Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH Arab Saudi telah menginformasikan besaran kuota haji untuk Indonesia pada 2024. Pada musim haji 1445 H, Indonesia mendapatkan tambahan kuota jamaah haji sebanyak 20 ribu orang.
Jumlah itu menjadikan Indonesia memiliki kuota seluruhnya sebanyak 241.000 jamaah yang bisa diberangkatkan pada 2024 setelah memiliki kuota 221.000 jamaah pada 2023.
Peningkatan kualitas pelayanan haji pun menjadi prioritas salah satunya dalam layanan visa umroh dan haji. Untuk mendukung pelayanan ibadah haji pada 2024, Mathaher Elhadarah International, PT Al Rajhi Asia International, PT Al-Baraka Takaful, dan PT Albin Tour melakukan kerja sama dalam pelayanan visa furoda melayani calon jamaah haji dari Indonesia.
Pimpinan PT Al-Baraka Takaful, Yaser Ismaieil Noussr, mengatakan dengan kerja sama itu terkait layanan visa umroh haji yang memudahkan jemaah agar semakin mudah, cepat, dan praktis tanpa antri.
"Kami memberikan solusi bagi jamaah terkait dokumen yang diperlukan untuk ibadah umroh haji," kata Yaser dalam keterangannya, Minggu (19/11).
Baca juga:
> Syarat Kemampuan Keuangan Ibadah Haji Perlu Dibicarakan
> Reformasi Biaya Haji 2024! Tolak Sistem Sewa yang Rugikan jemaah
"Kami sudah memiliki pengalaman yang cukup lama dalam memberikan pelayanan ibadah umrah dan haji khususnya dalam pengurusan visa. Selama ini para jamaah merasa terbantu dan mendapatkan solusi," sambung dia.
Selain itu, kata Yaser lagi, pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan agar para calon jamaah umrah dan haji di seluruh Indonesia bisa terlayani secara baik dan maksimal.
Sementara itu, Direktur PT Albin Tour, HM Shohib, menyampaikan terbentuknya empat lembaga yang berasal dari Arab Saudi dan Indonesia bertujuan agar mempermudah calon jamaah haji untuk menjadi tamu Allah.
"Tentu dengan tersedianya layanan visa Furoda ini bagi jamaah yang memimpikan jadi haji untuk menunaikan ibadah haji semakin mudah, terjangkau tanpa antri," kata Shohib.
Dia menambahkan disediakan juga dengan paket yang terjangkau, fasilitas juga disesuaikan dengan keinginan travel-travel haji umroh yang resmi dalam melayani calon jamaah haji. Shohib mengatakan pihaknya telah mengantongi izin di bawah asosiasi yang terdaftar di Kemenag serta KBIHU. (Z-6)
Munas VI AMPHURI juga telah menetapkan tim formatur berjumlah lima orang yang bertugas menyusun kepengurusan DPP AMPHURI masa bakti 1446-1450H.
Asphirasi berupaya melakukan penguatan sektor hulu industri haji dan umraH
Setiap sen rupiah yang dikeluarkan oleh BPKH atas permintaan Kementerian Agama guna penyelenggaraan haji wajib atas persetujuan DPR RI dalam kapasitasnya sebagai pengawas eksternal.
BPKH Limited selaku anak usaha Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menandatangani kontrak pengelolaan dua hotel di Arab Saudi.
Pameran Travel Haji dan Umrah Kembali digelar di berbagai Kota di Indonesia, termasuk di Jakarta
Acara yang dikemas dalam International Islamic Expo 2024 menjadi sebuah forum pertukaran ide baru antara para praktisi pariwisata muslim,
PANITIA Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 terus mendorong pimpinan DPR untuk segera merespon pansus agar bisa secepatnya menggelar rapat bersama pemerintah
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta. Pertemuan itu dilakukan di tengah isu pengawasan haji oleh Pansus Angket Haji DPR RI.
ADA anggapan Pansus Angket Haji tidak akan efektif bahkan gimik. Anggota Pansus Angket Haji Wisnu Wijaya dalam keterangan tertulisnya mengatakan anggapan tersebut wajar dan harus dihormati.
Panitia Khusus (pansus) Angket Haji menunda rapat perdana yang awalnya dijadwalkan hari ini, Rabu, 17 Juli 2024, pukul 13.00 WIB. Rapat diundur dan dipastikan bakal digelar pekan depan.
Pansus Haji akan memanggil perwakilan dari Kementerian Agama (Kemenag) untuk membahas dugaan malapraktik yang menjurus pada tindak pidana korupsi pada proses penyelenggaraan haji.
ANGGOTA Pansus Angket Haji dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Wisnu Wijaya membeberkan tiga masalah utama yang menjadi sorotan DPR RI terkait evaluasi penyelenggaraan haji
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved