Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Sosial (Kemensos) bersama Komisi VIII DPR RI terus memperkuat sinergi sebagai upaya menekan angka kemiskinan di Indonesia.
Salah satunya dengan penyaluran bantuan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) sebagai jaminan perlindungan dan pemenuhan hak Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
Berlokasi di Kecamatan Cipeundeuy Kabupaten Bandung Barat, Kementerian Sosial melalui Sentra Wyata Guna Bandung dan Komisi VIII DPR RI menyalurkan bantuan ATENSI.
Baca juga: PT Pos Indonesia Salurkan Bantuan ATENSI untuk Yatim Piatu dari Kemensos
Wakil Ketua Komisi VIII Tb. Ace Hasan Syadzily mengungkapkan, bantuan ATENSI bertujuan agar masyarakat Indonesia bisa sejahtera. Program Kemensos dinilai efektif menangani kemiskinan, terutama mengingat angka kemiskinan di Kabupaten Bandung Barat berada pada angka 11,3%.
“Ini semua dipikirkan oleh negara, heunteu cicing nagara teh (negara tidak diam saja). Di Kementerian Sosial itu dipikirkan bagaimana caranya negara memerhatikan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan,” ungkapnya, Kamis (20/7).
Baca juga: Optimalkan Layanan Sosial, Sekjen akan Tambah SDM di Sentra Kemesos
Mewakili Komisi VIII DPR RI, Ace dan Kemensos menyalurkan bantuan ATENSI berupa pemenuhan kebutuhan dasar, nutrisi, dukungan kewirausahaan, dan alat bantu disabilitas diantaranya alat bantu dengar, kursi roda, kruk, dan tongkat kaki empat.
Bantuan Diberikan kepada 150 PPKS
Bantuan diserahkan secara langsung kepada 150 PPKS yang terdiri dari Kelompok Rentan, Penyandang Disabilitas, Lansia, dan Anak yang berdomisili di Kabupaten Bandung Barat, dengan total Rp189.076.700.
Kepada penerima bantuan, Ace menekankan, walaupun negara menghadapi berbagai keterbatasan, namun DPR bersama Kemensos terus berjuang. “Kemensos dan Komisi VIII terus berjuang bagaimana caranya masyarakat yang berpenghasilan rendah bisa terus meningkat penghasilannya dibantu dengan program-program pemerintah,” kata Ace.
Baca juga: KPK Temukan Ketidaksesuaian Rencana Pendistribusian dan Peruntukan Bansos Beras
Pada kesempatan yang sama, Kepala Sentra Wyata Guna Bandung Iri Sapria, mengucapkan terima kasih kepada Komisi VIII DPR RI sebagai mitra Kementerian Sosial dalam menyejahterakan masyarakat yang membutuhkan.
Katanya, nilai bantuan ATENSI yang diberikan pada hari ini merupakan hasil dari asesmen yang telah dilakukan. “Berdasarkan hasil asesmen kami sampaikan bantuan ATENSI ini kepada 150 PPKS di Kabupaten Bandung Barat,” kata Iri.
Bantuan dirasakan manfaatnya oleh PPKS. Salah satu penerima bantuan ATENSI Eneng Tayani mengungkapkan rasa terimakasihnya. “Alhamdulillah, terimakasih banyak kepada seluruh tim yang memberikan bantuan, terimakasih,” tandas perempuan 40 tahun itu. (Des/S-4)
Sejak 2023, kedua pemimpin perempuan ini telah bertemu dua kali di Indonesia, serta terus menjalin dialog dan mengembangkan upaya bersama.
Menteri Sosial Tri Rismaharini memprioritaskan penanganan kemiskinan di daerah perbatasan Indonesia demi mencegah kehancuran bangsa.
Bantuan program atensi tersebut merupakan kolaborasi Kementerian Sosial dan PT Indofood.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kerugian negara sebesar Rp250 miliar dalam dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden belum final.
Mereka dibekali dengan pelatihan literasi keuangan dasar, pengembangan usaha sederhana, serta pengelolaan penjualan online
Kasus bansos presiden yang diusut KPK saat ini masih berhubungan dengan OTT mantan mensos Juliari Batubara.
Ketua Kamar Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI, Hakim Agung Yulius, kembali memimpin aksi Mahkamah Agung Peduli berupa penyaluran bantuan sosial
SEBAGAI wujud dukungan terhadap program Pemprov DKI Jakarta, Bank DKI kembali melakukan distribusi Kartu Anak Jakarta (KAJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)
Sejumlah lansia lemas dan hampir pingsang karena terlalu lama antre berdesak-desakan untuk mendapatkan basos Kemensos sebesar Rp1,2 juta.
Warga bahkan rela panas-panasan demi mendapatkan bantuan sosial berupa uang tunai dengan nominal bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga di atas Rp1 juta.
Bawaslu sedang menelusuri dugaan pendistribusian bantuan sosial (bansos) berstiker capres dan cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Agus Pambagio turut mengomentari para menteri yang ikut berkampanye dengan membagikan bantuan sosial (bansos) dalam kontestasi politik tahun ini. Hal tersebut melanggar peraturan yang ada.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved