Timwas DPR Beri Catatan Perbaikan Layanan untuk Jemaah Haji

TIM Pengawasan (Timwas) Haji DPR RI menyampaikan sejumlah catatan tentang penyelenggaraan haji sejauh ini, khususnya di Daerah Kerja (Daker) Madinah. Catatan-catatan itu didiskusikan dalam pertemuan dengan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi Daker Madinah dan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad.

Ketua Timwas Haji DPR RI Ashabul Kahfi mengatakan ada empat poin yang mereka diskusikan. Poin-poin tersebut menyangkut bidang layanan  pemondokan, katering, transportasi, dan layanan kesehatan.

"Dari empat poin ini memang ada beberapa catatan dan kami sudah sampaikan tadi dan saling memahami, saling mengakui bahwa memang ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki ke depan," tutur Ashabul seusai pertemuan di Kantor Daker Madinah, Kamis (22/6).

Baca juga: Jelang Puncak Haji, PPIH Dirikan Pos Kesehatan Utama dan Satelit di Armina

Salah satu yang menjadi catatan adalah jumlah tenaga medis yang terbatas serta ketersediaan obat-obatan yang tidak lengkap.

Namun, menurutnya, secara umum pelayanan dalam penyelenggaraan haji sejauh ini tergolong bagus. Pihaknya masih akan terus mengawasi hingga akhir penyelenggaraan.

Baca juga: Jumat Terakhir Jelang Idul Adha, Jemaah Haji Diimbau Salat di Masjid Terdekat

Timwas, kata Ashabul, berharap ada perbaikan berdasarkan catatan yang disampaikan ke PPIH tersebut. Ia juga mengingatkan bahwa Daker Madinah masih akan menerima gelombang kedua jemaah haji yang akan masuk untuk melakukan ibadah arbain atau salat wajib berjemaah di Masjid Nabawi sebanyak 40 waktu.

"Tentu kita harapkan evaluasi ini ada perbaikan, baik dari sisi katering, transportasi, pemondokan, kesehatan. Empat poin itu ada perbaikan lah," tandas Ashabul.

Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi Abdul Aziz Ahmad menyambut baik catatan yang disampaikan Timwas DPR.

Dalam pertemuan juga dibahas catatan tentang kebijakan penyediaan sarapan dengan nasi. DPR sempat mengusulkan makan untuk jemaah haji hanya disediakan dua kali sehari tanpa sarapan.

Namun, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memandang sarapan perlu disediakan. Semula sarapan itu direncanakan dalam bentuk roti. Kementerian Agama kemudian berinisiatif mengganti roti dengan menu nasi.

"Walaupun istilahnya kalau dalam bahasa Jogja itu nasi kucing. Itu penting karena kita kan kalau enggak makan nasi kan belum makan," ujar Abdul Aziz.

Padanan nasi kucing karena menu sarapan untuk jemaah haji tersebut lebih sederhana ketimbang makan siang dan makan malam. Menurut Abdul Aziz kebijakan mengganti roti dengan nasi juga mendapat dukungan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (Z-11)