Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEMERINTAH mengaku bekerja cepat untuk menurunkan angka stunting. Hal itu dikemukakan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam acara Gerakan Anak Sehat yang dilaksanakan di Jakarta, Selasa (31/10).
Menurut dia, sekarang merupakan saat-saat krusial untuk menentukan nasib bangsa Indonesia ke depan.
“Untuk mengejar waktu 2030, di mana ada bonus demografi. Tinggal tujuh tahun, dan persiapannya banyak. Selain kesehatan, tentu pendidikan juga. Sekarang stunting menjadi sangat penting karena itu yang menentukan anak-anak kita sehat dan pintar,” kata eks bankir lulusan fisika nuklir itu.
Baca juga : Wapres : Penurunan Angka Stunting Libatkan Kader Posyandu dan Pengusaha
Pasalnya, jika pada 2045 Indonesia belum bisa meningkatkan kualitas SDM dan ekonomi, maka kita akan terjebak dalam kategori negara berkembang.
“Kalau waktu itu lewat, sejarah membuktikan akan makin sulit negara bisa naik ke negara maju. Seumur hidup akan jadi negara menengah. Anak-anak dan cucu-cucu kita tidak akan bisa hidup seperti di Amerika Serikat atau Jepang, dia akan hidup seperti di Turki, Argentina, seumur hidupnya,” tuturnya.
Baca juga : Habis Bonus Demografi Terbitlah Bangsa yang Menua
Ia mengungkapkan, Presiden Joko Widodo telah mencanangkan Indonesia emas agar Indonesia menjadi negara maju. Adapun, syarat dari negara maju ialah pedapatan perkapitanya mencapai US$13 ribu atau lebih, atau setara dengan Rp15 juta perbulan.
Saat ini, pendapatan per kapita Indonesia masih di angka Rp4,5 juta perbulan. Dengan demikian, untuk menjadi negara maju, pendapatan masyarakat harus naik tiga kali lipat.
Indonesia sendiri akan mengalami bonus demografi pada 2030, di mana ada sebanyak 200 juta masyarakat usia produktif yang diharapkan dapat mendongkrak pendapatan perkapita negara untuk menjadi negara maju.
“Bagaimana supaya kita siap masuk 2030? Rumusnya Cuma SDM. Karena yang menentukan peningkatan pendapatan ialah orangnya. Karenanya anak-anak yang akan menjadi usia produktif itu haru sehat dan pintar. Kalau sekarang anak-anak stunting, gak mungkin Indonesia jadi negara maju,”jelas Budi.
Pada kesempatan itu, Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes Maria Endang Sumiwi mengungkapkan, penanganan dan pencegahan stunting harus dimulai sejak anak dalam kandungan dan sampai dilahirkan.
Untuk pencegahan, Kemenkes pun telah memenuhi lebih dari 8.800 USG di Puskesmas. Targetnya, sebanyak 10 ribu Puskesmas memiliki alat USG sampai akhir tahun ini.
Selain itu, Kemenkes pun telah memberikan sebanyak 260 ribu alat ukur timbang dan tinggi untuk 300 ribu posyandu. Ada sebanyak 40 ribu posyandu yang ditargetkan memiliki alat serupa hingga akhir tahun.
“Kita lakukan hal tersebut untuk menjamin ibu hamil kita mendapatkan monitoring yang baik, supaya janin tumbuh dengan baik,” kata Maria.
Berdasarkan catatan Kemenkes, saat ini ada 4,2 juta anak yang berat badannya tidak naik dibanding bulan sebelumnya, lalu ada 1 juta anak yang berat badannya kurang cukup jauh dari berat badan seharusnya.
Selain itu, ada 522 ribu anak gizi kurang, sebanyak 71 ribu anak gizi buruk dan 991 anak stunting. Data itu didapatkan melalui catatan di posyandu setiap bulan.
Untuk mencegah stunting, Kemenkes pun bekerja sama dengan berbagai pihak, mulai dari swasta, organsiasi hingga masyarakat. Ia berharap, gerakan mencegah stunting dapat dilakukan oleh semua pihak. (Z-4)
PP Kesehatan diterbitkan sebagai upaya langkah preventif dalam menjaga kesehatan masyarakat.
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan akan kelar pada Agustus 2024
MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai aturan pengawasan obat dan makanan sudah secara komprehensif diatur baik dalam undang-undang hingga peraturan turunan di bawahnya
DALAM upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menurunkan angka stunting maka bisa dimulai dari memastikan ketersediaan pelayanan kesehatan
Sebagaimana dokter Indonesia, dokter warga negara asing terdapat yang berkualitas, tapi yang sub standar juga ada.
DIREKTUR Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron mengatakan bahwa sistem KRIS tidak akan ada menghapus sistem kelas, melainkan bertujuan untuk menstandarisasi fasilitas ruang inap perawatan.
Pada sesi talkshow ini, dibahas mengenai pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya DBD di Indonesia bahwa kasus DBD masih menjadi masalah kesehatan yang serius.
DIBANDING rumah sakit swasta, puskesmas di Indonesia dinilai tidak sembarangan memberikan antibiotik.
Ingin si kecil tumbuh tinggi? Pastikan ia mendapat asupan nutrisi yang lengkap, cukup tidur, dan aktif bergerak.
Kemenkes RI menerbitkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/A/3717/2024 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Meningitis Bagi Jamaah Haji dan Umrah.
PENGURUS Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dr Iqbal Mochtar menilai jika kesejahteraan dokter asing yang praktik di Indonesia akan sulit dipenuhi.
PENERAPAN kelas rawat inap standar (KRIS) BPJS Kesehatan akan dilaksanakan menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved