AIS Forum Diyakini akan Akomodir Regulasi Tata Ruang Laut

KTT Archipelagic and Islands States Forum 2023 (AIS Forum) yang akan berlangsung 10-11 Oktober 2023 di Nusa Dua, Bali akan menjadi momen penting bagi Indonesia untuk memainkan peran dan pengaruhnya bagi negara kepulauan dunia. Dengan tema "Membina Kolaborasi, Memajukan Inovasi untuk Laut dan Masa Depan Bersama," Indonesia berusaha untuk menjadi contoh bagi anggota Forum AIS dalam mempromosikan kerja sama yang berdampak positif bagi negara-negara kepulauan lainnya.

Sejumlah kepala negara telah dikonfirmasi akan menghadiri KTT AIS Forum 2023. Hal tersebut akan memberi kesempatan kepada Indonesia untuk memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara lain serta mempromosikan kerja sama yang lebih erat antara negara-negara maritim.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail meyakini ada berbagai potensi yang bisa terealisasi dari forum ini, seperti bagaimana mematangkan regulasi tata ruang laut. "Kesiapan dari sisi regulasi tentang pengelolaan tata ruang laut menjadi hal yang tak kalah penting, sehingga tidak salah kaprah dan eksplorasi sembarangan, sebagaimana aturan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dan tata ruang di darat," ujarnya.

Regulasi tersebut, jelas Ismail, menjadi bahan pertimbangan negara-negara lain untuk bisa mendapatkan keamanan dan kenyamanan saat berinvestasi di sektor laut.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Suharini Eliawati optimistis AIS Forum akan menghasilkan kesepakatan yang mengarah pada perbaikan kualitas ekosistem pesisir dan laut.  "Dengan adanya kesepakatan di tingkat regional dan global dapat turut mempengaruhi perbaikan kualitas ekosistem pesisir dan laut khususnya dari pencemaran laut oleh sampah plastik," jelas Suharini.  

Ia mengingatkan, pencemaran di laut tidak hanya berasal dari satu lokasi saja melainkan juga bersumber dari berbagai wilayah di dunia karena laut terkoneksi dengan berbagai negara. "Karena itu penanganan sampah plastik di wilayah pesisir merupakan hal yang penting dan perlu segera dilaksanakan," ujar Suharini. (RO/R-2)