiatan ekonomi.
Kombinasi teknologi mutakhir dan kualitas SDM yang mumpuni menjadi kunci sukses perusahaan dalam mencatatkan laba dan memperbaiki tata kelola keuangan.
Pendekatan represif atau penindakan semata tidak akan menyelesaikan maraknya rokok ilegal jika tidak dibarengi dengan solusi kebijakan yang inklusif bagi petani dan pengusaha kecil.
Keberhasilan ini menjadi bukti komitmen kuat Unpad dalam membangun tata kelola yang bersih, transparan dan akuntabel.
Pastikan seluruh rekomendasi BPK ditindaklanjuti untuk perbaiki tata kelola pemerintahan.
Program Beasiswa Cendekia Baznas merupakan salah satu program unggulan yang dirancang untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.
Penguatan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di kantor perwakilan RI di luar negeri merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan penghimpunan ZIS.
Baznas disebutnya juga akan fokus pada standardisasi ukuran keberhasilan program yang mengacu pada data statistik nasional seperti yang diterapkan oleh BPS.
Ketua Baznas RI, Sodik Mudjahid, mengatakan, penguatan kolaborasi antara Baznas dan LAZ menjadi kunci dalam mengoptimalkan potensi zakat yang besar di Indonesia.
Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, RI memiliki potensi luar biasa menjadi pusat ekonomi syariah internasional.
Arah kebijakan Baznas ke depan termasuk target pengumpulan zakat nasional yang ditetapkan mencapai Rp160 triliun dan Baznas pusat sebesar Rp10 triliun pada 2031.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved